Pendidikan Materi Keuangan Publik – 10

PENDIDIKAN

A. Mengapa Pemerintah Terlibat dalam Bidang Pendidikan?

  • Pendidikan memiliki banyak eksternalitas positif, di antaranya:
  1. Produktivitas
    Masyarakat mendapat manfaat dari peningkatan standar kehidupan sebagai akibat dari peningkatan produktivitas.
  2. Kewarganegaraan
    Pendidikan menjadikan warga lebih pintar dan menjadi pemilih aktif, meningkatkan kualitas proses demokrasi.
  • Adanya educational credit market failure, yaitu kegagalan/ketidakmampuan pasar untuk menyediakan pinjaman yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk dapat membiayai pendidikan, karena tanpa pendidikan publik, akan banyak keluarga yang harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anaknya.
  • Adanya kegagalan dalam memaksimalkan kepuasan/utilitas keluarga atas pendidikan karena orang tua tidak memilih jenis/tingkat pendidikan yang sesuai untuk anaknya (biasanya karena kendala ekonomi).
  • Perlunya redistribusi, karena selama pendidikan adalah barang normal, masyarakat berpenghasilan tinggi akan membeli pendidikan lebih banyak (mahal) dan sebaliknya pada masyarakat miskin. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan karena orang yang mengonsumsi pendidikan lebih banyak akan cenderung lebih produktif dibandingkan yang tidak. Penyediaan sekolah publik/negeri di sini mendorong orang-orang yang miskin untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas pendapatannya (income mobility).
Pendidikan Materi Keuangan Publik

B.  Bagaimana Cara Keterlibatan Pemerintah

Pemerintah terlibat dalam bidang pendidikan dengan menyediakan sekolah negeri yang gratis. Namun, masalahnya, adanya sekolah negeri yang gratis ini akan meng-crowd-out penyediaan sekolah swasta. Tanpa adanya sekolah negeri gratis, orang tua akan menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang mahal dan berkualitas tinggi. Namun, dengan adanya sekolah negeri gratis, orang tua dapat menurunkan sedikit kualitas pendidikan untuk anaknya dengan kompensasi tambahan porsi anggaran untuk belanja lain yang lebih besar.

image 10
Pendidikan Materi Keuangan Publik - 10 5
image 11
Pendidikan Materi Keuangan Publik - 10 6

Karenanya, solusi untuk hal ini adalah dengan memperkenalkan voucher pendidikan, yaitu sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk menbiayai pendidikan baik di sekolah negeri atau swasta. Contoh voucher pendidikan yang digunakan di Indonesia adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Pendidikan Materi Keuangan Publik
Pendidikan Materi Keuangan Publik
image 13
Pendidikan Materi Keuangan Publik - 10 7

Kelebihan dan Kekurangan Voucher Pendidikan

  • Kelebihan:
    • Kedaulatan konsumen (consumer sovereignty) Voucher memungkinkan individu untuk memilih pilihan pendidikan sesuai seleranya.
    • Kompetisi
      Apabila masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih sekolah negeri/swasta, dimana terjadi mekanisme Tiebout (sekolah menghadapi ancaman ditinggalkan oleh siswa jika inefisien), tentu saja semua sekolah akan berusaha meningkatkan kualitasnya.
  • Kekurangan:
    • Spesialisasi yang berlebihan (excess specialization)
      Dengan fokus pada segmen pasar tertentu, sekolah menjadi kurang fokus pada elemen dasar pendidikan.
      Banyak sekolah di tingkat dasar fokus pada aspek tertentu guna memenuhi permintaan pasar (misal: sekolah musik, sekolah seni) sehingga elemen dasar (membaca, menulis, matematika) yang seharusnya dipenuhi menjadi kurang terpenuhi.
    • Mendorong pemisahan (leading to segregation)
      Terdapat potensi menimbulkan kembali pembeda-bedaan berdasarkan berbagai dimensi, seperti ras, tingkat pendapatan, atau kemampuan anak, karena orang-orang cenderung berkumpul di satu jenis sekolah sesuai golongan. Berbeda apabila hanya disediakan sekolah negeri, yang mau tidak mau semuanya akan berbaur di situ.
    • Penggunaan sumber daya publik yang tidak efisien dan tidak merata
      Dengan penerapan voucher, total belanja pendidikan pemerintah meningkat, karena pemerintah berkontribusi untuk biaya sekolah swasta yang sudah menjadi tanggungan keluarga yang memilih sekolah di swasta.
    • Pasar penyediaan pendidikan bisa jadi tidak kompetitif
      Pasar penyediaan pendidikan lebih dekat digambarkan sebagai model natural monopoly, dimana sebenarnya efisiensi bisa dicapai dengan hanya penyedia tunggal (karena apabila hanya disediakan oleh satu penyedia, sekolah bisa fokus meningkatkan kualitasnya).
    • Biaya pendidikan khusus (cost of special education)
      Setiap anak mendapatkan voucher pendidikan yang sama senilai biaya pendidikan rata-rata pada kelasnya, namun pada kenyataannya tingkatbiaya pendidikan anak tidak semuanya sama. Siswa dengan kebutuhan khusus perlu biaya sekitar 2 kali lebih banyak dibanding siswa biasa.

4. Kekurangan dari voucher pendidikan ini mendorong beberapa area untuk tidak menerapkan voucher untuk sekolah swasta namun siswa diberikan pilihan diantara sekolah negeri.

Program lain yg dilakukan sejalan dengan kebebasan memilih sekolah negeri, antara lain:

  • Magnet schools: Sekolah negeri yang khusus dibangun untuk menarik siswa berprestasi atau siswa dengan minat pada subjek tertentu.
  • Charter schools: sekolah yang dibiayai dengan dana publik namun biasanya tidak dibawah pembinaan dinas pendidikan setempat (local school boards) atau tidak harus mengikuti aturan-aturan sekolah negeri pada umumnya.
Pendidikan Materi Keuangan Publik

5. Fakta di lapangan menyatakan bahwa hasil kajian dari program-program tersebut beragam, namun secara umum menunjukkan bahwa pemanfaatan pilihan sekolah negeri (terutama melalui charter school) serta penggunaan voucher dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Namun, penggunaan sistem voucher juga menimbulkan permasalahan serius, meningkatkan kesenjangan kemampuan siswa. Siswa yang tertinggal semakin tertinggal sementara siswa yang memiliki motivasi tinggi mendapat pendidikan yang lebih baik.

Oleh karena itu, hal yang sebenarnya mutlak diperlukan adalah jaminan akses bagi setiap siswa untuk memperoleh pendidikan.

C. Pengukuran Akuntabilitas Sekolah

  1. Akuntabilitas sekolah, yang dinilai dengan akreditasi, cukup sulit untuk diukur, sehingga kebanyakan akan menggunakan standar berupa nilai ujian atau tingkat lolosnya siswa mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
  2. Standar pengukuran akuntabilitas sekolah ini pun akhirnya berdampak pada hal berikut:
    • Mendorong pengajar untuk “mengajar materi ujian / kisi-kisi” yang memungkinkan nilai ujian naik tanpa perlu memahami konsep.
    • Sekolah dapat memanipulasi hasil ujian dan kondisi ujian guna meningkatkan hasil.
    • Mendorong sekolah atau guru untuk berbuat curang.

D. Pengukuran Manfaat Pendidikan

  1. Mengukur biaya pendidikan relatif bisa dan mudah untuk dilakukan, namun mengukur manfaat dari pendidikan merupakan hal yang sangat sulit,meskipun penting.
  2. Manfaat pendidikan diukur dengan returns to education, yaitu manfaat yangdidapatkan masyarakat ketika para siswa dapat bersekolah dengan lingkungan yang berkualitas.
  3. Pemerintah biasanya menyediakan pendidikan sekolah dasar secara gratis karena returns to educationnya besar.
  4. Pendidikan yang lebih tinggi secara umum menyebabkan seseorang mendapatkan upah yang lebih tinggi.

E. Dampak Pendidikan

  1. Dampak pendidikan terhadap aspek produktivitas
    • Terdapat 2 interpretasi atas korelasi pendidikan-produktivitas:
      1. Pendidikan sebagai akumulasi modal manusia (human capital accumulation)
        Human capital: kumpulan keahlian seseorang yang dapat meningkat dengan pendidikan lanjutan.
      2. Pendidikan sebagai alat penyaringan (screening device) Screening: suatu model yang menunjukkan bahwa pendidikan tidak meningkatkan kemampuan namun hanya menjadi media untuk membedakan antara individu yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah.
    • Pada umumnya, returns to education mencerminkan akumulasi modal manusia.
    • Sedangkan screening ditunjukkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
  2. Dampak pendidikan terhadap aspek lain
  • Partisipasi politik lebih aktif;
  • Lebih sedikit melakukan pelanggaran;
  • Memiliki tingkat kesehatan dan kesehatan anak yang lebih baik;
  • Memiliki anak yang tingkat pendidikannya lebih baik;
  • Memiliki teman kerja yang lebih produktif; dan sebagainya.
Pendidikan Materi Keuangan Publik

F. Keterlibatan Pemerintah dalam Pendidikan Tinggi

  1. Secara umum, bahasan awal mendiskusikan pendidikan dasar dan menengah. Faktanya, di AS, sekitar 40% pengeluaran adalah untuk pendidikan tinggi.
  2. Kebijakan pemerintah terkait penyediaan pendidikan tinggi:
    • State provision
      Penyediaan secara langsung pendidikan tinggi melalui kampus-kampus yang diadakan di daerah.
    • Dana transfer Pell (Pell grants)
      Subsidi pendidikan tinggi yang administrasinya diatur pemerintah federal yang menyediakan dana transfer untuk keluarga miskin untuk membayar pengeluaran pendidikan mereka.
    • Pinjaman siswa (student loans):
      Student loans ini terdiri atas:
      • Direct student loans: pinjaman yang diberikan langsung oleh Departemen Pendidikan.
      • Guaranteed student loans: pinjaman yang diambil dari bank swasta dimana bank tersebut mendapatkan jaminan pengembalian dari pemerintah.
        Karena pinjaman siswa bersifat mean-tested, yaitu diberikan pada orang- orang yang dapat menunjukkan bahwa pendapatan dan modal mereka berada di bawah batas yang ditentukan, maka pinjaman siswa pada umumnya memiliki suku bunga yang rendah dan siswa bersangkutan dibolehkan untuk menunda pembayaran pinjaman hingga ia lulus.
      • Tax relief
        Bantuan lain yang diberikan pemerintah adalah rangkaian pembebasan pajak bagi mahasiswa dan keluarganya. Kredit pajak (tax credit) diberikan untuk keluarga yang memiliki anak yang sedang berkuliah (jadi, penghasilan yang terkena pajak semakin sedikit)

G. Menyelesaikan Bentuk Kegagalan Pasar di Tingkat Pendidikan Tinggi

  1. Motivasi pemerintah dalam mengintervensi pendidikan di tingkat pendidikan tinggi bukan terkait eksternalitas positif namun lebih kepada upaya memperbaiki kegagalan pasar, khususnya credit market for student loans.
  2. Dengan pengalokasian pinjaman siswa, semakin banyak keluarga siswa yang mampu membiayai pendidikannya, dan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi.
  3. Tingkat optimal dari intervensi pemerintah atas pendidikan bergantung pada tingkat kegagalan pasar dari penyediaan swasta dan memperhatikan manfaat (return) dari pendidikan yang telah didapat masyarakat.

H. Pendidikan di Indonesia

  1. Undang-undang Sisdiknas (UU no. 20/2003) telah mempersyaratkan belanja di sektor pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja
  2. Sejak tahun 2010, secara konsisten belanja pendidikan lebih dari 20 persen total belanja negara.
  3. Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan melalui peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan fasilitas pendidikan.
  4. Beberapa program yang dilakukan Pemerintah, antara lain:
    • Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM);
    • Pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu yang berprestasi;
    • Rehabilitasi fasilitas sekolah yang rusak; dan
    • Endowment fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) untuk jaminan keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya.
  5. Program prioritas tersebut juga didukung oleh penyediaan dana tunjangan profesi guru, tunjangan sertifikasi guru peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dan optimalisasi upaya pengembangan guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran.