Posts
All the articles from Canducation Blog.
-
Soal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Updated:Soal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pasal 77 UU PDRD menyatakan bahwa “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambanga.nYang dimaksud dengan kawasan adalah a). semua daerah di pedesaan dan perkotaan, yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan,
-
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Updated:Konsep Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah I. Ruang Lingkup Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Salah satu fokus analisis lapoan keuangan daerah yaitu kemampuan keuangan Pemda untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan mengeksekusi hak keuangannya secara efektif dan efisien. Dasar: PP NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN DAERAH 1. Latar Belakang (a) Mengapa kita harus membuat utang pemerintah? (b) Mengapa
-
Analisis Prospektif
Updated:Analisis Prospektif : Peramalan I. Struktur Peramalan Secara Menyeluruh a. Pendekatan peramalan komprehensif (comprehensive forecasting approach) adalah peramalan kinerja masa depan yang mencakup peramalan laba, arus kas, dan laporan posisi keuangan/neraca b. Pendekatan ini bermanfaat karena meskipun seseorang hanya tertarik pada kinerja tunggal dapat melindungi analis dari asumsi implisit yang tidak realistis c. Pendekatan komprehensif melibatkan banyak peramalan namun s
-
Pajak Kabupaten atau Kota
Updated:A. Pajak Kabupaten atau Kota 1. Pajak Hotel Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (UU 28/2009) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga: motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pada penjelasan UU No. 28 Tahun 2009 yaitu dengan memp
-
Pajak Provinsi
Updated:A. Pajak Provinsi kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada Pemerintah Provinsi yang dipungut di wilayah Provinsi dan merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan pemerintahan daerah. * Suatu daerah dapat melakukan pemungutan bila sudah memiliki peraturan daerah (perda) mengenai jenis pajak daerah yang dipungut. * Pajak Provinsi dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan den
-
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Updated:Pajak Daerah dan Retribusi Daerah A. Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal * Dasar Hukum: * UU Nomor 22 Tahun 1999 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. * UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengertian: UU 23 / 2014 a. Pemerintah pusat (Pemerintah) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara
-
Metode Penghindaran Pajak Berganda
Updated:Metode Penghindaran Pajak Berganda Metode keringanan atas pengenaan pajak berganda yuridis ( juridical double taxation) 1. Deduction Method * PPh terutang di negara sumber akan mengurangi penghasilan dari luar negeri yang dipajaki secara domestik (mengurangi worldwide income) * Deduction method tidak sepenuhnya mengeliminasi pemajakan berganda 2. Exemption Method * Mengecualikan penghasilan yang bersumber dari luar negeri
-
Tax Treaty OECD dan UN
Updated:Tax Treaty OECD dan UN a. Struktur Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda OECD model dan UN model Pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda dapat dikelompokkan menjadi : 1. Pasal-pasal penerapan (aplikasi) perjanjian penghindari pajak berganda, meliputi Ruang Lingkup ( Scope) Definisi 2. Pasal-pasal distributive rule untuk mencegah pajak berganda * Substansi ( pembagian hak pemajakan atas penghasilan ) 3. Pasal anti penghindaran