TREASURY REFERENCE MODEL TRM Indonesia - Terbaru - 1

TREASURY REFERENCE MODEL TRM Indonesia

PENDAHULUAN

 

Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak bergulirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003, terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Pesatnya perkembangan informasi ini memudahkan kita untuk mengakses, mengelola, dan mendapatkan informasi. Hal inilah yang menunjukan bahwa penggunaan media elektronik menjadi faktor penting dalam melakukan berbagai kegiatan terutama dalam bidang perekonomian. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa suatu negara ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena ketidakmampuan dalam memanfaatkan informasi, sehingga reformasi birokrasi yang saat ini tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. (Keuangan Negara Indonesia, 2018).

            Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Nomor 3 Tahun 2003 melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Untuk mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup Kementerian Keuangan dan memungkinkan tercapainya profesionalitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara, maka pemerintah melaksanakan sebuah Proyek Penyempurnaan Manajemen Keuangan dan Administrasi Penerimaan Pemerintah yang dikenal dengan nama Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). GFMRAP meliputi 4 bidang besar, yaitu Manajemen Keuangan Publik, Administrasi Pendapatan, Tatakelola dan Akuntabilitas, dan Tatakelola Proyek dan Implementasi. Dalam bidang Manajemen Keuangan Publik, perubahan yang terbesar adalah dalam hal modernisasi anggaran dan perbendaharaan negara, yang diwujudkan dalam bentuk implementasi SPAN (Keuangan Negara Indonesia, 2018).

SPAN merupakan komponen terbesar GFMRAP dan selanjutnya akan menjadi pondasi untuk reformasi manajemen keuangan negara. SPAN akan diimplementasikan dengan menggunakan Treasury Reference Model (TRM) atau Model Referensi Perbendaharaan sebagai dasar atau acuan, dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Indonesia. TRM tersebut menggarisbawahi pentingnya integrasi pengelolaan keuangan negara sebagai dasar bagi tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Sebagai pondasi manajemen keuangan publik, SPAN akan memfasilitasi arah kebijakan penganggaran, mendukung pertanggungjawaban dari para pengguna anggaran, meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan, memfasilitasi reformasi akuntansi dan pelaporan, mengurangi biaya pinjaman dan memperkuat keamanan dan kredibilitas data keuangan (Keuangan Negara Indonesia, 2018).

            World Bank dan IMF (International Monetary Fund) memberi penekanan yang cukup besar pada implementasi proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan publik di negara-negara anggota. Sistem perbendaharaan membentuk kekuatan untuk mencatat dan memproses seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan anggaran untuk setiap tingkat di pemerintahan. Sistem perbendaharaan yang terintegrasi menawarkan beberapa manfaat yang signifikan dalam mengelola uang publik secara lebih efektif:

• Integrasi penuh data anggaran dan pelaksanaan data anggaran¹, sehingga memungkinkan control keuangan yang lebih besar
• Meningkatkan perencanaan kas dan serta pemantauan secara dekat dan tepat waktu dari posisi kas pemerintah
• Penyediaan pelaporan manajemen yang memadai di berbagai tingkat pelaksanaan anggaran
• Peningkatan kualitas data untuk pengolahan dan pelaksanaan anggaran
• Memberi kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan lainnya untuk penganggaran, analisis, dan kontrol keuangan

Treasury Reference Model yang diuraikan dalam dokumen ini memberikan pedoman untuk desain sistem perbendaharaan terkomputerisasi untuk pemerintah, yang ditujukan untuk dua kelompok orang:

(a) Manajer tugas bank dan otoritas dalam pemerintahan, dan penasihatnya, yang terlibat dalam perencanaan dan penerapan sistem tersebut; dan

(b) perancang perangkat lunak dan pemasok dari sektor swasta atau bahkan in-house developer dari perangkat lunak perbendaharaan.

Untuk kelompok sebelumnya, tujuannya adalah untuk menyediakan alat untuk membantu dengan desain dan definisi dari spesifikasi fungsional dan teknis untuk sistem dalam kaitannya dengan Lembaga dan proses pemerintah, serta memfasilitasi reformasi proses ini. Untuk kelompok kedua, tujuan utamanya adalah untuk memberikan definisi yang jelas tentang kebutuhan- kebutuhan pemerintah untuk sistem perbendaharaan.

 

TRM

“Treasury Reference Model”

 

1. Bagian 1

 

Sistem perbendaharaan terintegrasi menawarkan beberapa manfaat signifikan dalam mengelola uang publik secara efektif:

* Integrasi penuh anggaran dan data pelaksanaan anggaran, ‘dengan demikian memungkinkan lebih besar pengendalian keuangan;

* Peningkatan perencanaan untuk uang tunai serta pengawasan yang ketat dan tepat waktu posisi kas pemerintah;

* Penyediaan pelaporan manajemen yang memadai di berbagai tingkat pelaksanaan anggaran;

* Peningkatan kualitas data untuk persiapan dan pelaksanaan anggaran; dan

* Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan lainnya untuk penganggaran, analisis dan kontrol keuangan.

 

Cakupan TRM meliputi :

• Tahap desain

o Desain Fungsional Tingkat Tinggi membahas komponen fungsional utama yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan fungsional dari Perbendaharaano Desain Fungsional Terperinci mencakup definisi proses fungsional utama dan arus informasi yang terkait dengan pelaksanaan anggaran, definisi anggaran klasifikasi tructures dan bagan akun, dan pelaporan pelaporan.o Desain Sistem Teknis mendefinisikan arsitektur teknis keseluruhan dalam hal karakteristik perangkat lunak aplikasi, perangkat keras dan infrastruktur komunikasi diperlukan untuk menerapkan sistem perbendaharaan.o Ukuran Komponen dan Persiapan Spesifikasi Pengadaan. Tugas ini mengembangkan riteria peforma kunci untuk informasi komponen ystem, seperti juga volume data yang akan diproses atau diperlukan waktu respons, dan memasukkannya ke dalam pembatalan procuremenst.o Pengadaan Komponen di mana semua perangkat keras, perangkat lunak, dan implementasi layanan yang diperlukan untuk implementasi Sistem Perbendaharaan yang diperoleh.o   System terintegrasi dan implementasio analisis kesesuaian / kesenjangan perangkat lunak. Biasanya Sistem Perbendaharaan dibeli sebagai terintegrasi paket aplikasi rak yang menyediakan berbagai fungsi.o   Parameterisasi dan kustomisasi perangkat lunak4 untuk menyesuaikan paket dengan spesifik persyaratan implementasi.o Manual dan prosedur pengoperasian. Ini melibatkan pengembangan detail mengoperasikan manual dan prosedur yang terkait dengan proses dan detail fungsional persyaratan pelaporan.o Manajemen perubahan dan pelatihan pengguna akhir terjadi sepanjang implementasi fase untuk mengatasi perubahan organisasi dan aspek pelatihan dari implementasi.o Implementasi aplikasi (pilot dan replikasi). Biasanya, proyek percontohan yang bagian dari proyek yang lebih besar dalam hal fungsionalitas atau cakupan agensi diimplementasikan terlebih dahulu, untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah desain dan implementasi. KONTEKS Sistem Perbendaharaan dalam Konteks Kerangka Keseluruhan untuk Fiskal Pemerintah Pengelolaanpertama, dalam konteks keseluruhan kerangka kerja untuk manajemen fiskal pemerintah, yang meliputi peramalan dan manajemen ekonomi makro, persiapan anggaran, dan administrasi pajak. Fungsi perbendaharaan harus dirancang dengan jelas dengan cara yang memfasilitasi interaksi antara sistem – sistem Ini. Kedua, pasti penting tetapi fungsi tambahan atau terkait, seperti penggajian dan pensiun, manajemen utang penuh sistem, dan manajemen personalia, umumnya dikembangkan secara terpisah tetapi saling terkait modul operasi manajemen perbendaharaan penuh.
Kerangka RegulasiKerangka peraturan keseluruhan untuk mengoperasikan berbagai modul komponen jaringan system terdiri dari elemen-elemen berikut: * struktur control* klasifikasi akun* persyaratan pelaporan Proses Fungsional untuk Penganggaran dan AkuntansiProses fungsional mencakup dua bidang yang saling terkait:o   Peramalan Ekonomi Makro, Persiapan Anggaran, dan PersetujuanPada awal siklus anggaran, lembaga-lembaga pusat (umumnya Kementerian Keuangan) mengirimkan edaran kepada badan-badan sektor yang mengindikasikan prospek ekonomi dan kebijakan dengan tujuan luas (dalam beberapa kasus, berdasarkan pada kerangka kerja makroekonomi formal), dan memberikan parameter di mana anggaran untuk setiap kementerian harus disiapkan. Surat edaran dapat memberikan plafon khusus untuk pengeluaran oleh masing-masing lembaga dan program. Agen sektor merespons dengan proposal anggaran mereka.o   Manajemen Kas, Eksekusi Anggaran, dan AkuntansiPada awal tahun, lembaga – lembaga sektor menyiapkan perkiraan kebutuhan kas untuk tahun berdasarkan komitmen yang diketahui dan diantisipasi untuk modal berulang dan berulang pengeluaran. Perkiraan ini didasarkan pada informasi tentang komitmen perusahaan dan komponen valuta asing (jika ada) dari pengeluaran yang diantisipasi. Persyaratan uang tunai dan proyeksi pendapatan yang diperoleh dari agen yang bertanggung jawab atas pengumpulan pendapatan merupakan dikembangkan menjadi perkiraan arus kas konsolidasi oleh Departemen Keuangan. Fungsi akuntansi memerlukan:o   Memelihara catatan otorisasi pengeluaran pada saat apropriasi dan pelepasan dana (waran) tingkato   Memproses pengeluaran dan penerimaan transaksi-mencatat transaksi sebagai itu terjadi, menerapkan kontrol yang diperlukan, memposting ke akun yang sesuai, dan daftar transaksi dan data terkait untuk kontrol dan audito   Mempertahankan akun buku besar untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran dan penerimaan aktual terhadap anggaran dan kontrol warano   Pelaporan Sistem Buku Besar PerbendaharaanDalam konteks proses yang dijelaskan di atas, istilah Treasury Ledger System (TLS) digunakan untuk merujuk secara kolektif ke modul sistem yang memberikan dukungan untuk:* Anggaran dan kontrol waran            * pelaporan fiskal* akun hutang* piutang* buku besar
Sistem Buku Besar Perbendaharaan akan biasanya digunakan oleh:

• Departemen Keuangan dan kantor regionalnya untuk melakukan fungsi-fungsi akuntansi dasar dan untuk melakukan implementasi anggaran
• Departemen anggaran Kementerian Keuangan untuk mendapatkan status pengeluaran aktual dan melakukan proses yang terkait dengan pemantauan anggaran dan fiskal pelaporan (TLS memberikan data dasar yang diperlukan untuk kompilasi laporan fiskal pemerintah. Laporan eksternal menggabungkan data ini dengan anggaran data, data pasar dan analisis serta komentar. Fungsi ini sering dilakukan oleh departemen Anggaran atau unit makro-fiskal di Kementerian Keuangan.)
• Departemen manajemen kas Treasury untuk memberikan informasi itu mensyaratkan pengelolaan kas dan penerapan batasan kas
• Lembaga lini untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi dan keuangan mereka (Agen pengeluaran juga menggunakan informasi ini untuk merekonsiliasi catatan internal mereka dengan informasi yang disediakan oleh sistem Perbendaharaan) Organisasi audit Pemerintah untuk mengakses data transaksi keuangan untuk tujuan audit.

 

TRM berkaitan dengan akuntansi inti, pembayaran dan uang tunai fungsi manajemen. Sistem perbendaharaan merupakan inti dalam arti mewakili sistem set minimum fungsi yang diperlukan untuk memelihara akuntansi yang komprehensif dan terintegrasi database manajemen keuangan untuk pemerintah. Dalam banyak hal ia menetapkan standar data untuk semua sistem lain dalam sistem manajemen keuangan yang terintegrasi penuh.

Elemen utama Arsitektur Sistem diperlukan untuk mendukung Government Fiscal Management dan arus informasi antara elemen-elemen ini ditunjukkan pada gambar 2 dan dirangkum di bawah ini:

• Sistem Informasi untuk mendukung Peramalan Ekonomi Makro
• Sistem Informasi untuk membantu dalam Penyusunan dan Persetujuan Anggaran
• Sistem Informasi untuk Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Fiskal
• Sistem Manajemen Kas
• Sistem Manajemen Hutang
• Sistem Administrasi Pendapatan
• Sistem untuk Membantu dalam Aspek Fiskal Manajemen Personalia
• Sistem untuk Mendukung Audit

 

BROAD STRUCTURE OF THE TREASURY REFERENCE MODEL

 

TRM menjelaskan konsep keseluruhan dan proses inti dari perbendaharaan pemerintah

manajemen dalam istilah umum, dan mengembangkan model terperinci dari masing-masing komponen proses.

 

Model Konseptual Tingkat Tinggi

 

Figur 4 mewakili level pertama dari model referensi: pandangan konseptual perbendaharaan

proses dan arus informasi.

 

Berikut ini merupakan uraian singkat tentang proses fungsional dan arus informasi terkait dengan sistem perbendaharaan:

• Catat alokasi anggaran, pembagian dan alokasi: Setelah persetujuan anggaran tahunan oleh Parlemen, dimasukkan ke dalam sistem oleh Anggaran Departemen Kementerian Keuangan. Anggaran yang disetujui untuk kementerian pengeluaran kemudian dilanggar sampai ke tingkat klasifikasi ekonomi yang terperinci dan dibagi dari waktu ke waktu (kuartal dan bulan) dan terdaftar dalam sistem oleh Kementerian Keuangan dan dikomunikasikan kepada kementerian pengeluaran.
• Tentukan persyaratan tunai dan jumlah waran: Setiap tahun, rencana keuangan perincian proyeksi pengeluaran dan penerimaan dikembangkan oleh unit pengeluaran dan Seiring berjalannya tahun, lembaga-lembaga sektor menyiapkan permintaan dana secara berkala berdasarkan kategori ekonomi, yang juga ditangkap. Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan surat perintah untuk kementerian untuk setiap kategori pengeluaran.
• Catat Transaksi Komitmen: Sepanjang tahun, kementerian sektoral memproses permintaan untuk pengeluaran. Setelah memverifikasi kesesuaian pengeluaran dan ketersediaan alokasi anggaran dan dana, Departemen Keuangan mencatat komitmen aktual dalam sistem.
• Verifikasi Tanda Terima Barang dan Catat Pesanan Pembayaran: Mengikuti verifikasi dari pengeluaran yang diberikan, kementerian yang terkait langsung dengan sistem mencatat terkait perintah pembayaran. Sistem kemudian memeriksa terhadap batas alokasi dana.
• Proses Pembayaran: Sistem perbankan harus diberitahukan pada saat pembayaran itu pesanan terdaftar di TLS untuk melakukan pembayaran. Ini dapat dilakukan secara otomatis di sistem yang dikembangkan sepenuhnya.
• Catatan Penerimaan: Penerimaan pemerintah seperti pajak dan bea masuk dibayarkan satu set sub-rekening yang didirikan oleh Perbendaharaan di Bank Sentral. Laporan berkala yang menunjukkan semua detail dikirim oleh Bank Sentral ke Kementerian keuangan dan otoritas pajak negara bagian untuk pencatatan dan rekonsiliasi.

 

Siklus Manajemen Keuangan

 

Proses dan Organisasi Manajemen Keuangan

Langkah penting dalam menerapkan sistem perbendaharaan merupakan memastikan bahwa tanggung jawab organisasi untuk setiap elemen system didefinisikan dengan jelas. Harus ditekankan bahwa aspek implementasi sistem ini tidak secara mendasar mengubah spesifikasi sistem yang luas; pada prinsipnya suatu sistem dapat memenuhi persyaratan berbagai konfigurasi organisasi. Tanggung jawab organisasi harus didefinisikan sejelas mungkin pada tahap awal, terutama ketika perubahan proses besar dilibatkan. Departemen Anggaran biasanya diberi wewenang utama atas manajemen otorisasi anggaran dan proses peninjauan (yaitu, elemen 1 dari siklus manajemen keuangan). Departemen Keuangan (atau Departemen Eksekusi Anggaran) umumnya beroperasi di bawah panduan kebijakan umum Departemen Anggaran dalam hal ini. Dalam hal ini, baik manajemen data maupun tanggung jawab organisasi harus didefinisikan secara jelas antara sistem manajemen anggaran dan sistem tresuri.

 

TABLE 1. SUMMARY STRUCTURE OF LEVEL 1 AND 2 PROCESSES

LEVEL 1	LEVEL 2
1/6 manajemen otoritas anggaran	1. Pembagian anggaran dan alokasi 2. Alokasi Warran 3. Transfer Anggaran 4. Otorisasi Tambahan 5. Ulasan Anggaran
2. Komitmen Dana	1. Pengadaan barang dan jasa (kontrak dalam tahun) 2. Pengadaan barang dan jasa (kontrak diperpanjang) 3. Membuat posisi staf baru dan rekrutmen ke posisi tersebut 4. Komitmen penggajian
3. Manajemen Pembayaran dan Kwitansi	1. Verifikasi penerimaan dan pembayaran barang dan jasa 2. Pembayaran gaji 3. Tanda terima
4. Manajemen Hutang dan Bantuan	1. Rekaman hutang dan servis 2. Tanda terima hibah 3. Tanda terima pinjaman 4. Penerbitan surat berharga 5. Jaminan
5. Manajemen Kas	1. Prakiraan pengeluaran 2. Prakiraan pendapatan 3. Pemantauan uang tunai 4. Strategi pinjaman

 

 

 

Treasury System Modules

 

Struktur Organisasi Perbendaharaan

Sentral semua pembayaran pemerintah di seluruh Treasury dan konsolidasi rekening bank ke rekening tunggal di bank sentral, menghindari situasi di mana ada tumpukan saldo idle besar dalam pengeluaran rekening bank unit, meskipun kementerian keuangan mengalami defisit kas secara keseluruhan. Penimbunan saldo idle juga menunjukkan kesulitan yang dialami kementerian keuangan untuk menerima informasi tepat waktu dari lembaga anggaran belanja pada penggunaan dana publik dan kemudian untuk menguji pengendalian. Struktur organisasi untuk perbendaharaan mengharuskan untuk mengimplementasikan model bisnis ini yang biasanya terdiri dari kantor perbendaharaan utama di pusat keuangan tingkat kedua di kantor pusat provinsi/regional dan mungkin kantor tingkat ketiga di distrik itu. Dalam beberapa kasus, struktur ini hanya dua tingkat, yakni pusat dan tingkat provinsi.

 

Proses Transaksi Terdistribusi dan Arsitektur Teknologi

Model ini memerlukan jaringan multi-tiered dengan modul sistem yang beroperasi di perbendaharaan pusat/MOF, masing-masing aset regional dan distrik dan pada lini agen dan pengeluaran tingkat unit. Fasilitas untuk pengolahan transaksi, produksi, penyimpanan dan pengolahan data berlokasi pada setiap tingkat tersebut. Fasilitas ini dapat berupa komputer yang berdiri sendiri, server, dan/atau LANs, terletak di titik-titik jaringan. Fasilitas ini dihubungkan oleh jaringan luas Area (WAN). Berdasarkan model ini, proses transaksi (software aplikasi) dan fasilitas manajemen basis data diperlukan pada setiap node jaringan dan dilakukan oleh system komputer yang berada pada tingkat itu. Rangkuman atau data terperinci (sebagaimana mungkin diperlukan untuk aplikasi) dikirimkan ke komputer pada tingkat yang lebih tinggi atau kepada lembaga yang bertanggung jawab atas system tersebut. Perlu dicatat bahwa di bawah model ini, perangkat lunak aplikasi perlu diterapkan di semua tingkat dari jaringan multi- tiered.

 

 

Proses Transaksi Terpusat dan Arsitektur Teknologi

Dengan munculnya internet, perbaikan infrastruktur telekomunikasi dan kemajuan teknologi lainnya, platform teknologi terpusat semakin populer. Dengan model ini perangkat lunak aplikasi utama dan database terkait berada di situs pusat, biasanya kas pusat. Kantor Lini Kementerian, regional, dan distrik perbendaharaan, yang bertanggung jawab untuk memproses transaksi pada sistem, dapat terhubung ke situs pusat melalui berbagai fasilitas telekomunikasi. Ini dapat berupa sambungan telepon langsung (dial up atau terdedikasi) melalui jaringan telekomunikasi berbasis daerah atau satelit.

 

Model Kelembagaan Alternatif untuk Pemrosesan Pengeluaran

 

Unit Pengeluaran dan Pemrosesan Berdasarkan Kementerian

Di beberapa negara, kementerian dan unit pengeluaran bertanggung jawab langsung untuk melakukan pembayaran dari Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) alih-alih pembayaran yang disalurkan melalui Departemen Keuangan (Perbendaharaan) (lihat Gambar 10). Meskipun demikian, Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) masih diadakan di Bank Sentral, yang terus bertanggung jawab atas operasi perbankan ritel terkait dengan pembayaran dan penerimaan pemerintah. Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa kontrol yang diperlukan dipatuhi oleh agen sebelum melakukan pembayaran. Pengendalian anggaran dapat dilakukan oleh petugas pos terdepan perbendaharaan pusat ke dinas lini atau staf keuangan dan akuntansi lembaga lini.

 

Pengaturan Perbankan

Pengaturan perbankan alternatif kadang-kadang diberlakukan – biasanya di mana Bank Sentral tidak memiliki jaringan cabang atau kapasitas yang memadai untuk menangani volume besar pembayaran dan transaksi penerimaan. Dalam kasus seperti itu, Bank Sentral kemudian mendelegasikan tanggung jawab operasi perbankan ritel ke satu atau lebih agen fiskal seperti bank komersial resmi yang melakukan pembayaran atas nama Perbendaharaan, menerima pendapatan pemerintah dan melakukan setoran harian ke Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) di Bank Sentral.

 

Bagan Akun dan Pengelompokan

Bagan Akun atau Chart of Accounts merupakan bagian terpenting untuk menjamin pengelolaan data anggaran terekam dengan rinci, memberi penjelasan dan alas an atas setiap transaksi yang terjai, serta memberi gambaran pada data anggaran yang sesuai dengan konteks pencatatannya.

Berikut merupakan beberapa Sub-Kelompok Bagan Akun,antara lain :

• Klasifikasi Dana (Fund Classification)
• Klasifikasi Organisasi (Organizational Classification)
• Klasifikasi Ekonomis (Economic Classification)
• Klasifikasi Fungsional (Functional Classification)
• Klasifikasi Program (Program Classification)
• Klasifikasi Proyek (Project Classification)

 

 

KOTAK 5. PERALIHAN DARI BASIS KAS KE AKRUAL

TAHAPAN	KEGIATAN	KATEGORI
Komitmen	Pencatatan kontrak (eksplisit atau implisit) untuk barang/ jasa	Barang/ jasa yang dikontrak untuk
Akrual	Pencatatan barang / jasa yang disediakan menciptakan aset dan kewajiban	Equipment (sejak penerimaan)
Jatuh Tempo untuk Pembayaran	Pencatatan tanggal jatuh tempo	Akun jatuh tempo pembayaran
Pembayaran Kas	Pencatatan tanggal jatuh tempo	Pembayaran untuk barang dan jasa

 

Akun Anggaran dan Sistem Klasifikasi

 

Sistem Klasifikasi Anggaran terdiri dari lima struktur dan menyajikan sub-klasifikasi beberapa tampilan Anggaran:

* Klasifikasi Dana (Fund Classification) menunjukkan dana di mana dana public diotorisasi (misal: general atau pendapatan, dana, dana pembangunan, dana jalan).

* Klasifikasi Organisasi (Organization Classification) menggambarkan organisasi yang menerima sumber daya anggaran;

* Klasifikasi Ekonomi (Economic Classification) menunjukkan rincian pendapatan anggaran, pinjaman, dan pengeluaran;

* Klasifikasi Fungsional (Functional Classification) menunjukkan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan fungsi pemerintah seperti Ketertiban Umum dan Masalah Keselamatan, Urusan dan Pelayanan Pendidikan, Urusan dan Layanan Kesehatan, dll .;

* Klasifikasi Program (Program Classification) menunjukkan alokasi anggaran yang direncanakan untuk program-program tertentu (seperti pengentasan kemiskinan) yang dapat diimplementasikan oleh berbagai unit organisasi dan mungkin melibatkan beberapa kategori fungsional; dan

* Klasifikasi Proyek (Project Classification) mengidentifikasi kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Proyek merupakan elemen dari klasifikasi program yang lebih luas (diidentifikasi dengan bantuan khusus pemerintah / donor fund).

Transparansi Fiskal dan hubungannya dengan reformasi system pembendaharaan (Treasury System Reform)

Pada April 1998, Komite Interim dari Dewan Gubernur IMF mengadopsi Code of Good Practice pada Transparansi Fiskal – Deklarasi dan Prinsip dan mendorong semua negara untuk mengambil langkah dalam mengimplementasikan Code of Good Practice tersebut.

 

FAKTOR KEBERHASILAN KRITIS UNTUK IMPLEMENTASI PROYEK

 

Komitmen Pemerintah dan Dukungan Manajemen

Implementasi penuh dari sistem Perbendaharaan dan program reformasi yang menyertainya biasanya membutuhkan beberapa tahun untuk penyelesaiannya. Selama periode ini mungkin ada beberapa perubahan dalam manajemen. Untuk memitigasi risiko-risiko ini maka perlu bahwa: (a) langkah-langkah reformasi merupakan bagian dari program reformasi yang lebih luas untuk manajemen pengeluaran publik dan disepakati dengan Pemerintah pada tingkat tertinggi; (b) program orientasi yang luas diterapkan untuk manajer sektor publik yang menekankan pada keunggulan yang ditawarkan oleh sistem dan proses baru untuk mendorong apresiasi yang lebih luas dari manfaat dan meningkatkan kepemilikan. Program ini

mungkin perlu diulang beberapa kali selama umur proyek; dan (c) proyek dirancang sedemikian rupa sehingga beberapa keberhasilan cepat dan patokan yang jelas dapat dicapai relatif lebih awal di dalam proyek untuk menarik perhatian dan minat manajemen.

 

Koordinasi Antar Lembaga dan Keterlibatan Pengguna dalam Desain Sistem

Keberhasilan implementasi jaringan sistem informasi yang terintegrasi, seperti yang didefinisikan di sini, sangat bergantung pada kerja sama antara para pengguna. Persiapan dan implementasi proyek ini menjadi rumit ketika dilakukan dalam lingkungan multi-agensi. Membentuk komite pengarah dan kelompok kerja dengan perwakilan dari semua pemangku kepentingan utama akan memastikan bahwa semua kebutuhan agensi peserta akan dipertimbangkan selama desain sistem. Komite pengarah akan menyediakan input kebijakan dan petunjuk dan kelompok kerja yang akan bertanggung jawab dalam menangani masalah operasional sehari-hari dan akan menjadi alat untuk menyediakan input pengguna ke tim teknis yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan proyek.

 

 

 

Kapasitas Organisasi dan Kemampuan Teknis

Proyek pembaharuan sistem perbendaharaan perlu menaungi kapasitasi organisasi lembaga yang bertanggung jawab dalam pembaharuan implementasi dan manajemen implementasi proyek. Jumlah staf keuangan dan teknis dan persyaratan beberapa tingkat keahlian untuk membangun sistem seperti demikian cukup besar.

Persyaratan pelatihan untuk proyek dapat dibagi menjadi beberapa area:

• Pelatihan prinsip, konsep, dan metodologi dari bidang studi yang tercakup dalam proyek, yaitu pelaksanaan anggaran, manajemen kas, dan operasi perbendaharaan.
• Pelatihan manajemen tingkat senior/orientasi dalam sistem informasi manajemen keuangan berbasis komputer.
• Pelatihan pengguna terakhir dalam penggunaan sistem informasi terkomputerisasi untuk diatur di bawah proyek. Termasuk pelatihan untuk staf keuangan lembaga lini dan auditor pemerintah.
• Pelatihan teknis pengguna alat spesifik untuk dipekerjakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi dalam proyek, misalnya RDBMS terpilih, system pengoperasian UNIX, pengembangan aplikasi dengan alat CASG, dsb.
• Pelatihan lebih umum terkait manajemen perencanaan, desain, dan pengembangan sistem informasi.
• Pelatihan dalam manajemen proyek EDP dan ketentuan dukungan pengguna akhir kepada staf yang akan menggunakan sistem.

 

Manajemen Perubahan

Dalam level yang kompleks, sistem informasi dapat menyebabkan definisi ulang otoritas relatif dan kekuatan hubungan dari individual dan grup dalam organisasi. Latihan manajemen perubahan juga akan dibutuhkan untuk mengatasi aspek-aspek ini. Jadi, setelah implementasi perbendaharaan, unit pengeluaran mungkin tidak punya akses langsung ke akun bank mereka dan akan perlu untuk mengarahkan pengeluaran mereka melalui perbendaharaan. Sistem perbendaharaan otomatis akan memasukkan kontrol bawaan dan akan menerapkan kontrol ini secara seragam di semua transaksi. Ini akan menambah transparansi dan dengan demikian pertanggungjawaban kepada operasi pemerintah. Faktanya, instalasi sistem-sistem ini akan memberikan pondasi sistematis untuk dan memberi dorongan besar kepada usaha antikorupsi.

 

Sistem dan Administrasi Data

Dukungan sistem informasi biasanya akan didistribusikan di antara beberapa lembaga melalui pemerintah. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi harus dibuat untuk memastikan bahwa seperangkat kebijakan umum, prosedur, dan standar tersedia untuk mengolah data dan sistem di seluruh pemerintah.

Standar tersebut harus, antara lain, mencakup protokol untuk komunikasi, entri data, editing, dan memperbaharui input layar dan format output, cadangan dan pemulihan, keamanan, rencana cadangan, dan perencanaan pemulihan berencana dan teknis dan dokumentasi pengguna. Contoh: Kazakhstan

 

Proyek Sistem Perbendaharaan Ukraina

Perbendaharaan Negara Ukraina, sejak 1997, mengambil alih fungsi pelaksanaan anggaran yang sebelumnya dilakukan oleh departemen keuangan Kementerian Keuangan. Organisasi keuangan tiga tingkat telah didirikan dengan kantor di pusat, 26 atau lebih oblast dan sekitar 700 rayon. Struktur klasifikasi Anggaran yang sesuai GFS telah diimplementasikan. Sebagian besar rekening bank unit pembelanjaan telah ditutup dan keuangan Pemerintah ditempatkan di bank sentral. Proses pelaksanaan anggaran telah direkayasa ulang dan unit pembelanjaan, sekarang, mengarahkan transaksi pembelanjaan mereka melalui kantor perbendaharaan yang ditunjuk yang kemudian memprosesnya di rekening yang disiapkan untuk unit pengeluaran di cabang yang ditunjuk dari bank sentral (Bank Nasional Ukraina -NBU) yang beroperasi di tingkat oblast. Saat ini Departemen Keuangan mengoperasikan sistem pengeluaran berbasis jaminan. Sistem komputer yang belum sempurna di kantor Perbendaharaan memungkinkan kantor-kantor memeriksa ketersediaan alokasi anggaran, dan menjamin sebelum menyetujui permintaan pembayaran yang diterima dari unit pengeluaran. Topologi keseluruhan dari Perbendaharaan Ukraina sangat mirip dengan Perbendaharaan di Kazakhstan. Saat ini, hanya Departemen Pabean, badan keamanan nasional terpilih, Pensiun Dana, dan Dana Asuransi Sosial yang tetap berada di luar bidang Perbendaharaan. Sistem akuntansi pemerintah berbasis Perbendaharaan memenuhi persyaratan pelaporan fiskal berkala dengan cukup baik.

 

Perbendaharaan Pusat juga telah mulai memperluas cakupannya ke anggaran lokal. Di bawah latihan percontohan dimulai pada Juli 1999, pemerintah daerah Dnipropetrovsk dan Oblast Cherkasy dilindungi oleh perbendaharaan. Memperluas cakupan Perbendaharaan ke pelaksanaan anggaran local akan memungkinkan aplikasi pengeluaran dan pengadaan yang seragam untuk mengendalikan peraturan dan memberikan informasi yang lebih baik tentang posisi fiskal semua tingkat pemerintahan anggaran di Ukraina. Namun, keseluruhan proses pelaksanaan anggaran masih perlu beberapa perbaikan dan dibutuhkan pengendalian internal yang baik untuk semua tahap pelaksanaan anggaran, termasuk: (i) pendaftaran alokasi, (ii) menetapkan anggaran satuan pengeluaran individu dan perubahan selanjutnya pada anggaran ini, (iii) mendaftarkan dan mengendalikan komitmen, (iv) mendaftarkan faktur vendor; (v) memverifikasi penerimaan barang dan jasa, (vi) mendaftar dan menyelesaikan permintaan pembayaran.

 

Proyek Manajemen Keuangan Publik Hongaria

Sebelum pembentukan Kantor Perbendaharaan dan pengaturan TSA, Kementerian Keuangan mentransfer uang tunai langsung ke rekening unit pengeluaran. Pemerintah tidak menerima atau memiliki akses informasi yang akurat dan tepat waktu tentang uang tunai yang tersedia di rekening bank unit pengeluaran. Hal ini menyebabkan saldo menganggur. Upaya pengembangan perbendaharaan di Hongaria telah dibiayai oleh Bank Dunia sebagai bagian dari Proyek Manajemen Keuangan Publik disetujui pada tahun 1996. Di Hongaria, Pemerintah telah bergerak cepat untuk mendirikan organisasi Perbendaharaan dua tingkat dengan cabang di pusat masing-

masing 18 provinsi. Dana pemerintah dimasukkan dalam TSA di Bank Sentral.

 

 

1. BAGIAN 2

 

1. Manajemen Otoritas Anggaran: 1. Pembagian dan Penjatahan: Setelah persetujuan anggaran tahunan oleh Parlemen, dimasukkan ke dalam Sistem oleh Departemen Anggaran Kementerian Keuangan. Anggaran yang disetujui untuk kementerian pengeluaran kemudian dipecah menjadi tingkat klasifikasi ekonomi yang terperinci secara proporsional dari waktu ke waktu (kuartal dan bulan) dan terdaftar dalam sistem oleh Kementerian Keuangan dan dikomunikasikan ke kementerian pengeluaran. Kementerian belanja, pada gilirannya, daftarkan anggaran terperinci untuk unit pengeluaran bawahan mereka dan komunikasikan jatah tersebut ke unit pengeluaran. Ini merupakan batas pengeluaran untuk kementerian pengeluaran dan unit pengeluaran per kuartal / bulan untuk tahun fiskal. Batas pengeluaran dapat bervariasi selama tahun yang sesuai dengan hasil tinjauan bulanan atau triwulanan atas kinerja anggaran. Misalnya perubahan dapat disebabkan oleh variasi dalam prakiraan pendapatan, komitmen dan pola pengeluaran, dll.

 

 

1. Management of Budget Authority: 3. Budget Trans foro VIrements: Pada umumnya, UU Anggaran mengizinkan Departemen Keuangan, kementerian pengeluaran, dan unit pengeluaran untuk mengalihkan anggaran yang disetujui antara klasifikasi organisasi dan objek dalam batasan yang ditentukan oleh hukum terkait. Kekurangan yang diidentifikasi oleh unit pengeluaran dalam satu atau lebih kategori ekonomi dapat dipenuhi dari ekses Dalam kategori ekonomi lain dalam anggaran mereka. Untuk ini, permintaan transfer anggaran perlu diproses. Untuk beberapa item dan dalam ambang tertentu, unit pengeluaran mungkin memiliki kekuatan finansial untuk melakukan transfer sendiri. Untuk kasus ini, mereka akan memperbarui basis data anggaran dalam sistem. Untuk kasus-kasus yang berada di luar kekuatan finansial mereka, mereka akan meminta kementerian induk atau Kementerian Keuangan untuk memproses transfer, tergantung pada jenis transfer. Jika disetujui, Kementerian / Kemenkeu akan memproses transfer dan memperbarui basis data. Unit pembelanjaan akan diberitahu tentang keputusan atas permintaan tersebut. 
2. Management of Budget Authority: 4. Supplementary Budgets Selama tahun berjalan revisi untuk anggaran yang disetujui dapat dilakukan oleh Parlemen. Revisi ini dilakukan sesuai dengan prosedur untuk menyelesaikan anggaran asli. Proses mempersiapkan anggaran tambahan mencakup persiapan, perutean, dan persetujuan permintaan untuk anggaran tambahan. Anggaran tambahan biasanya diajukan ke Parlemen untuk disetujui pada pertengahan tahun 

 

2. Commitment of Funds: 1. Procurement of goods and services. (Kasus 1: Unit pembelanjaan memproses transaksi langsung melalui kantor perbendaharaan daerah). Seiring berjalannya tahun, unit pengeluaran memproses permintaan barang dan jasa. Setelah memverifikasi kesesuaian pengeluaran dan ketersediaan anggaran dan batas pengeluaran, unit pengeluaran akan memproses permintaan pengadaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan menempatkan pesanan pembelian pada vendor untuk pengadaan barang dan jasa. Vendor harus terdaftar dalam database vendor. Unit pengeluaran kemudian akan mendaftarkan komitmen dalam sistem dan memblokir jumlah yang sesuai dari anggaran yang tersedia dan batas pengeluaran. Transaksi komitmen diteruskan ke kementerian induk dan kantor regional Kementerian Keuangan-Perbendaharaan yang akan memproses pembayaran berdasarkan komitmen ini. 
3. Commitment of Funds: 1. Procurement of goods and services.( Case2 : Spendingu nits route their transactions to the spending ministries which then process send them through the relevant treasury office. Perbendaharaan tidak memiliki jaringan regional). Seiring berjalannya tahun, unit pengeluaran akan memproses permintaan barang dan jasa. Setelah memverifikasi kesesuaian pengeluaran dan ketersediaan anggaran dan batas pengeluaran, unit pengeluaran akan memproses permintaan pengadaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan menempatkan pesanan pembelian pada vendor untuk pengadaan barang dan jasa. Penjual/vendor seharusnya terdaftar di database vendor. Unit pengeluaran kemudian akan mendaftarkan komitmen dalam sistem dan memblokir jumlah yang sesuai dari anggaran yang tersedia dan batas pengeluaran. 

Komitmen Dana: 2. Penciptaan posisi staf baru dan rekrutmen untuk posisi ini. Agen Pengeluaran menyiapkan deskripsi posisi dan meminta jajaran departemen untuk persetujuan.Jajaran departemen meninjau dari sudut pandang persyaratan dan meneruskan permintaan kepada Departemen Keuangan/MOF. Departemen Keuangan menyetujui setelah meninjau ketersediaan anggaran.Setelah posisi dibuat, unit pengeluaran dapat melakukan rekrutmen ke posisi ini dengan berkonsultasi dengan departemen induk. Setelah perekrutan, basis data personel dan jumlah komitmen terkait dengan gaji bulanan dan tunjangan untuk unit pengeluaran perlu diperbarui. 

Komitmen Dana: 3. Komitmen Penggajian: Unit pengeluaran menghitung komitmen penggajian berdasarkan staf yang ada dan gaji serta tunjangan resmi untuk staf. Hal ini diperiksa terhadap ketersediaan anggaran dan kemudian disarankan ke agen Pengeluaran dan departemen Keuangan. Komitmen gaji mungkin disarankan hanya setahun sekali berdasarkan perkiraan dan disesuaikan seperlunya selama tahun tersebut.Perubahan akan diperlukan jika struktur upah dan tunjangan berubah, staf yang ada dipromosikan, staf baru ditambahkan atau pengurangan staf terjadi. 

 

3. Manajemen pembayaran dan penerimaan: 1. Verifikasi barang dan jasa atas penerimaan dan pembayaran: Kasus 1: Unit pengeluaran merutekan transaksi mereka melalui kantor perbendaharaan terkait yang setelah pemeriksaan mengirim perintah pembayaran kepada bank tempat TSA diadakan. Proses dimulai dengan tanda terima barang dan jasa. Ini harus divalidasi dengan pesanan pembelian dan verifikasi laporan penerimaan dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Dalam penerimaan, bukti dari vendor diperiksa dengan laporan penerimaan, pesanan pembelian dan proses persetujuan pembayaran dimulai. Permintaan untuk pembayaran diperiksa dengan mengacu pada anggaran yang tersedia (batas pengeluaran, jaminan) dan adanya komitmen sebelumnya. Setelah proses persetujuan, permintaan dikirimkan ke bagian manajemen kas dan dijadwalkan untuk dibayar. Daftar pembayaran yang telah diselesaikan diterima dari bank TSA (biasanya bank sentral) kemudian digunakan untuk rekonsiliasi pada unit perbendaharaan dan pengeluaran. 
4. Manajemen pembayaran dan penerimaan: 1. Verifikasi barang dan jasa atas penerimaan dan pembayaran: Kasus 1a: Unit pengeluaran merutekan transaksi melalui departemen induk mereka yang mana setelah pemeriksaan mengirimkan pembayaran ke bendahara, yang mengirimkan perintah pembayaran ke bank tempat TSA diadakan. Ini merupakan perpanjangan dari kasus 1 dengan perbedaan bahwa unit pengeluaran tidak berkomunikasi secara langsung dengan bendahara namun mengirim verifikasi dan transaksi pembayaran mereka kepada departemen induk yang kemudian memprosesnya melalui cabang perbendaharaan yang sesuai. 
5. Manajemen pembayaran dan penerimaan: 1. Verifikasi barang dan jasa atas penerimaan dan pembayaran: Kasus 2: Unit pengeluaran merutekan transaksi melalui departemen pengeluaran yang kemudian memprosesnya secara langsung melalui bank tempat TSA diadakan. Proses dimulai dengan tanda terima barang dan jasa. Ini harus divalidasi dengan pesanan pembelian dan verifikasi laporan penerimaan dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Dalam penerimaan, bukti dari vendor diperiksa dengan laporan penerimaan, pesanan pembelian dan proses persetujuan pembayaran dimulai. Permintaan untuk pembayaran diperiksa dengan mengacu pada anggaran yang tersedia (batas pengeluaran, jaminan) dan adanya komitmen sebelumnya. Setelah proses persetujuan, permintaan dikirimkan ke bagian manajemen kas pada departemen dan dijadwalkan untuk dibayar. Daftar pembayaran yang telah diselesaikan diterima dari bank TSA (biasanya bank sentral) kemudian digunakan untuk rekonsiliasi pada departemen dan unit pengeluaran. 
6. Manajemen Pembayaran dan Penerimaan: 2. Pembayaran Gaji: 

Unit Penggajian menghitung gaji pegawai dari daftar hadirnya. Memperbarui database untuk tiga tipe perubahan. (a) Perubahan data karyawan yang berdampak kepada gaji. Termasuk perubahan seperti promosi, penambahan tunjangan baru, dll. (b) Perubahan data umum karyawan seperti transfer, perubahan alamat, angka akun, dll. Dan (c) Perubahan yang berdampak pada gaji karyawan hanya saat bulan tertentu. Setelah pembaruan tersebut, Unit Penggajian menghitung gaji. Lalu divalidasi dengan daftar posisi resmi yang ada di Unit Penggajian. Permintaan pembayaran lalu diteruskan kepada Bendahara untuk persetujuan dan pembayaran. Bendahara menyetujui permintaan tersebut setelah memerikasa ketersediaan anggaran (batas belanja, jaminan) dan daftar posisi resmi. Permintaan selanjutnya dikirim kepada bagian manajemen kas dan pesanan pembayaran dikirim ke bank TSA untuk mendepositkan jumah yang sesuai ke akun bank karyawan. Jika karyawan tidak memiliki akun bank, bank TSA bisa menyediakan kas kepada Unit Penggajian untuk pembayaran gaji 

3. Manajemen Pembayaran dan Penerimaan: 3. Penerimaan: 

penerimaan pemerintah dibayarkan melalui pesanan pembayaran yang diterbitkan pembayar pada akun banknya. Bank mentranfer pembayaran kepada TSA di bank sentral. Bendahara memonitor deposit dari penerimaan pemerintah melalui laporan harian yang diterima dari bank. Bendahara melaksanakan semua susunan pembagian penerimaan yang berada antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dll dan memposting detail kategori penerimaan secara bijak dalam Jurnal Utama dan menginformasika SU yang relevan atau department pengumpulan penerimaan dari resi 

 

4. Manajemen Kas: 1. Peramalan belanja dan pendapatan, 2.  Pemantauan kas, 3. Strategi peminjaman : Departemen manajemen kas menerima ramalan belanja dan pendapatan dari kementerian yang melakukan pembelanjaan dan dari departemen manajemen utang untuk belanja jasa utang. Satuan pengumpulan pendapatan mempersiapkan ramalan pendapatan. Departemen manajemen kas memeriksa data dengan tanggung jawab kepada data akuntansi terbukukan dalam TGL, basis data manajemen utang dan cash balances dalam TSA dan komponen sub-akunnya. Ini memungkinkan untuk menentukan posisi likuiditas pemerintah dan defisit/surplus. Informasi ini membentuk basis dari menteri keuangan menentukan kebutuhan pinjaman dan pagu belanja dan pinjaman untuk kementerian dan unit kerja yang melakukan pembelanjaan.

 

5. Hutang dan Manajemen Bantuan: 2. Kwitansi Pinjaman: Hutang dan pertanggungjawaban yang dicanangkan, atau dibelanjakan secara formal, dapatkan informasi dari lembaga donor tentang pemerintah dan pemerintah. Departemen Utang dan pertanggungjawaban meregistrasikan perjanjian pinjaman dan jadwal pinjaman. Uang disimpan oleh donatur di Bank TSA dan dicatat oleh perbendaharaan umum. Informasi dan tanda terima oleh Departemen Keuangan yaitu Utang atau manajemen Utang, manajer, dan karyawan terkait dengan ilmu yang bersangkutan.
   5. Hutang dan Bantuan management: 3. Berikan tanggung jawab. Ia akan menerima bagian tertentu dan / atau ia belanjakan secara formal dalam formasi atau donasi pemerintah mengenai pertarungan grants given to government. The ministry forward the grant agreement of the Debt management department.The DMD registers the grant agreement and the schedule of tranche, …, Catatan ini dicatat setelah ia menyimpannya di general ledger. Pembentukan, dan penerimaan diteruskan oleh Departemen Keuangan ke departemen manajemen Utang yang pada gilirannya meneruskannya ke departemen / unit pengeluaran terkait.5. Pengelolaan Utang dan Bantuan: 4. Mengeluarkan surat berharga. Jika departemen manajemen kas menemukan bahwa persyaratan kas untuk periode tertentu lebih dari saldo kas yang tersedia di TSA dan akun-akun terkaitnya meminta departemen manajemen Utang untuk menerbitkan sekuritas. Departemen manajemen utang memutuskan tentang sifat surat berharga yang akan diterbitkan dan menginstruksikan Bank Sentral untuk menerbitkan surat berharga yang diperlukan. Penerimaan dari penjualan efek disimpan dalam TSA dan Bank Sentral memberi nasihat kepada MOF.5. Manajemen Utang dan Manajemen 5. Merekam kemampuan kontinjensi dan pemrosesan dan mendapatkan keuntungan. Manajemen hutang departemen akan mendaftarkan jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Ini akan diperlakukan sebagai kewajiban kontinjensi. DM1 akan menerima dalam formasi dari penerima jaminan waktu jaminan dimulai. Pada akhir periode jaminan, ia tidak akan mendapat informasi DMD tentang likuidasi kewajiban kontinjensi. Dalam kasus panggilan untuk pembayaran, dan dia menjamin penerima manfaatnya dengan cara pembayaran yang adil, DMD mana, setelah ia menetapkan keberadaannya untuk pertanggungjawaban, meminta perbendaharaan untuk membuat pembayaran.6. Tinjauan Anggaran dan Pelaporan Fiskal: Sistem Perbendaharaan digunakan untuk menghasilkan laporan fiskal berkala yang memberikan gambaran gabungan dari semua penerimaan dan pengeluaran dan kemajuan terhadap target anggaran. Agar laporan ini komprehensif, semua item kwitansi dan pengeluaran perlu ditangkap. Bagan Akun Pemerintah merupakan dasar dari fiskal proses pelaporan. Ini termasuk Dana, struktur klasifikasi organisasi, fungsional dan ekonomi dari anggaran dan klasifikasi kelompok akun, aset dan liabilitas. Karena kementerian lini dan agen pengeluaran melaksanakan program kerja mereka, pengeluaran dan penerimaan diposting ke GL oleh sistem perbendaharaan berdasarkan objek anggaran. Rekaman sistem komputer fisik pada program dan proyek. Informasi ini diteruskan ke Kementerian Keuangan. Buku besar Departemen Keuangan mencatat penerimaan dari berbagai jenis penerimaan pajak, penerimaan pinjaman / bantuan, dan hutang biaya servis. Atas dasar data ini, Kemenkeu dapat menyiapkan laporan fiskal keseluruhan yang membandingkan pengeluaran dan penerimaan aktual dengan perkiraan anggaran. Laporan-laporan ini menyediakan status dan rekomendasi serta rencana tindakan untuk tindakan korektif selama tahun berjalan. Ini dapat mencakup revisi batas pengeluaran, jumlah waran dll. ANALISIS IMPLEMENTASI TRM DI INDONESIA 

Analisis Treasury Reference Model di Indonesia

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Nomor 3 Tahun 2003 melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Rekomendasi penting bagi negara-negara berkembang untuk automasi sistem keuangan negara adalah mengadopsi COTS IFMIS (Peterson, 2006). Thomas dan Jajodia (2004) menyebutnya sebagai sistem COTS-ERP (Enterprise Resources Planning), yaitu paket software yang ditawarkan secara komersial oleh vendor untuk mendukung proses administrasi seperti penganggaran, akuntansi, pelelangan melalui integrasi data dalam single database. Sistem ERP berdasarkan janji vendor bahwa software secara umum dapat mendukungproses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sejak bergulirnya paket Undang-Undang Keuangan Negara pada tahun 2003, terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat dengan potensi pemanfaatannya yang sangat luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa suatu negara ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena ketidakmampuan dalam memanfaatkan informasi, sehingga reformasi birokrasi yang saat ini tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Nomor 3 Tahun 2003 melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Untuk mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup Kementerian Keuangan dan memungkinkan tercapainya profesionalitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara, maka pemerintah melaksanakan sebuah Proyek Penyempurnaan Manajemen Keuangan dan Administrasi Penerimaan Pemerintah yang dikenal dengan nama Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). GFMRAP meliputi 4 bidang besar, yaitu Manajemen Keuangan Publik, Administrasi Pendapatan, Tatakelola dan Akuntabilitas, dan Tatakelola Proyek dan Implementasi.

Untuk mewujudkan terbentuknya e-government di lingkup Kementerian Keuangan dan memungkinkan tercapainya profesionalitas dan kualitas pengelolaan keuangan negara, maka pemerintah melaksanakan sebuah Proyek Penyempurnaan Manajemen Keuangan dan Administrasi Penerimaan Pemerintah yang dikenal dengan nama Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). GFMRAP meliputi 4 bidang besar, yaitu Manajemen Keuangan Publik, Administrasi Pendapatan, Tatakelola dan Akuntabilitas, dan Tatakelola Proyek dan Implementasi.

Dalam Roadmap of PFM Reform in Indonesia (Sudarto, 2012 ; Nazief, 2013), tahap pertama reformasi (1999-2004) adalah meletakkan kerangka hukum dan peraturan untuk pengelolaan keuangan, yaitu ditandai dengan terbitnya paket Undang-Undang (UU) Bidang Keuangan, yaitu UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Paket UU dimaksud merupakan trilogi UU Keuangan Negara yang secara signifikan telah memperkenalkan berbagai aspek pengelolaan keuangan negara dan mengubah proses serta prosedur pengelolaan keuangan negara yang selama ini mengacu pada hukum kolonial Belanda.

Pada dasarnya, SPAN adalah bagian dari Integrated Financial Management Information System (IFMIS) yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara yang Terintegrasi, sehingga pengembangan SPAN merupakan langkah awal menuju implementasi IFMIS. IFMIS merupakan paket pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan terkomputerisasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. IFMIS terdiri dari beberapa unsur, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam implementasi IFMIS tersebut, terdapat perbedaan antara satu negara dan negara lainnya sehingga diperlukan adaptasi atas prinsip dasar IFMIS, yaitu integrasi pengelolaan keuangan negara, dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan yang merupakan ciri yang dimiliki suatu negar.

SAKTI akan digunakan oleh satker yang tersebar di seluruh Indonesia, yang memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas infrastruktur yang sangat lengkap sampai dengan fasilitas infrastruktur yang sangat minim. SAKTI merupakan gabungan beberapa aplikasi yang akan digunakan oleh mereka yang memiliki fungsi perbendaharaan di Satuan Kerja, seperti Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penanda Tangan SPM, serta Bendahara dengan didasarkan pada peran dan tupoksi masing-masing, sehingga akses terhadap aplikasi SAKTI akan diberikan untuk mereka yang menjalankan fungsi perbendaharaan yang berbeda-beda tersebut. SAKTI memfasilitasi kewajiban penyusunan laporan keuangan di tingkat satker sebagai entitas akuntansi, yaitu unit pemerintah Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

 

Dalam bidang Manajemen Keuangan Publik, perubahan yang terbesar adalah dalam hal modernisasi anggaran dan perbendaharaan negara, yang diwujudkan dalam bentuk implementasi SPAN yang dimulai sejak 29 April 2015. SPAN merupakan komponen terbesar GFMRAP dan selanjutnya akan menjadi pondasi untuk reformasi manajemen keuangan negara. SPAN akan diimplementasikan dengan menggunakan Treasury Reference Model (TRM) atau Model Referensi Perbendaharaan sebagai dasar atau acuan, dengan modifikasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Indonesia. TRM tersebut menggarisbawahi pentingnya integrasi pengelolaan keuangan negara sebagai dasar bagi tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Sebagai pondasi manajemen keuangan publik, SPAN akan memfasilitasi arah kebijakan penganggaran, mendukung pertanggungjawaban dari para pengguna anggaran, meningkatkan efisiensi pengelolaan perbendaharaan, memfasilitasi reformasi akuntansi dan pelaporan, mengurangi biaya pinjaman dan memperkuat keamanan dan kredibilitas data keuangan.

SPAN dibangun menggunakan tiga pilar sekaligus, yang membedakan dengan cara membangun pada era sebelumnya. SPAN menerapkan pengembangan beberapa komponen mulai dari proses, sumber daya manusia dan teknologi. Di dalamnya termasuk pengembangan skill dan mindset dari pihak yang akan menjalankan proses bisnis tersebut. Proses akan berkembang dengan baik apabila dari sisi teknologi dan sumber daya manusia juga baik.

Di sisi lain, terdapat dua pendekatan dalam reformasi prosedural, yaitu process change danprocess innovation. Inovasi proses biasa dikenal dengan Business Process Reengineering (BPR). Bila inovasi proses merujuk pada BPR, maka berdasarkan uraian Corps (2008), process change merujuk pada perbaikan proses bisnis melalui Business Proses Improvement (BPI).

 

 

Adapun hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perubahan tersebut sebagaimana diungkapkan Peterson (2006), pengalaman dari negara-negara berkembang dalam melakukan reformasi automasi sistem keuangan negara, memberikan pelajaran sebagai berikut:

1. Faktor kelembagaan jauh lebih penting dari pilihan teknik dalam menentukan keluaran automasi.

Kesuksesan IFMIS tergantung pada tingginya tingkat komitmen dan dukungan. Di negara berkembang, komitmen sulit diperoleh, birokrasi yang tidak kompak, keterbatasan kompetensi teknis pada level pimpinan dan keengganan untuk berubah

2. TI seharusnya tidak menjadi penentu reformasi keuangan.

Sistem TI mendukung prosedur keuangan, tetapi tidak menentukan. Reformasi seharusnya dimulai dari reformasi prosedur sehingga memperolah user requirementyang benar sebagai penentu kesuksesan sistem informasi. Fokus pada TI berakibat pada kurangnya perhatian pada masalah kelembagaan. Strategi yang tepat adalah secara gradual memperkuat kelemahan sistem keuangan melalui perubahan proses, bukan reengineering

3. Analisis cost benefit dari sisi finansial dan sosial seharusnya dilakukan dalam mereview kebijakan

Proses pelaksanaan di Indonesia yang berdasarkan PMK Nomor 276 tahun 2008 tentang Program Reformasi Ssistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyebutkan tujuan dilakssanakannya program tersebut adalah :

1. Mengendalikan anggaran negara, aset dan kewajiban pemerintah pusat
2. Menyediakan informasi yang komprehensif, tepat waktu dan dapat dipercaya tentang keuangan pemerintah
3. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah

 

Sasaran yang ingin dicapai meliputi

1. Otomasi proses operasional penganggaran dan pengelolaan kas, aset dan utang pemerintah
2. Peningkatan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, aset, dan utang pemerintah
3. Peningkatan efisiensi layanan kepada kementerian negara/lembaga

Adapun karaketristik SPAN yang menjadi keunggulan dalam penerapannya sebagai sistem perbendaharaan negara yaitu

1. Integrasi data

Data yang ada di SPAN merupakan satu-satunya data yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Data hanya dilakukan satu kali entry dan data terkumpul secara terpusat

2. Secara online

Pihak yang memiliki akses terhadap data dapat mengambil data dari mana pun, asalkan bisa terhubung dengan internet

3. Perubahan prosedur kerja

Adanya penyempurnaan prosedur kerja

4. Perubahan sistem aplikasi

Adanya penyempurnaan sistem aplikasi.

Penyempurnaan proses bisnis dalam rangka SPAN dilakukan dengan pembagian pada modul-modul, yaitu:

1. Modul Perencanaan Anggaran (Budget Preparation)

Penyempurnaan proses bisnis ini mencakup proses perencanaan anggaran hingga proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

2. Modul DIPA (Spending Authority Management)

Penyempurnaan proses bisnis pada proses penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta proses revisi DIPA.

3. Modul Komitmen(Commitment Management)

Mencakup proses supplier dan kontrak (komitmen).

 

4. Modul Pembayaran (Payment Management)

Mencakup proses pencairan dana untuk seluruh jenis pembayaran.

5. Modul Penerimaan (Receipt Management),

penyempurnaan proses bisnis ini meliputi proses penerimaan negara untuk seluruh jenis setoran.

6. Modul Kas (Cash Management)

Mencakup proses rekening, settlement, cash forecasting, dan hal-hal lain yang terkait dengan treasury.

7. Modul Pelaporan dan Akuntansi (Reporting and Accounting)

 Mencakup penyempurnaan proses pelaporan untuk semua jenis laporan dan penyempurnaan sistem akuntansi.

8. Modul Satuan Kerja (Satker),

Penyempurnaan proses bisnis di satuan kerja yang nantinya akan terkoneksi dengan SPAN.

Di luar modul SPAN terdapat modul manajemen Satker yang mengatur tugas dan kewenangan satker dalam mengelola APBN yang meliputi proses persiapan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban. Modul tersebut adalah modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Satker (SAKTI).

            Di Indonesia, pengelolaan keuangan negara dimulai dengan adanya transaksi keuangan di lingkup satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga. Dalam lingkup satker tersebut, implementasi IFMIS diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan proses bisnis pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan aplikasi yang terintegrasi yaitu SAKTI. Penyederhanaan sistem ini ditujukan untuk mengurangi terjadinya duplikasi pekerjaan dan pengulangan entry data.

 

            Dalam pelaksanaan integrasi SPAN ,Ditjen Perbendaharaan meluncurkan sebuah aplikasi perbendaharaan yang dinamakan Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). Aplikasi OM-SPAN merupakan aplikasi yang digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan basis web. Selain itu, terdapat pula Duta SPAN sebagai perwakilan dari SPAN yang membantu menjalankan, mempromosikan, mengevaluasi dan memantau program kerja SPAN di unit – unit DJPB,DJA dan Pusintek

 

 

Sumber :

https://media.neliti.com/media/publications/265407-strategi-automasi-manajemen-keuangan-pub-80e8f500.pdf

https://www.wikiapbn.org/sistem-perbendaharaan-dan-anggaran-negara/

https://www.slideshare.net/kppnpelaihari/modul-span