Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat

A. Pengertian Pendapatan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu Pendapatan: LO, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (berbusa akasia) Pendapatan-LRA. penerimaan RKUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi … Baca Selengkapnya

AKUNTANSI ANGGARAN

A.Pengertian Anggaran dan Akuntansi Anggaran Menurut kerangka konseptual SAP, Anggaran adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran ini disusun untuk periode 1 (satu) tahun, … Baca Selengkapnya

Laporan Keuangan Pemerintah

A. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan UU 17/2003 :-Menkeu selaku pengelola fiskal dan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun L/K (Pasal 8 & 9)-Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (Penjelasan Pasal 9 huruf 9)-LRA K/L selain menyajikan realisasi … Baca Selengkapnya

GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN SISTEMAKUNTANSI PEMERINTAH UU no 15 Tahun 2004 (Pasal 15) tentang Perbendaharaan Negara menekankan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja yang termasuk dalam tanggungjawabnya. B. PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Suatu proses … Baca Selengkapnya

Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan

A. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus    Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan     Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan … Baca Selengkapnya

Hak Milik, Hak Bezit, dan Hak Pakai Hasil

A. Hak Eigendom / Hak Milik 1. Pengertian Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu bendaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas – bebasnya terhadap benda tersebut asal tidak bertentangan dengan Undang Undang atau ketertiban umum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain (Pasal 570 KUHPer)Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan dicabutnya … Baca Selengkapnya

Pengertian, Sifat atau Ciri — Ciri Hak Kebendaan dan Hak Lain yang Sifatnya Mirip dengan Hak Kebendaan

A. Pengertian Hak Kebendaan Prof Subekti :Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang Prof Apeldoorn :Hak ~ hak benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda Prof Sri Soedewi M :Hak Mutlak atas suatu benda. dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap … Baca Selengkapnya

Hak Kebendaan

A. Pengertian Objek Hukum Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi permasalahan dan kepentingan para subjek hukum. B. Sistem Hukum Benda Mengatur seseorang dengan benda. Zakelijkrecht Bersifat absolut Sistem tertutup: Jumlah hak-hak kebendaan adalah terbatas pada apa yang hanya termuat dalam Buku II KUHPerdata: bersifat memaksa (dwingendrecht) … Baca Selengkapnya

Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

A. Hakikat dan Teori Badan Hukum 1. Definisi badan hukum Menurut Prof. Wirjono ProdjodikoroBadan yang di samping manusia dan perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum atau badan lain. Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan.Kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang … Baca Selengkapnya

Subyek Hukum Perdata

A. Hakikat Subyek Hukum Dalam dunia hukum. orang (persoon) berarti pembawa hak. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subyek hukum.Subyek hokum dibagi menjadi dua. yaitu: 1. Manusia (natuurlijke persoon) Subyek hukum orang adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang setara selaku pendukung hak dan kewajiban. 2. Badan Hukum … Baca Selengkapnya

Sejarah Berlakunya Hukum Perdata

A. Hukum Perdata yang Berbhineka dan Asas Konkordansi    Hukum Perdata di Indonesia bersifat berbhineka atau bersifat pluralistik. baik secara etnis maupun secara yuridis. Secara etnis dikatakan bersifat pluralistis atauberbhineka karena hukum-hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia. berbeda-beda dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya.    Asas konkordansi adalah asas yang melandasi … Baca Selengkapnya

Pengertian Hukum Perdata

A. Pengertian Hukum Perdata Hukum Perdata adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.Pengertian hukum perdata menurut ahli : a. VollmarHukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan- … Baca Selengkapnya

Demokrasi Indonesia

A. Pengertian Demokrasi Demokrasi berasal Bahasa Yunani yaitu dernos dan kratos. Demos artinya rakyat.Kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. yang berarti pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. B. Ciri-ciri Demokrasi Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kehendak dan keperluan masing-masing rakyat atau seluruh rakyat. Terdapat ciri konstitusional yaitu terkait … Baca Selengkapnya

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. NEGARA 1. Pengertian Negara Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan sekelompok orang yang bersama mendiami wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia tersebut Menurut Max Weber. negara adalah suatu masarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Menurut Robert Mac Iver. negara … Baca Selengkapnya

IDENTITAS NASIONAL

A. Identitas Nasional Identitas nasional bangsa memiliki sifat. ciri khas. serta keunikan yang ditentukan oleh: 1) Faktor Obyektif Faktor Obyektif. meliputi faktor geografis-ekologis. yaitu faktor alamiah yang membentuk wilayah negara memiliki iklim dan letak negara yang bersangkutan. 2) Faktor Subyektif. Faktor Subyektif. yaitu kemajemukan masyarakat. baik dari sisi etnisitas maupun, budaya serta agama dan kepercayaan … Baca Selengkapnya

Pancasila

A. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 1. Pengertian Ideologi Ideologi berasal dari kata /deologia (Yunani) terdiri atas kata idea (gagasan, konsep, pengertian dasar. cita-cita. dan logos (ilmu)Ideologi adalah pengertian tentang ide-ide. pengertian dasar. gagasan dan cita-citaIstilah Ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Destutt de Tracy (Perancis), Tahun 1796, sebagai Scien of Ideas, suatu progam yang … Baca Selengkapnya