ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD

ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD A. ASET TETAP 1. Pengertian dan Jenis Aset Tetap ¬† ¬†Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Aset tetap disebut juga Property, Plant, and Equipment; Plant and Equipment; … Baca Selengkapnya

Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat

A. Pengertian Pendapatan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu Pendapatan: LO, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (berbusa akasia) Pendapatan-LRA. penerimaan RKUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi … Baca Selengkapnya

AKUNTANSI ANGGARAN

A.Pengertian Anggaran dan Akuntansi Anggaran Menurut kerangka konseptual SAP, Anggaran adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran ini disusun untuk periode 1 (satu) tahun, … Baca Selengkapnya

Laporan Keuangan Pemerintah

A. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan UU 17/2003 :-Menkeu selaku pengelola fiskal dan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun L/K (Pasal 8 & 9)-Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (Penjelasan Pasal 9 huruf 9)-LRA K/L selain menyajikan realisasi … Baca Selengkapnya

GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN SISTEMAKUNTANSI PEMERINTAH UU no 15 Tahun 2004 (Pasal 15) tentang Perbendaharaan Negara menekankan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja yang termasuk dalam tanggungjawabnya. B. PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Suatu proses … Baca Selengkapnya