KETERKAITAN PENGADAAN BARANG JASA DENGAN MANAJEMEN RANTAI PASOK

KETERKAITAN PENGADAAN BARANG JASA DENGAN MANAJEMEN RANTAI PASOK

Sektor dan Aktivitas yang Menjalankan Manajemen Rantai Pasok

    Selain di organisasi bisnis seperti di industri manufaktur, ada organisasi-organisasi yang bergerak dalam sektor non-profit/nirlaba dan sektor pemerintah. Untuk melihat keterkaitan pengadaan  barang/jasa  dengan SCM pada organisasi lain, perlu ketahui jenis sektor (kelompok urusan/organisasi) dan cara kerjanya. 

Sektor Bisnis (Perusahaan)

    Suatu badan hukum usaha yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (profit) dari proses kegiatannya. Aktivitas perusahaan adalah menciptakan, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau melayani konsumen yang membeli produk atau layanan jasa mereka. Secara umum perusahaan terbagi atas:

  • Produksi: industri hulu, yang terdiri atas industri bahan dasar, industri eksplorasi, dan industri strategis, serta industri hilir yang terdiri industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri teknologi dan informasi, dan lain-lain;
  • Distribusi dan perdagangan: distributor, grosir, pasar modern, pasar tradisional, dan pedagang eceran;
  • Pekerjaan dan layanan yang berbasis proyek: pekerjaan konstruksi, teknologi informasi, penyelenggaraan kegiatan, jasa konsultansi;
  • Berbagai sektor jasa: transportasi, akomodasi, alih daya, dan jasa lainnya.

Di dalam organisasi bisnis, bisa terdapat sejumlah pemain atau organisasi yang terlibat di dalam SCM, setiap pemain/ organisasi bertempat yang sama atau berbeda. Bisa berbeda propinsi, pulau, negara maupun benua. Jadi SCM ini bisa sangat kompleks melewati batas negara maupun batas benua yang berjarak sangat panjang beribu kilometer, sehingga pelaksanaan SCM membutuhkan suatu metode, kecermatan dan kerja sama yang baik antara pelaku yang satu dengan yang lain.

Perusahaan apapun yang bisa mengelola rantai pasok dengan  baik, mereka punya potensi untuk kompetitif di pasar dan memenangi persaingan.

Sebagai contoh diambil suatu perusahaan yang memproduksi garmen. Pihak yang terlibat dalam memproduksi garmen dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

  • Pihak pertama: Pihak yang     memproduksi     barang      baku, yaitu perusuhaan benang dan
  • Tahap kedua: Pihak yang memproduksi kain yaitu perusahaan tekstil.
  • Tahap ketiga: Pihak yang merubah tekstil menjadi pakaian yaitu perusahaan

   Setelah menjadi pakaian kemudian didistribusikan oleh perusahaan yang mempunyai brand atau brand owner. Perusahaan brand owner yang akan menjual produk garmen tersebut ke Negara-negara manapun mereka beroperasi. Bisa saja barang diproduksi di Indonesia kemudian dipasarkan ke benua Eropa atau Amerika melalaui jaringan toko atau jaringan retail.

  Aliran barang adalah aliran fisik dari hulu ke hilir. Sebenarnya aliran yang terjadi di manajemen rantai pasok ada 3, yaitu aliran barang, informasi dan uang. Dari ketiganya yang sangat penting dalam suatu perusahaan adalah aliran informasi.

Perusahaan yang bisa mengirim barang lebih cepat, memiliki on time delivery lebih tinggi adalah perusahaan yang mampu menangani aliran informasi dengan baik.

   Bila suatu produsen atau pabrik memantau perkembangan penjualan di toko, dan mengetahui berapa stok yang tersisa di toko,  maka kebutuhan kedepan bisa diramal lebih akurat. Kebutuhan barang yang harus dikirim ke toko bisa ditentukan dan berapa barang yang harus diproduksi saat ini.

    Aliran informasi material dari pemasok juga sangat dibutuhkan. Status pemesanan sudah sampai dimana, apa kemungkinan terlambat atau on time, ini akan sangat membantu dalam menentukan keputusan- keputusan bagi pengelola pabrik. Syarat kunci dalam pengelolaan rantai pasok adalah bagaimana mengelola informasi. Pergerakan barang sepenuhnya diatur oleh informasi

KETERKAITAN PENGADAAN BARANG JASA DENGAN MANAJEMEN RANTAI PASOK -Rantai Pasok Garmen
Rantai Pasok Garmen

    Mengapa rantai pasok sangat penting untuk menciptakan daya saing suatu perusahaan, mengapa harus mengimplementasikan manajemen rantai pasok dengan membuat produk menjadi available setidaknya pada tempat yang tepat, dalam jumlah yang benar, dan waktu yang tepat.

     Gartner adalah suatu perusahaan konsultan yang setiap tahun membuat ranking perusahaan yang dianggap memiliki pelaksanaan pengelolaan rantai pasok yang baik. Hasil pada tahun 2014 adalah 5 urutan perusahaan terbaik sebagai berikut:

  • Amazon
  • Apple
  • McDonald
  • Unilever
  • P&G

     Ciri perusahaan yang mempunyai manajemen rantai pasok yang baik, menurut Supply chain Council yang mempunyai metodologi yang disebut SCOR, singkatan dari Supply chain Operation Reference. Ada 5 aspek agar manajemen rantai pasok suatu perusahan berjalan dengan baik, yaitu:

  • Reliability (handal)

   Barang yang diproduksi sampai ke tangan konsumen harus berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan konsumen. Reliability atau kehandalan juga berarti kemampuan unyuk mengirimkan barang ke konsumen secara tepat waktu. Janji 2 minggu harus ditepati 2 minggu.

  • Responsiveness (kecepatan)

   Kecepatan memenuhi permintaan pelanggan dengan  lebih cepat. Kalau tahun yang lalu siklus waktu pemesanan 2 hari, maka sekarang harusnya bisa kurang dari 2 hari.

  • Agility (fleksibel dan adatif)

      Permintaan bisa naik dan bisa turun dan itu pun bisa mendadak. Pertanyaannya apakah perusahaan bisa mampu untuk menyesuaikan diri namun tetap bisa berkelanjutan secara bisnis. Ini sangat penting sebab ada perusahaan yang menaikturunkan kapasitas produksi sangat sulit, tapi juga ada yang yang sangat mudah atau relative lebih mudah. Ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam agilitas dan fleksibilitas dalam merespon perubahan yang terjadi di lapangan.

  • Efficiency 

   Manajemen rantai pasok yang bagus juga dicirikan oleh proses  effisiensi. Proses pembelian material, proses produksi, proses pengiriman sedapat mungkin dibuat rendah. Untuk menunjang daya saing harga dipasar, maka  harus efisien disepanjang  rantai pasok.

    Mengapa rantai pasok sangat penting untuk menciptakan daya saing suatu perusahaan, mengapa harus mengimplementasikan manajemen rantai pasok dengan membuat produk menjadi available setidaknya pada tempat yang tepat, dalam jumlah yang benar, dan waktu yang tepat.

     Gartner adalah suatu perusahaan konsultan yang setiap tahun membuat ranking perusahaan yang dianggap memiliki pelaksanaan pengelolaan rantai pasok yang baik. Hasil pada tahun 2014 adalah 5 urutan perusahaan terbaik sebagai berikut:

  • Amazon
  • Apple
  • McDonald
  • Unilever
  • P&G

     Ciri perusahaan yang mempunyai manajemen rantai pasok yang baik, menurut Supply chain Council yang mempunyai metodologi yang disebut SCOR, singkatan dari Supply chain Operation Reference. Ada 5 aspek agar manajemen rantai pasok suatu perusahan berjalan dengan baik, yaitu:

  • Reliability (handal)

   Barang yang diproduksi sampai ke tangan konsumen harus berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan konsumen. Reliability atau kehandalan juga berarti kemampuan unyuk mengirimkan barang ke konsumen secara tepat waktu. Janji 2 minggu harus ditepati 2 minggu.

  • Responsiveness (kecepatan)

   Kecepatan memenuhi permintaan pelanggan dengan  lebih cepat. Kalau tahun yang lalu siklus waktu pemesanan 2 hari, maka sekarang harusnya bisa kurang dari 2 hari.

  • Agility (fleksibel dan adatif)

      Permintaan bisa naik dan bisa turun dan itu pun bisa mendadak. Pertanyaannya apakah perusahaan bisa mampu untuk menyesuaikan diri namun tetap bisa berkelanjutan secara bisnis. Ini sangat penting sebab ada perusahaan yang menaikturunkan kapasitas produksi sangat sulit, tapi juga ada yang yang sangat mudah atau relative lebih mudah. Ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam agilitas dan fleksibilitas dalam merespon perubahan yang terjadi di lapangan.

  • Asset productivity

     Manajemen rantai pasok adalah mengelola asset. Ada pabrik, ada mesin produksi yang ada, ada bangunan, ada forklift yang mungkin ada di gudang, kapal, truk dan alat transportasi yang lain. Ini yang dinamakan asset. Persoalannya bagaimana bisa mendapatkan revenu atau penghasilan yang lebih besar dengan aset yang lebih kecil. Ini juga merupakan hal penting supaya aset perusahaan produktif menghasilkan revenue.

   Dari 5 ciri manajemen rantai pasok di suatu perusahaan seperti diatas dapat dikelompokkan menjadi 2 yang memenuhi kepentingan pelanggan dan yang memenuhi kepentingan perusahaan.

Yang memenuhi kepentingan pelanggan adalah:

  • Reliability
  • Responsiveness
  • Agility

Yang memenuhi kepentingan perusahaan adalah:

  • Efficiency
  • Asset productivity

   Pelanggan bisa mendapatkan barang sesuai dengan janji, dari sisi waktu dan kualitas. Pelanggan ingin merespon perubahan. Itulah sifat pelanggan. Namun disisi lain perusahaan tidak mau merespon semua itu dengan biaya yang terlalu tinggi, pemanfaatan aset perusahaan akhirnya sangat rendah dan lain sebagainya.

    Sehingga dari sisi produsen yang mengelola manajemen rantai pasok ini, mereka ingin mengirimkan apa yang diinginkan pelanggan, tetapi dengan proses yang efisien artinya dengan biaya yang rendah dan aset yang dimiliki menjadi produktif. Sangat penting bagi perusahaan untuk memuaskan pelanggan dengan nilai pengiriman  kepada pelanggan dengan baik tetapi disisi lain harus tetap memenuhi dari sisi produktivitas aset dan efisiensi.

Sektor Nirlaba

    Suatu organisasi yang didirikan untuk tujuan memberikan dukungan, menyediakan kebutuhan, membantu pemerintah, dan memberikan kontribusi bagi sesama di ruang publik tanpa bermaksud memperoleh keuntungan finansial (non-profit) secara langsung dari kegiatan tersebut. Secara umum sektor nirlaba terbagi atas:

  • Lembaga pendidikan: pendidikan formal dan pendidikan informal
  • Lembaga sosial kemanusiaan: lembaga sosial keagamaan, lembaga sosial kesehatan, lembaga bantuan sosial kemasyarakatan, lembaga sosial korporasi
  • Lembaga swadaya masyarakat: organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga kajian masyarakat
  • Lembaga bantuan internasional: palang merah internasional, lembaga dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga bantuan sosial internasional

Sektor Pemerintah

  Kegiatan birokrasi yang dijalankan oleh suatu sistem ketatanegaraan dalam suatu negara dengan tujuan menjalankan roda pemerintahan dan sekaligus melayani masyarakat di negara tersebut. Secara umum sektor layanan pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

KETERKAITAN PENGADAAN BARANG JASA DENGAN MANAJEMEN RANTAI PASOK

Pengadaan di Sektor Pemerintah

Pengadaan

     Semua organisasi baik yang ada di sektor bisnis, nirlaba, dan pemerintah pasti melakukan pengadaan (procurement) untuk melaksanakan kegiatan mereka masing-masing.

   Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiataan untuk memenuhi tujuan operasional masing-masing, organisasi membutuhkan anggaran belanja pengadaan yang cukup. Pengadaan pada organisasi pemerintah di Pusat dan Daerah tergantung pada ketersediaan anggaran pada perioda waktu tertentu. Di organisasi bisnis, anggaran pengadaan adalah milik perusahaan sehingga ada fleksibilitas dalam penggunaannya dari sudut jumlah, kualitas, dan waktu.

    Organisasi bisnis beroperasi di bawah kebijakan kelembagaan  yang dirancang untuk memenuhi tujuan bisnis mereka. Mereka dapat mencari pemasok secara lebih leluasa dan memberikan kontrak  langsung tanpa kewajiban melakukan proses penawaran. Misalnya, jika rumah sakit swasta ingin membeli pompa insulin, ia dapat menghubungi berbagai produsen perangkat medis untuk menanyakan tentang kualitas dan harga produk dan menegosiasikan kesepakatan pasokan potensial. Jika organisasi bisnis memilih untuk mengundang vendor untuk mengajukan proposal penawaran, mereka secara alami fokus pada pemberian kontrak kepada pemasok dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan.

    Organisasi bisnis berorientasi pada laba dan terutama berfokus pada peningkatan pengembalian bagi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Kegiatan pengadaan mereka bersifat rahasia – mereka beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, dimana berbagi intelijen perdagangan dengan pesaing tidak disarankan. Di sisi lain, organisasi pemerintah harus meyakinkan warga bahwa uang publik dibelanjakan dengan bijak dan transparan. Untuk mencapai hal ini, organisasi pemerintah harus menghabiskan lebih banyak dana untuk melakukan audit internal rutin untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan. Organisasi pemerintah dalam industri/bidang yang sama juga biasanya berbagi informasi pengadaan, misalnya informasi mengenai penyedia dengan layanan yang dapat diandalkan.

      Organisasi di sektor bisnis dan pemerintah memiliki tujuan yang sama dalam mendapatkan nilai uang (Value for Money) dalam semua kegiatan pengadaan. Mereka fokus pada pembelian barang dan jasa dengan harga yang tepat dan sering terlibat dalam negosiasi pengurangan biaya dengan pemasok. Walaupun organisasi di sektor pemerintah dan bisnis sama-sama melayani publik, namun ada perbedaan mendasar diantara keduanya. Entitas pemerintah melayani publik/masyarakat melalui penyediaan layanan gratis atau berbiaya rendah, sementara organisasi swasta melakukannya dengan menjual produk dan layanan dengan harga lebih tinggi berdasarkan kompetisi, yang dapat mengarah pada layanan prima, salah satunya, lead time3 yang pendek.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

   Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah  yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Identifikasi kebutuhan mengawali proses perencanaan pengadaan, dilanjutkan dengan tahap persiapan, dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pengadaan yang diakhiri dengan proses serah terima (lihat Gambar 3.1). Jenis PBJP meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.

   Saat ini ada berbagai macam peraturan LKPP berikut pedoman- pedoman yang menjadi turunan dari perpres tersebut yang menjadiacuan bagi pelaksanaan perencanaan, persiapan, dan pelaksaaan pengadaan, baik pengadaan melalui swakelola maupun melalui penyedia.

    Pemerintah pada dasarnya melaksanakan tiga jenis kegiatan yaitu kegiatan rutin (operasional berkelanjutan), kegiatan proyek, dan kegiatan tanggap darurat. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan barang/jasa untuk melakukan produksi dan melayani pengguna layanan. Berikut karakteristik PBJP pada masing-masing jenis kegiatan tersebut.

PBJP dalam Kegiatan Rutin

     Kegiatan rutin yang dilakukan secara teratur dan seringkali diperlukan untuk keberhasilan kegiatan/program yang sedang berlangsung. Contohnya termasuk kegiatan administrasi perkantoran, kegiatan rapat bulanan, kegiatan rapat kerja  evaluasi dan rencana tahunan, kegiatan pencatatan BMN/D, pemeliharaan komputer, bangunan dan mesin, dan lain sebagainya. PBJP untuk kegiatan ini dapat dipenuhi melalui pengadaan langsung atau pembelian melalui eKatalog. Untuk  jasa bisa dilakukan melalui pengadaan langsung jasa lainnya. Untuk jasa yang lebih besar bisa dilakukan melalui seleksi jasa konsultan atau jasa lainnya.

PBJP dalam Kegiatan Proyek

    Suatu proyek adalah serangkaian kegiatan yang sementara karena memiliki awal dan akhir waktu yang jelas,  sehingga lingkup dan sumber daya yang dibutuhkan juga jelas. Kegiatan- kegiatan berbasis proyek bersifat unik karena proyek terdiri dari serangkaian kegiatan/operasi khusus yang dirancang untuk mencapai tujuan tunggal. Kegiatan proyek biasanya berupa kegiatan pekerjaan konstruksi, teknologi informasi, dan pengorganisasian kegiatan (event). PBJP untuk mendapatkan penyedia dilakukan melalui tender, seleksi, atau penunjukan langsung.

PBJP Kegiatan Tanggap Darurat

      Kegiatan tanggap darurat adalah aktivitas kerja yang menangani situasi yang tidak terduga yang terkait dengan peristiwa luar biasa diluar dugaan seperti kecelakaan dan bencana (force majeure). Aktivitas kondisi tanggap darurat meliputi upaya: perbaikan infrastruktur, prasarana, layanan, dan evakuasi untuk merespons terjadinya bencana alam, kejadian luar biasa, dan lain sebagainya. PBJP untuk kegiatan tanggap darurat bisa melalui penunjukan langsung.

image 7 KETERKAITAN PENGADAAN BARANG JASA DENGAN MANAJEMEN RANTAI PASOK
Garis Besar Kegiatan PBJP

1.    Keterkaitan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dengan Manajemen Rantai Pasok

     Kebutuhan untuk planning, sourcing, making, dan delivering sektor bisnis juga hadir di berbagai instansi publik. Menyesuaikan tahapan proses tersebut untuk aktivitas pemerintah, mulai sekarang tahapan tersebut disebut sebagai sebagai tahapan manajemen perencanaan, pengadaan, produksi, dan pengiriman/distribusi/penyebarluasan.

    Karena sebahagian besar aktivitas pemerintah dapat dilakukan secara swakelola ataupun melalui penyedia, maka banyak sekali aktivitas  PBJP yang terkait dengan/ dapat diidentifikasi sebagai aktivitas manajemen rantai pasok. Aktivitas PBJP dapat berada di semua tahapan siklus SCM.

    Di sektor pemerintah, proses SCM sebenarnya secara otomatis sudah berjalan saat proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dilaksanakan. Jika tidak dirasakan kehadiran proses SCM tersebut, lebih karena belum adanya regulasi yang mengatur secara teknis proses operasional SCM dan belum adanya struktur SCM di sektor layanan publik

    Banyak yang meyakini praktek SCM sudah berkembang di dalam birokrasi misalnya di bidang militer, sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pada institusi publik seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, Militer, Basarnas, BNPB, PMI, terlihat adanya proses SCM pada kegiatan operasional rutin, di proyek-proyek dan kegiatan dalam kegiatan tanggap darurat. Salah satu indikator kehadiran proses SCM, seperti yang biasa  dilihat di industri manufaktur adalah kehadiran gudang dan administrasinya. Pada aktivitas proyek konstruksi dan kegiatan kondisi darurat di sektor pemerintah, akan ditemukan adanya gudang yang menyimpan persediaan dan asset, dan juga unit transportasi dan distribusi yang siap dioperasikan setiap saat. Namun di kebanyakan organisasi pemerintah lainnya, tidak ada keperluan gudang untuk proses kerja mereka.

     Pada saat ini, dengan adanya teknologi informasi dan perubahan besar dalam struktur dunia bisnis, kepemilikan gudang dan kendaraan untuk pengiriman tidak selalu menjadi indikator kehadiran SCM secara fisik. Fasilitas untuk proses produksi, pergudangan, dan ekspedisi, tidak harus dimiliki sendiri, karena bisa di dipihak-ketigakan. Perusahaan tidak harus memiliki mesin produksi, pergudangan, dan kendaraan untuk pengiriman. Formalisasi proses bisnis tersebut tidak harus ada dalam hierarki struktur organisasi, karena layanan jasa untuk proses bisnis tersebut, misalnya proses pengiriman, sudah tersedia di pasar, yang bisa jadi lebih murah daripada mengerjakan atau memilikinya sendiri. Keputusan atas pilihan- pilihan strategi untuk mengerjakan sendiri atau menyerahkan pada pihak ketiga, sudah tersedia dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya (Perpres Nomor 12 Tahun 2021), antara lain, melalui pilihan PBJP melalui swakelola atau melalui penyedia.

  SIklus Keterkaitan PBJP dalam SCM dijelaskan dalam tahapan atau siklus SCM sebagai berikut:

  

PBJP dalam Tahap Perencanaan (Plan)

      Perencanaan dalam SCM meliputi penetapkan tingkat pelayanan (service level) untuk kepuasan pelanggan dengan cara menaksir kebutuhan bahan baku, peralatan/mesin, kualitas, kapasitas, jumlah yang di produksi, menetapkan cara mengubah input menjadi output (produksi), cara pengiriman, dan menaksir kebutuhan distribusi. Perencanaan program/kegiatan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dapat dikategorikan sebagai perencanaan yang setara dengan proses planning di SCM adalah proses penyiapan Renstra sampai dengan Renja K/L/PD dan RKA K/L/PD. Di dalam Renstra disebutkan tujuan, sasaran, strategi, target lima tahun, program, dan rencana kinerja tahunan. Biasanya tujuan/sasaran Renstra berorientasi pada pelayanan masyarakat. Namun Renstra belum cukup terperinci menaksir jumlah, kualitas, waktu, biaya, lokasi, siapa penyedianya, dan bagaimana mendistribusikannya. Walaupun tidak tercantum dalam aturan pengadaan, proses penyusunan Renstra mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Perencanaan Nasional dan penatausahaan keuangan daerah oleh Kemendagri. Rencana tahunan yang lebih rinci yang meliputi kegiatan, target fisik, dan target keuangan yang indikatif disusun menjadi Renja K/L dan Renja SKPD. Renja ini kemudian menjadi pedoman untuk menyusun kegiatan melalui swakelola atau penyedia dengan target keuangan yang final, yang tercantum dalam RKA K/L dan RKA SKPD.

   Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya menyebutkan bahwa perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja K/L/PD yang merupakan tindak lanjut penyusunan Renstra. Meskipun proses renstra tidak diatur dalam  PBJP, namun tujuan dan sasaran Renstra menjadi acuan dalam Renja tahunan K/L/PD. Artinya perencanaan PBJP dapat mengacu pada Renja dan seharusnya sudah dapat mulai disiapkan pada sekitar akhir kuartal pertama.

 

PBJP Tahap Pelaksanaan Pengadaan (Source)

    Dalam platform SCM, perencanaan pengadaan masuk dalam tahapan penelusuran/pencarian pemasok (sourcing). Dalam PBJP sourcing adalah identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Untuk melakukan perencanaan pengadaan pada semua kegiatan pemerintah, K/L/PD dapat menggunakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan  perubahannya, peraturan LKPP Nomor: 11 tahun 2021 mengenai pedoman perencanaan, dan Keputusan Deputi II Nomor 10 tahun 2019 mengenai petunjuk teknis perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

     Proses perencanaan PBJP ini sudah disusun lebih terperinci dalam suatu pedoman yang sudah fokus pada kriteria penelusuran untuk jenis pengadaan dan sumber pasokannya. Bahkan saat ini, K/L/PD didorong untuk mulai menyusun rencana pengadaan bersamaan dengan awal periode penyusunan anggaran, yaitu disekitar akhir kuartal 1 pada tahun n-1. LKPP bahkan sudah menyediakan SiRUP (sistem rencana umum pengadaan) untuk menampilkan seluruh paket pengadaan, jenis, dan biayanya. Pedoman semacam ini sudah mengaplikasikan  perencanaan pengadaan yang diajarkan dalam  SCM.

Persiapan PBJP baik untuk swakelola maupun melalui penyedia juga diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya. Dalam  aktivitas ini, dilakukan penyusunan spesifikasi, penetapan  HPS, dan rancangan kontrak, untuk pengadaan melalui penyedia, dan penyusunan Rancana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk pengadaan melalui swakelola.\

      Pada aktivitas pelaksanaan PBJP dilakukan proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, pembayaran, dan serah terima. Proses pelaksanaan termasuk penggunaan eMarketplace yang terdiri dari Katalog Elektronik, Toko Daring, atau tender melalui Pemilihan Penyedia (eTendering). Untuk kegiatan rutin, K/L/PD dapat langsung membeli melalui eKatalog. Dalam tahap sourcing dan procurement, aturan dan pedoman yang dikembangkan oleh LKPP sudah semakin melengkapi praktek manajemen yang diajarkan dalam SCM

    Pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan tanggap darurat atau penanganan keadaan darurat, K/L/PD terutama BNPB dapat menggunakan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dan/atau Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  Nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

PBJP    dalam    Tahap    Produksi,    Pengendalian Mutu,    dan Pergudangan (Make)

    Peraturan PBJP tidak mengatur sistem produksi namun produksi untuk semua jenis produk, apakah berupa barang (product), layanan (service), ataupun hasil kerja (result), dapat dilakukan oleh pemerintah melalui  penyedia  atau  dilakukan  sendiri  (swakelola). Proses pelaksanaan dan pengendalian kegiatan produksi termasuk dalam tahap pelaksanaan kontrak. Perencanan dan pengendalian kegiatan proyek biasanya menggunakan model-model manajemen proyek (project management) yang sudah dikenal luas konsep dan aplikasinya. Prosedur pengendalian mutu secara spesifik tidak diatur dalam PBJP. Tapi aturan PBJP mewajibkan kualitas diatur dalam kontrak karena penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.  Dalam peratuan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ melalui penyedia disebutkan bahwa program mutu disusun oleh penyedia sebelum rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Program mutu itu berisi informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan  pekerjaan, prosedur instruksi kerja, dan pelaksana kerja. Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan kompleksitas pekerjaan.

   Prosedur pergudangan tidak diatur dalam aturan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Untuk kegiatan tanggap darurat, urusan pergudangan dapat mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Inventarisasi barang yang dibeli (inbound logistics) dan dihasilkan (outbound logistics) dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan itu menyebutkan bahwa barang milik negara/daerah adalah barang yang dibeli atas beban APBN/APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya, salah satunya dari pelaksanaan perjanjian/kontrak. Kegiatan pergudangan untuk kegiatan rutin dan kegiatan proyek dapat dibebankan pada penyedia, tertulis dalam kontrak.

PBJP dalam Tahap Pengiriman/Distribusi/Penyebarluasan dan Serah Terima (Deliver)

    Prosedur pengiriman produk fisik atau penyampaian produk non- fisik misalnya peraturan baru, pelayanan baru, cara melatih yang baru, tidak diatur dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya. Proses-proses pengiriman/distribusi/penyebarluasan untuk kegiatan berkelanjutan atau berbasis proyek pada tahap ini dapat dilaksanakan oleh penyedia atau dilakukan secara swakelola. Untuk kegiatan tanggap darurat proses pengiriman (pengangkutan) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2008.

     Prosedur serah terima pekerjaan diatur dalam peratuan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan PBJ melalui penyedia, yaitu untuk barang/jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia (hal 66, SSUK). Untuk kegiatan tanggap darurat, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana  Nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana juga mengatur proses serah terima pengadaan dari supplier (inbound logistics) dan penerimaan di tujuan (outbound logistics) oleh instansi daerah atau masyarakt. Secara umum semua barang yang dibeli atau dihasilkan atau diserahkan untuk kepentingan umum (masyarakat misalnya), wajib untuk dilaporkan dalam berita acara serah terima. (PP 27 tahun 2014).

Dalam tabel berikut ini disampaikan ringkasan mengenai keterkaitan PBJP dalam tahapan SCM.

Keterkaitan PBJP dengan siklus SCM

Siklus SCMAktivitas SCMAktivitas PBJPCatatan
PlanMenetapkan tujuan, strategi, dan rencana kerja multi tahun dan tahunan. Menaksir kebutuhan bahan baku, peralatan/mesin, kualitas, kapasitas, jumlah yang di produksi, menetapkan cara mengubah input menjadi output (produksi), caraMenetapkan tujuan, sasaran, strategi, target lima tahun, program, dan rencana kinerja tahunan.Rencana strategis termuat dalam Renstra K/L, Renstra SKPD.     Tidak diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan perubahannya.
Siklus SCMAktivitas SCMAktivitas PBJPCatatan
 pengiriman, dan menaksir kebutuhan distribusi.Menyusun rencana tahunan yang lebih rinci yang meliputi kegiatan dan target fisik dan keuangan, yang masih bersifat indikatif.Termuat dalam Renja K/L dan Renja SKPD
Menyusun kegiatan berupa target fisik dan keuangan yang final, yang akan diadakan melalui swakelola atau penyedia.Termuat dalam RKA K/L dan RKA SKPD
SourceMelakukan penelusuranMenyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJP.Melakukan persiapan PBJP melalui penyedia atau swakelola.Melaksanakan proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, pembayaran, dan dan serah terima.Diatur dalam
 penyedia, pemilihan penyedia,Perpres 16 Tahun
 menerima pengiriman dari2018 dan
 penyedia, pemeriksaan, danperubahannya,
 penyelesaian pembayaranperaturan LKPP no
 dan melakukan evaluasi12 tahun 2021,
 kinerja penyedia (supplier).Keputusan Deputi II
  no 10 tahun 2019
MakeMentransformasi bahan baku/Melakukan proses produksiTidak diatur dalam
 komponen menjadibarang (product), layananaturan PBJP
 barang/jasa.(service), ataupun hasil kerja 
 Bentuk transformasi dapat berupa proses:(result), dapat melalui penyedia atau dilakukan sendiri (swakelola). ProsesDapat diatur dalam kontrak.
 Menghasilkan output produk.Melakukan kegiatan produksi, penjadwalan, pengendalian produksi, mengelola barang setengah jadi, memelihara fasilitas produksi.Menggunakan dan memanfaatkan aset ataupelaksanaan dan pengendalian produksi. (termasuk kegiatan dalam tahap pelaksanaan kontrak) 
Siklus SCMAktivitas SCMAktivitas PBJPCatatan
 barang habis pakai untuk kegiatan administrasi dan operasional.  
Melakukan pengendalianMelakukan pengendalianPengendalian mutu
mutu sebelum dan setelahkualitas/mutu berdasarkantidak diatur secara
produksi.kontrak yang programnyaspesifik tapi wajib
 disiapkan penyedia.diatur dalam
  kontrak.
    Peraturan LKPP
  Nomor 12 Tahun
  2021.
Melakukuan administrasiMelakukan administrasiPerka BNPB Nomor
pergudangan.pergudangan untuk kegiatan13 tahun 2008
 tanggap darurat.(untuk tanggap
  darurat)
  PP Nomor 27 tahun
  2014.
    Prosedur
  pergudangan tidak
  diatur dalam aturan
  PBJP.
                       Modul Pengantar Manajemen  Rantai  Pasok | 39 Versi 2.2
Siklus SCMAktivitas SCMAktivitas PBJPCatatan
DeliverMengirimkan danMengirimkan/mendistribusikaTidak diatur dalam
 mendistribusikan barang/jasan/ menyebarluaskan produkPerpres Nomor 16
 ke pengguna akhir. Biasanyafisik/non-fisik. DapatTahun 2018
 meliputi:dilaksanakan oleh penyedia 
 Manajemen order,atau dilakukan secara 
 transportasi, dan distribusi.swakelola. 
 Proses yang terlibat  
 diantaranya:  
 Menangani permintaan dari pengguna akhir.Memilih penyedia jasa pengiriman.Menangani kegiatan pergudangan produk jadi.Melacak status pengiriman.Administrasi barang yang dikembalikan.dll  
Melakukan prosedur serah terima untuk barang/jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia.     Melaporkan barang/jasa yang dibeli atau dihasilkan atauPerka BNPB Nomor 13 tahun 2008 (untuk tanggap darurat)     Peraturan LKPP Nomor 12 tahun
  diserahkan untuk kepentingn2018
  umum (misal, masyarakat) 
  dalam bentuk berita acara 
  serah terima.PP 27 tahun 2014.

      Organiasi Pemerintah memiliki banyak sistem produksi sehingga memiliki jenis rantai suplai yang sangat bervariasi, yaitu rantai suplai pendek, rantai suplai panjang, dan rantai suplai kompleks. Banyak kegiatan yang diawali dengan pengadaan melalui penyedia (supplier) dan berakhir pada serah terima pada pengguna barang/jasa (internal organisasi).  Ini  merupakan bentuk rantai suplai yang pendek. Namun ada juga kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia (supplier), dilanjutkan dengan produksi (di internal organisasi), sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat (customer), yang menggambarkan rantai suplai yang panjang. Rantai suplai kompleks adalah rantai suplai untuk kegiatan yang menjangkau pelanggan eksternal, melibatkan pinjaman/hibah luar negeri, dana dari investor/lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya misalnya Lembaga riset. Rantai suplai Pengadaaan Barang/Jasa yang kompleks atau Kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) umumnya adalah jenis yang kompleks.

    Kegiatan tanggap darurat kemungkinan besar bekerja pada rantai  suplai panjang dari pengadaan sampai dengan penyerahan kepada masyarakat, bahkan memberikan pelayanan lebih lanjut. Kegiatan rutin dan kegiatan proyek cukup bervariasi dalam ukuran rantai suplainya. Proyek pembangunan sistem informasi kepegawaian adalah kegiatan pengadaan untuk produksi/penggunaan sendiri, merupakan rantai suplai pendek. Proyek pembangunan Gedung sekolah SMP, dimulai dari pengadaan, dilanjutkan dengan produksi, dan kemudian pemanfatannya menjangkau  pengguna  yaitu murid-murid SMP di lokasi tertentu, adalah rantai suplai panjang

     Selama ini PBJP dikonotasikan sebagai proses atau kegiatan penyelesaian satu paket pengadaan, dari identifikasi kebutuhan mengawali proses perencanan pengadaan, dilanjutkan dengan tahap persiapan, dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pengadaan yang diakhiri dengan proses serah terima. Perencanaan dan penganggaran paket PBJP tersebut  biasanya direncanakan dalam dalam rantai suplai pendek, tidak berupa rangkaian kegiatan untuk memenuhi sasaran secara utuh untuk mencapai tujuan (outcome).

    Padahal bilamana kita melihat PBJP dalam satu set unjuk kinerja (rantai hasil input, aktivitas, output, outcome, dan impact) yang terdiri dari beberapa kegiatan yang sangat terkait, yang mungkin saja terdiri dari beberapa paket pengadaan termasuk swakelola, maka kita akan melihat suatu rantai pasok yang cukup panjang. Satu set kegiatan tersebut bisa juga berupa gabungan paket pembangunan/pengembangan fisik, misalnya pembangunan gedung/rehabilitasi ruangan, atau pembangunan/peningkatan pelayanan/manajemen, misalnya perbaikan struktur orgnisasi dan manajemen dan/atau pengembangan sistem informasi.

    Sebagai contoh, sebuah organisasi pemerintah ingin meningkatkan layanan perpustakaannya. Peningkatan pelayanan perpustakaan, dimulai dengan rehabilitasi gedung/ruangan, penambahan buku-buku dan  buku- buku elektronik, pembangunan sistem informasi perpustakaan, perekrutan tenaga ahli pustaka, perubahan struktur organisasi dan manajemen, penyusunan peraturan atau SOP pemeliharaan dan pelayanan perpustakaan.

    Kegiatan perencanaan bisa dimulai dari forecasting  (peramalan), berapa banyak pelanggan yang akan dilayani oleh perpustakaan. Untuk pelayanan dengan kualitas terbaik misalnya, diperlukan penambahan ruangan, buku-buku, dan pelayanan sistem informasi. Berangkat dari proses perencanaan yang menyeluruh, akan diperoleh rencana kegiatan yang lengkap mulai dari rantai pasok hulu, rantai pasok internal, dan rantai pasok hilir. Di hulu, identifikasi kebutuhan untuk pemilihan kontraktor, supplier buku, dan developer sistem informasi (SI), bisa dijadwalkan. Penambahan ruangan dan pengembangan SI mungkin sudah bisa dijadwalkan lebih dahulu. Selanjutnya proses di rantai pasok internal adalah melakukan produksi pembuatan Rencana Pelayanan dan SOP, termasuk konsep perbaikan organisasi dan manajemen. Bila pembangunan gedung/ruangan, pengadaan buku baru, rekrutmen ahli perpustakaan, dan sistem informasi sudah diserah-terimakan, maka cetak biru dan SOP pelayanan prima perpustakaan sudah dapat disosialisasikan (disebarluaskan) dan selanjutnya digunakan untuk melayani pelanggan perpustakaan (rantai pasok hilir).

   Penyusunan anggaran tahunan permerintah biasanya menghasilkan paket-paket pengadaan melalui penyedia atau swakelola yang  terlihat parsial, kecil-kecil dan banyak. Sasaran dari masing-masing paket pada umumnya untuk keperluan penggunaan rantai pasok internal pada tahun itu. Padahal paket-paket tersebut plus kegiatan rutin atau proyek, dapat disusun atau dirangkai dalam satu rantai suplai panjang yang memiliki satu tujuan/sasaran. Indikator kinerja rantai pasok tersebut adalah kepuasan pelanggan.

 

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam Rantai Pasok Pemerintah
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam Rantai Pasok Pemerintah

    Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya tidak mengatur prosedur melakukan perencanaan diluar PBJP, tidak mengatur bagaimana melakukan marketing, sistem produksi, sistem pengendalian pergudangan, proses pengiriman barang dan jasa, dan sebagainya. Ketiadaan beberapa prosedur penanganan seperti yang lazim dilakukan dalam SCM itu, pada kegiatan PBJP yang ada sekarang biasanya dikompensasi dalam kontrak yang komprehensif. Namun kontrak yang komprehensif juga tergantung  pada seberapa luas dan dalam pengetahuan para pelaku PBJP dalam penanganan rantai suplai. Oleh karena itu praktek dan pengetahuan SCM sangat dibutuhkan untuk memperkaya cara pengelolaan kegiatan  pemerintah (K/L/PD) yang berada pada rantai suplai yang panjang.

    Setelah memahami keterkaitan SCM dengan PBJP, selanjutnya kita akan melihat seperti apa penerapan SCM dalam PBJP. Khususnya dalam proses yang terkait dengan PBJP, SCM akan memberikan manfaat pada peningkatan kinerja kegiatan pemerintah. Praktek dan pengetahuan SCM akan memberikan pola pikir baru pada pada pelaku PBJP untuk melihat pengadaan dalam perspektif yang lebih menyeluruh.

 

Latihan dan Pembahasan

Soal Latihan :

  1. Apa saja sektor yang menjalankan aktivitas Manajemen Rantai Pasok?
  2. Jelaskan pengertian dari sektor Nirlaba!
  3. Bagaimana keterkaitan PBJP dalam tahap perencanaan Manajemen Rantai Pasok?
  4. Bagaimana keterkaitan PBJP dalam tahap pelaksanaan pengadaan Manajemen Rantai Pasok?
  5. Bagaimana keterkaitan PBJP dalam tahap pengiriman Manajemen Rantai Pasok?

Pembahasan : 

1. Sektor yang menjalankan aktivitas Manajemen Rantai Pasok (MRP) antara lain:
– Produsen atau Pemasok: produsen atau pemasok bertanggung jawab untuk memproduksi atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam rantai pasokan.
– Distributor: distributor bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dari produsen atau pemasok ke pelanggan atau ritel.
– Ritel: ritel bertanggung jawab untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir.
– Pihak Logistik: pihak logistik seperti perusahaan pengiriman, ekspedisi, atau jasa pengiriman lainnya bertanggung jawab untuk mengatur dan mengirimkan barang dari produsen atau pemasok ke distributor atau ritel.
– Pelanggan: pelanggan adalah pihak yang membeli produk dari ritel atau distributor dalam rantai pasok.

2. Sektor nirlaba adalah organisasi atau perusahaan yang tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial, melainkan untuk memenuhi tujuan sosial, kemanusiaan, atau lingkungan. Sebagai contoh, organisasi nirlaba bisa berupa lembaga amal, lembaga pendidikan, atau organisasi lingkungan. Pendanaannya biasanya berasal dari donasi atau hibah, dan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai kegiatan sosial atau program-program yang dijalankan.

3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memiliki peran penting dalam tahap perencanaan MRP. Dalam tahap ini, PBJP bertanggung jawab untuk menyusun rencana pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rantai pasok, termasuk mengidentifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi tentang pemasok, dan menentukan strategi pengadaan yang tepat. Rencana pengadaan ini akan menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok, termasuk produsen, distributor, dan pihak logistik.

4. PBJP juga memiliki peran penting dalam tahap pelaksanaan pengadaan MRP. Dalam tahap ini, PBJP bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. PBJP akan mengidentifikasi pemasok yang sesuai, membuat dokumen pengadaan, dan melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diterima. Selain itu, PBJP juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak pengadaan yang telah disepakati.

5. Dalam tahap pengiriman MRP, PBJP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengiriman barang atau jasa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. PBJP akan memantau pengiriman dari produsen atau pemasok ke distributor atau ritel, termasuk mengawasi kualitas dan kuantitas barang yang diterima. Selain itu, PBJP juga akan memastikan bahwa semua dokumen pengiriman telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini penting untuk

Rangkuman

   Keterkaitan Pengadaan Barang/Jasa dengan Manajemen Rantai Pasok dapat dilihat dari sektor sektor dan aktivitas yang menjalankan SCM seperti sektor Bisnis, sektor Nirlaba dan sektor Pemerintah. Semua organisasi baik yang ada di sektor bisnis, nirlaba, dan pemerintah pasti melakukan proses pengadaan (procurement) untuk melaksanakan kegiatan mereka masing-masing.

   Pemerintah pada dasarnya melaksanakan tiga jenis kegiatan yaitu kegiatan rutin (operasional berkelanjutan), kegiatan proyek, dan kegiatan tanggap darurat. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan barang/jasa  untuk  melakukan produksi dan melayani pengguna layanan. Adapun karakteristik PBJP pada masing-masing jenis kegiatan tersebut yakni PBJP dalam kegiatan rutin, PBJP dalam kegiatan proyek, dan PBJP dalam kegiatan tanggap darurat.

  Keterkaitan PBJP dalam tahapan SCM meliputi PBJP dalam Tahap Perencanaan (Plan), PBJP dalam Tahap Pelaksanaan Pengadaan (Source), PBJP dalam Tahap Produksi, Pengendalian Mutu, dan Pergudangan (Make), PBJP dalam Tahap Pengiriman/Distribusi/Penyebarluasan dan Serah Terima (Deliver).

Dalam kegiatan Organisasi pemerintah terdapat banyak sistem produksi sehingga memiliki jenis rantai suplai yang sangat bervariasi, yaitu rantai suplai pendek, rantai suplai panjang, dan rantai suplai kompleks

Soal dan Jawaban

  1. kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia (supplier), dilanjutkan dengan produksi (di internal organisasi), sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat (customer) merupakan
    a. Rantai Suplai Pendek
    b. Rantai Suplai Kompleks
    c. Rantai Suplai Sederhana
    d. Rantai Suplai Panjang

    Jawaban yang tepat adalah d. Rantai Suplai Panjang.

    Rantai pasok (supply chain) adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari pengadaan bahan baku atau barang jadi dari pemasok (supplier), produksi atau pengolahan di dalam organisasi, hingga pengiriman dan penjualan ke konsumen (customer). Jika rantai pasok melibatkan banyak pihak atau tahapan yang panjang, maka disebut rantai pasok panjang (long supply chain). Oleh karena itu, kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia (supplier), dilanjutkan dengan produksi (di internal organisasi), sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat (customer) termasuk dalam kategori rantai pasok panjang.

  2. SCM dalam tahapan source dimana aktivitas SCM melakukan penelusuran penyedia, pemilihan penyedia, menerima pengiriman dari penyedia, pemeriksaan, dan penyelesaian pembayaran dan melakukan evaluasi kinerja penyedia (supplier), salah satu aktivitas PBJP yang berkaitan dengan SCM
    a. Menyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJP
    b. Melakukan proses produksi barang (product), layanan (service), ataupun hasil kerja (result), dapat melalui penyedia atau dilakukan sendiri (swakelola)
    c. Menyusun kegiatan berupa target fisik dan keuangan yang final, yang akan diadakan melalui swakelola atau penyedia
    d. Melakukan prosedur serah terima untuk barang/jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia

    Jawaban yang tepat adalah d. Melakukan prosedur serah terima untuk barang/jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia.

    Tahapan “source” dalam Supply Chain Management (SCM) adalah tahap dimana aktivitas SCM melakukan penelusuran penyedia, pemilihan penyedia, menerima pengiriman dari penyedia, pemeriksaan, dan penyelesaian pembayaran dan melakukan evaluasi kinerja penyedia (supplier). Sedangkan PBJP (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) merupakan salah satu bentuk aplikasi dari SCM yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah. Salah satu aktivitas PBJP yang berkaitan dengan SCM adalah melakukan prosedur serah terima untuk barang/jasa yang dibeli dari atau dihasilkan oleh penyedia. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang/jasa yang dipesan telah diterima dengan kondisi yang sesuai dan telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Proses serah terima juga meliputi pemeriksaan faktur dan dokumen terkait pembayaran. Dalam hal ini, PBJP bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan penyedia.

  3. Gambaran Kegiatan dari Rantai Suplai Kompleks adalah…
    a. Kegiatan yang diawali dengan pengadaan melalui penyedia (supplier) dan berakhir pada serah terima pada pengguna barang/jasa (internal organisasi)
    b. Kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia (supplier), dilanjutkan dengan produksi (di internal organisasi), sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat (customer)
    c. Kegiatan          yang    menjangkau    pelanggan       eksternal, melibatkan pinjaman/hibah luar negeri, dana dari investor/lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnya misalnya Lembaga Riset
    d. Kegiatan yang tidak menjangkau pelanggan eksternal, dan tidak melibatkan pinjaman/hibah luar negeri, dana dari investor/lembaga keuangan, dan berbagai pihak lainnyaRantai Suplai Kompleks

    Jawaban yang tepat adalah b. Kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia (supplier), dilanjutkan dengan produksi (di internal organisasi), sampai dengan pengiriman dan serah terima di masyarakat (customer).

    Rantai pasok atau supply chain adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam menghasilkan, mengantarkan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Jika rantai pasok melibatkan banyak pihak atau tahapan yang panjang, maka disebut rantai pasok kompleks (complex supply chain). Oleh karena itu, gambaran kegiatan dari rantai pasok kompleks adalah kegiatan yang dimulai dari pengadaan dari penyedia (supplier), dilanjutkan dengan produksi atau pengolahan di dalam organisasi, hingga pengiriman dan penjualan ke konsumen (customer). Pada rantai pasok kompleks, terdapat banyak tahapan yang melibatkan banyak pihak yang berbeda dalam proses pengadaan, produksi, dan pengiriman. Proses ini seringkali kompleks dan membutuhkan koordinasi dan pengaturan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya pada rantai pasok kompleks seperti pada industri manufaktur, sektor ritel, atau sektor transportasi dan logistik.



  4. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, target lima tahun, program, dan rencana kinerja tahunan merupakan aktivitas PBJP siklus SCM dari …
    a. Source
    b. Deliver
    c. Make
    D. Plan

    Jawaban yang tepat adalah d. Plan.

    PBJP atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah salah satu aplikasi dari Supply Chain Management (SCM) yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah. Pada tahap “Plan” dari siklus SCM, aktivitas yang dilakukan adalah menetapkan tujuan, sasaran, strategi, target lima tahun, program, dan rencana kinerja tahunan. Dalam konteks PBJP, tahapan “Plan” ini terkait dengan menyusun rencana pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah. Rencana pengadaan ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta mengikuti mekanisme yang transparan dan akuntabel. Rencana pengadaan ini mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJP yang akan dilaksanakan. Rencana pengadaan ini kemudian akan menjadi acuan dalam tahap selanjutnya yaitu tahap “Source”, “Make”, dan “Deliver” dalam siklus SCM.

  5.  Berikut ini merupakan aspek yang memenuhi kepentingan pelanggan KECUALI ..
     a.  Delivery
     b. Reliability
     c. Responsiveness
     d. Agility

    Jawaban yang tepat adalah d. Agility.

    Aspek yang memenuhi kepentingan pelanggan (customer) dalam supply chain management (SCM) antara lain:
    – Delivery (pengiriman): pelanggan menginginkan produk atau jasa yang dipesan dapat dikirimkan dengan cepat dan tepat waktu.
    – Reliability (keandalan): pelanggan menginginkan produk atau jasa yang dipesan dapat diandalkan kualitasnya dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
    – Responsiveness (ketanggapan): pelanggan menginginkan perusahaan mampu merespon dengan cepat atas permintaan dan kebutuhan yang berubah-ubah.
    – Agility (ketangkas): meskipun aspek ini juga penting dalam SCM, namun aspek ini bukan aspek yang memenuhi kepentingan pelanggan. Agilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan permintaan pasar dengan cepat dan efektif. Hal ini meliputi kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan mengirimkan produk dengan cepat, dan melakukan perubahan dalam rantai pasok dengan cepat untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah.