Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (FINAL) / PPh Pasal 4 ayat 2

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:
- penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- penghasilan berupa hadiah undian;
- penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Koperasi
Penyelenggara kegiatan
Otoritas bursa
Bendaharawan
Orang Pribadi (berdasarkan KEP-50/PJ/1996)

Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
Penerima hadiah undian;
Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan
Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan;
Lain-Lain
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final;
Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan;
Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final;

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

No.	Objek	Tarif	DPP	Keterangan
1	Bunga Deposito / Tabungan, Diskonto SBI, & Jasa Giro	20%	Jumlah Bruto	Tidak dipotong jika tidak melebihi Rp 7,5 jt & bukan jumlah yang dipecah-pecah
2	Bunga / Diskonto Obligasi	15%	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto	WP DN & BUT
20%	WP LN
5%	WP Reksadana th 2014-2020
10%	WP Reksadana th 2021 – dst
3	Diskonto SPN	20%	Diskonto SPN	Surat Perbendaharaan Negara, termasuk ORI
4		0%		Sampai dengan Rp240.000

	Bunga Simpanan Koperasi kepada Anggota WP OP		Jumlah Bruto Bunga
10%	Lebih dari Rp240.000
5	Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	0,1%	Nilai transaksi penjualan	Bukan Saham Pendiri
0,5%	Harga saham IPO	Saham Pendiri; dikenakan saat IPO Jika terjadi penjualan maka ditambah 0,1%
6	Penjualan Saham / Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usahanya	0,1%	Nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal	Jika dilakukan melalui bursa efek, pengenaan PPh sesuai PP 14/1997
7	Dividen yang Diterima WP OP DN	10%	Jumlah dividen	Tidak ada batasan penyertaan kepemilikan
8	Hadiah Undian	25%	Penghasilan Bruto	Natura menggunakan nilai pasar
9	Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu	1%	Peredaran Bruto Usaha	Peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 M
10	Jasa Konstruksi: Perencana & Pengawas	4%	Nilai Kontrak	Memiliki kualifikasi usaha
6%	Tidak memiliki kualifikasi usaha
Pelaksana	2%	Nilai Kontrak	Kualifikasi usaha kecil
3%	Kualifikasi usaha menengah/besar
4%	Tidak memiliki kualifikasi usaha
11	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	10%	Jumlah bruto nilai sewa	Termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, dan service charge. (Kepdirjen No. 50/1996)
12	Pengalihan Hak atas Tanah / Bangunan	1%	Jumlah Bruto Pengalihan	Pengalihan atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah/bangunan
5%	Dalam PP 34/2016 diubah menjadi 2,5 % atas Jumlah Bruto Pengalihan	Pengalihan selain PPh 1% untuk Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana
Tarif PPh pengalihan atas tanah/bangunan dapat dikenakan tarif sebesar 0,25% atas Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam kebijakan ekonomi jilid XI
13	Revaluasi Aktiva Tetap (atas permohonan WP berdasarkan PMK 191/2015)	3%	Selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula	Pelunasan s/d 31 Desember 2015
4%	1 Januari 2016 s/d 30 Juni 2016
6%	1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016
10%	Pelunasan berdasarkan PMK 79/2008

Penyetoran & Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Jika penghasilan diperoleh dari pemotong pajak, maka pemotong wajib:
- Menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Melapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya
Jika penghasilan diperoleh selain pemotong pajak, maka wajib pajak:
Menyetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
Melapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

Contoh Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

PT Bangunan Kokoh adalah perusahaan pelaksana Jasa Konstruksi kualifikasi usaha menengah. Berikut transaksi selama bulan Mei 2016

Tgl	Uraian
01/05	Menerima pembayaran dari PT Amanah atas jasa konstruksi pembangunan rumahnya sebesar 250 juta.
07/05	Membeli tanah dari Tn. Baba seharga 1 milyar untuk membangun kantor cabang.
15/05	Karena dirasa usaha berkembang pesat, PT Bangunan Kokoh mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia sehingga dapat menjual sahamnya secara terbuka/umum. Dalam penjualan perdana, PT Bangunan Kokoh berhasil mengumpulkan dana 500 juta.
27/05	Menerima pembayaran atas persewaan gedung kantor yang tidak terpakai dari PT Maju Mundur sebesar 100 juta.
31/05	Karena membutuhkan tambahan dana untuk melakukan ekspansi usaha, PT Bangunan Kokoh melakukan penjualan saham biasa sebesar 700 juta.

Matriks pemotongan PPh pasal 4 ayat 2:

Tgl	Pemotong	Tarif	DPP	PPh Terutang
01/05	PT Amanah	3%	250.000.000	7.500.000
07/05	Tn. Baba setor sendiri	5%	1.000.000.000	50.000.000
15/05	Bursa Efek Indonesia	0,1%	500.000.000	500.000
	PT Bangunan Kokoh setor sendiri	0,5%	500.000.000	2.500.000
27/05	PT Maju Mundur	10%	100.000.000	10.000.000
31/05	Bursa Efek Indonesia	0,1%	700.000.000	700.000