Soal Hukum Pajak dan Jawabannya

Soal Hukum Pajak dan Jawabannya

1. Yang dimaksud dengan penafsiran hukum pajak adalah:

a). Cara mencari dan menetapkan pengertian pasal -pasal dari peraturan perundang undangan sesuai dengan keadaan dimana peraturan perundang undangan tersebut dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari yang dikehendaki serta maksud dari pembuat Undang Undang dengan tujuan agar tercipta suatu keadilan dalam pelaksanaan peraturan.
b). Alat untuk mencoba mengetahui dan memahami arti kaedah-kaedah hukum.
c). Suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan, baik dalam arti memperluas, atau membatasi ataupun mempersempit pengertian hukum-hukum perpajakan yang ada dalam rangka penggunaanya untuk memecahkan masalah atau persoalan perpajakan yang dihadapi.
d). Proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.

2. Penafsiran ini biasanya berupa pendapat para saksi ahli di dalam sidang peradilan pajak disebut:

a). Penafsiran analogis
b). Penafsiran doktriner
c). Penafsiran otentik
d). Penafsiran historis

3. Penemuan hukum dilakukan oleh hakim ketika…

a). Tidak ada hukum yang mengatur mengenai kasus yang dihadapi
b). Adanya ketidakjelasan mengenai hukum yang sudah ada
c). Terdapat hukum yang mengatur kasus yang dihadapi secara jelas dan rinci
d). a dan b benar

4. Menghubungkan suatu pasal dengan pasal yang lain dalam satu undang-undang yang sama atau mengaitkannya dengan pasal-pasal undang-undang yang lain merupakan pengertian penafsiran

a) Sistematik
b) Teleologis
c) Analogis
d) A Contrario

5. Yang bukan merupakan penyebab terjadinya kekosongan hukum adalah…

a) Penyusunan peraturan perundang-undangan yang memerlukan waktu yang cukup lama
b) Adanya hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang
c) Hukum bersifat statis dan rigid
d) Sudah diatur dalam undang-undang tetapi tidak jelas atau tidak lengkap.

6. Apa yang dimaksud tarif pajak proporsional?

a). Tarif dengan jumlah suatu tertent”‘ atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu
b). Tarif di mana jumlah pajak yang harus dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak
c). Tarif yang pemungutan pajak menggunakan persentase tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak
d). Tarif pemungutan yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar

7. Inheritance tax termasuk dalam kategori tax base:

a) Consumption
b) Income and business
c) Wealth
d) Personal income

8. Jenis tarif apakah yang diterapkan ln9onesia untuk menghitung Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri?

a). Progresif proporsional
b). Progresif progresif
c). Progresif degresif
d). Progresif normal

9. Dev Saran membeli dua lembar meterai di kantor pas seharga Rp3.000,00 dan Rp6.000,00. Tarif Bea Meterai dengan nilai nominal tersebut, merupakan contoh jenis tarif:

a). A fixed tax rate
b). A proportional tax rate
c). A fixed tax nominal
d). A fixed proportional tax

10. Misalnya PT Kesungguhan Hati mengimpor barang jenis ‘A’ sebanyak 2000 unit dengan harga per unit Rp200.000. Jika tarif Bea Masuk atas Imper Barang tersebut 20%, maka besarnya Bea Masuk yang harus dibayar sebesar Rp80 juta·. Maka pengenaan tarif atas contoh di atas termasuk ke dalam jenis tarif:

a) Tarif Proporsional
b) Tarif Advalorem
c) Tarif Tetap
d) Tarif Spesifik

11. Utang pajak merupakan suatu kewajiban yang wajib dibayar lunas oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Berikut ini yang bukan merupakan sifat utang pajak adalah…

a) Penagihannya dapat dipaksakan
b) Wajib pajak yang masih memiliki utang pajak dan akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya dapat ditagih seketika dan sekaligus                                                           ·
c) Dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya
d) Pelunasan utang pajak setelah utang-utang yang lain dilunasi

12. Yang bukan merupakan hal yang dapat mengakibatkan hapusnya utang pajak, adalah…

a) Pailit
b) Pembayaran
c) Daluwarsa
d) Penghapusan

13. Pasal 12 Ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa “setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan . peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak” merupakan manifestasi dari teori pajak

a) Formil
b) Materiil
c) Fiksi
d) Riil

14. Dalam rezim perpajakan Indonesia, teori formil diterapkan pada jenis pajak …

a). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)
b). Pajak Pertambahan Nilai
c). Bea Meterai
d). Pajak Bumi dan Bangunan

15. Pengenaan Pajak Penghasilan seorang pegawai tetap di suatu perusahaan berdasarkan Undang­ Undang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, mendasarkan pengenaan pajaknya dengan cara:

a). Stelsel Fiksi
b). Stelsel Riil
c). Stelsel Campuran
d). Stelsel Anggapan

16. Penagihan pajak adalah serangkaia.n tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Yang bukan merupakan cara pelaksanaan penagihan pajak adalah…

a). Menyampaikan teguran
b). Memberitahukan surat paksa
c). Mengusulkan pemeriksaan
d). Melaksanakan penyitaan

17. Surat paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berikut ini yang bukan merupakan sifat surat paksa adalah …

a) Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse Putusan Hakim dalam perkara perdata
b) Dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak
c) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/ pencegahan                                ‘
d) Yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak pusat dan pajak daerah

18. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan tidak dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dengan kondisi…

a). Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
b). Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00
c). Diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya
d). Penanggung Pajak sedang mengikuti pemilihan umum

19. Pelelangan barang sitaan dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah pengumuman lelang terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya. Barang sitaan berikut ini tidak dilakukan pelelangan melalui kantor lelang negara, kecuali:

a). Uang tunai                                 ‘
b). Saham dan surat berharga lainnya
c). Kendaraan operasional perusahaan
d). Deposito berjangka

20. Penagihan seketika dan sekaligus dapat dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak. Penagihan seketika dan sekaligus  dilakukan dalam hal sebagai berikut, kecuali:

a). Sadan usaha akan dibubarkan oleh negara
b). Penanggung Pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak
c). Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga
d). Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya

21. Kedudukan Pengadilan Pajak adalah:

a). Pengadilan umum di lingkungan Peradilan Umum.
b). Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Umum.
c). Pengadilan umum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
d). Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

22. Berikut ini yang bukan merupakan hal yang membedakan antara peradilan murni dan peradilan semu yaitu adanya:

a). Panitera sidang.
b). Saksi.
c). Pihak yang bersengketa.
d). Pembacaan putusan.

23. Yang bukan merupakan Objek gugatan di bawah ini adalah…

a). materi surat ketetapan pajak yang penerbitannya sesuai prosedur
b). pelaksanaan Surat Paksa
c). penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan lelang
d). penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan

24. Banding diajukan dalam jangka waktu sebagai berikut:

a). Tiga bulan sejak tanggal surat keputusan keberatan diterbitkan.
b). Tiga bulan sejak tanggal surat keputusan keberatan dikirim melalui pas tercatat oleh Kanwil DJP.
c). Tiga bulan sejak tanggal surat keputusan keberatan dicatat dalam administrasi surat masuk Wajib Pajak.
d). Tiga bulan sejak tanggal surat keputusan keberatan diucapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

25. Jangka waktu pengajuan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung adalah sebagai berikut di bawah ini, kecuali :

a) . Paling lambat tiga bulan terhitung sejak putusan dikirim, dalam hal terdapat suatu putusan  yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.
b). Paling lambat tiga bulan terhitung sejak putusan dikirim, dalam hal terdapat bukti tertulis baru yang bersifat panting dan menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan mengha!;iilkan keputusan yang berbeda.
c). Paling lambat tiga bulan terhitung sejak putusan dikirim, dalam hal terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
d). Paling lambat tiga bulan terhitung sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuaan hukum tetap, dalam hal Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui kemudian berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana.

26. Yang bukan merupakan cara pelunasan bea meterai adalah…

a). dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman
b). dengan meterai tempel
c). dengan kertas meterai
d). dengan mesin teraan

27. Saat terutangnya bea meterai terkait dokumen yang dibuat oleh dua pihak di luar negeri adalah:

a). Saat dokumen itu telah selesai dibuat.
b). Saat dokumen itu diserahkan.
c). Saat dokumen itu telah selesai dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan.
d). Saat dokumen itu digunakan di Indonesia.

28. Yang bukan merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah …

a). hutan wisata alam yang dikuasai desa
b). hutan tanaman industri
c). jalan lingkungan yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks perumahan
d). rumah sakit swasta

29. Tempat BPHTB terutang adalah sebagai berikut:

a). Wilayah daerah tempat Wajib Pajak Sadan BPHTB bertempat kedudukan.
b). Wilayah daerah tempat Wajib Pajak Orang Pribadi BPHTB bertempat tinggal.
c). Wilayah daerah tempat pihak lawan transaksi berdomisili.
d). Wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

30. Daluwarsa penetapan PBB untuk Tahun Pajak 2013 adalah:

a). Sepuluh tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak
b). Akhir Tahun Pajak 2023
c). Lima tahun sejak berakhirnya Tahun Pajak
d). Akhir Tahun Pajak 2017

31. Berikut ini yang tidak termasuk metode penghindaran pajak berganda yaitu…

a). Metode terbatas
b). Metode perjanjian
c). Metode pembebasan
d). Metode unilateral

32. Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Perjanjian ini merupakan:

a). Perjanjian bilateral
b). Perjanjian bisnis
c). Perjanjian internasional
d). Perjanjian multilateral

33.Berikut ini merupakan hal yang tidak terkait dengan penghindaran pajak berganda :

a). Mekanisme kredit pajak luar negeri
b). Tax treaty
c). Pembebasan pajak
d). Tax amnesty

34. Kedudukan Tax treaty dibandingkan dengan Undang-undang pajak domestik Indonesia adalah:

a). Memiliki kedudukan yang sama antara keduanya
b). Tax treaty bersifat lex specialis dibanding UU pajak domestik
c). Kedudukan Tax treaty lebih rendah dibanding UU pajak dom.estik
d). Kedudukan tax treaty lebih tinggi dibanding UU pajak domestik

35. Situasi yang tidak mencerminkan pandangan dari Norman D. Novak mengenai iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban pajak adalah…

a). Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.                                
b). Target penerimaan pajak dapat dicapai oleh Pemerintah
c). Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya
d). Mengisi formulir pajak dengan lengkap, jelas dan benar

36. Yang merupakan hambatan dalam pemungutan pajak secara umum adalah…

a). Tax ratio yang relatif masih rendah
b). Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang rumit dan kompleks
c). Perlawanan pasif dan perlawanan aktif
d). Kesadaran masyarakat yang rendah dalam membayar pajak

37. Prinsip yang menjadi konsep dasar sunset policy adalah …

a). Self assessment
b). Official assessment
c).World wide income
d). Semi official assessment

38. Fasilitas yang tidak diberikan dalam pengampunan pajak yaitu…

a). Penghapusan pajak yang seharusnya terutang
b). Penghapusan seluruh utang pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak
c). Penghapusan sanksi administrasi dan pidana perpajakan
d). Tidak akan dilakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak

39. Kepatuhan pajak dapat dioptimalkan melalui dua cara yaitu …

a). Pelayanan prima dan integritas aparat
b). Pelayanan prima dan penegakan hukum yang tegas
c). Penerapan tarif yang tinggi dan penegakan hukum yang tegas
d). Sosialisasi yang tepat sasaran dan penagihan aktif

40. Berikut ini merupakan pernyataan y·ang tidak benar mengenai Sunset Policy…

a). Merupakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan
b). Dilakukan berdasarkan Pasal 37A UU KUP
c). Diberlakukan dalam waktu yang relatif singkat
d). Dilakukan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh meskipun hasilnya NIHIL

1. Uraian Singkat

1. Apa yang dimaksud dengan kekcisongan hukum? Dan sebutkan upaya mengatasi kekosongan hukum.
2. Jelaskan apa yang dimaksud pengenaan pajak dengan menggunakan stelsel campuran?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak mendahulu utang pajak?
4. Apa saja yang menyebabkan timbulnya pajak berganda internasional?
5. Jelaskan objek pajak dan saat terutang Bea Materai.

·

Ill. Esai/Studi Kasus –

1. Nyonya Lintang Maya Kemukus, Warga Negara Indonesia, yang beralamatkan di Bogor, mempunyai Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2017 sebesar Rp800.000.000,00. Hitunglah: Pajak terutang Nyonya Lintang Maya Kemukus selama tahun 2017.

• Pada 2008, Rhea sebagai pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, mengikuti program Sunset Policy. Sembilan tahun kemudian, tepatnya di bulan Februari 2017. Rhea mengikuti program  Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) dengan mengisi Surat Pernyataan Harta (SPH). SPH itu antara lain memuat informasi tentang identitas wajib pajak, harta, utang, nilai harta bersih, dan penghitungan uang tebusan.

Jelaskan 5 perbedaan antara sunset policy dan pengampunan pajak?

• Sebagai wajib pajak KPP Pratama Tegal, bukannya surat cinta yang diterima Starla, melainkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) senilai Rp54.000.000,00. Starla sebagai seorang penulis terkejut mendapatkan surat tersebut dan merasakan bahwa penetapan itu tidaklah adil. Starla ingin membuat surat balasan kepada KPP Pratama. Starla ingin mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Sebagai mahasiswa PKN STAN yang telah mendapatkan mata kuliah Pengantar Hukum Pajak bantu Starla membuat surat permohonan keberatan..

Uraikan kepada Starla SEDIKITNYA .empat syarat pengajuan permohonan keberatan.

• Apabila melihat timbulnya utang pajak, terdapat 2 (dua) ajaran atau pendapat tentang timbulnya utang pajak. Sebutkan dan jelaskan 2 (dua) ajaran tersebut? Dan berikan contoh penerapan ajaran tersebut!
• Mas Oliver Rhine merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terd ftar di KPP Pratama Purwokerto. Mas Oliver Rhine mengajukan keberatan sehubungan dengan SKPKB PPh Orang Pribadi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Purwokerto.

Adapun data yang tercantum dalam SKPKB dimaksud adalah sebagai berikut:

1. SKPKB diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2017.
2. SKPKB dimaksud dikirim melalui pos tercatat oleh KPP Pratama Purwokerto pada tanggal 3 Juli 2017.
3. SKPKB dimaksud dicatat dalam buku surat masuk Wajib Pajak pada tanggal 5 Juli 2017.
4. Nilai pajak yang kurang bayar adalah sebesar Rp 100 juta.
5. Nilai pajak yang kurang bayar yang disetujui pada saat pembahasan akhir adalah sebesar Rp 25 juta.
6. Nilai pembayaran pajak yang sudah disetor oleh Wajib Pajak adalah sebesar Rp 30 juta.
7. Wajib Pajak akan mengajukan keberatan terhadap pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 75 juta.

• Keputusan Keberatan  diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 dan dikirimkan melalui pos tercatat pada tanggal 3 Januari 2018.

Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan data di atas.

1. Ke mana surat keberatan dimaksud harus disampaikan oleh Mas Oliver Rhine?
2. Kapan jangka waktu pengajuan keberatan berakhir?
3. Berapa jumlah minimal yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan dilakukan?

• Dalam hal atas Mas Oliver Rhine belum puas atas keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada butir d, maka kapan jangka waktu pengajuan banding berakhir?