Glosarium Istilah Keuangan Negara

A

Akuntansi Akrual — Akuntansi: Basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa keuangan pada saat terjadi (bukan saat kas diterima/dikeluarkan). Diwajibkan untuk pemerintah pusat dan daerah sejak 2015 berdasarkan PP 71/2010.
Anggaran Kas — APBN/APBD: Perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan arus kas keluar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam periode tertentu.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD — APBN/APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN — APBN/APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terdiri atas anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Aset — Akuntansi: Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

B

Badan Layanan Umum BLU — Kelembagaan: Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.
Badan Pemeriksa Keuangan BPK — Kelembagaan: Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana dimandatkan UUD 1945 Pasal 23E.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP — Kelembagaan: Lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
Belanja — APBN/APBD: Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
Bendahara Pengeluaran — Perbendaharaan: Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker K/L.
Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP — Perbendaharaan: Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada penerima hak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

C

Catatan atas Laporan Keuangan CaLK — Pelaporan: Bagian integral dari laporan keuangan yang menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE, Neraca, dan LAK.
Chart of Account COA — Akuntansi: Bagan akun standar yang digunakan pemerintah untuk klasifikasi transaksi keuangan, terdiri dari segmen seperti satker, KPPN, akun, program, kegiatan, output, lokasi, dan sumber dana.

D

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA — APBN/APBD: Dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran/KPA dalam melaksanakan kegiatan pemerintah. Disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.
Defisit Anggaran — APBN/APBD: Selisih kurang antara pendapatan negara dan belanja negara dalam satu periode tahun anggaran tertentu. Ditutup melalui pembiayaan (utang/SBN).
Direktorat Jenderal Anggaran DJA — Kelembagaan: Unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran negara, termasuk pengesahan DIPA.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb — Kelembagaan: Unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbendaharaan negara, termasuk pengelolaan kas, pembayaran, dan akuntansi pelaporan keuangan negara.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK — Kelembagaan: Unit eselon I di Kementerian Keuangan yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (DAU, DAK, DBH).

E

e-Rekon — Aplikasi: Aplikasi berbasis web yang dikembangkan DJPb untuk proses rekonsiliasi data realisasi APBN antara satker dengan KPPN secara elektronik, terintegrasi dengan SPAN dan SAKTI.
Ekuitas — Akuntansi: Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan keuangan.

G

Ganti Uang Persediaan GUP — Perbendaharaan: Pengisian kembali Uang Persediaan yang telah digunakan agar saldo UP kembali seperti semula. Diajukan dengan SPM-GUP setelah UP digunakan minimal 50%.

H

Hibah — APBN/APBD: Penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah tanpa kewajiban untuk membayar kembali.

I

Indikator Kinerja Utama IKU — Penganggaran: Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan/anggaran.

K

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN — Kelembagaan: Unit pelaksana teknis DJPb yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara, termasuk penyaluran pembiayaan dan penerbitan SP2D.
Kementerian/Lembaga K/L — Kelembagaan: Kementerian Negara dan/atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang merupakan Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan APBN.
Kuasa Pengguna Anggaran KPA — Perbendaharaan: Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L.

L

Laporan Arus Kas LAK — Pelaporan: Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Laporan Operasional LO — Pelaporan: Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Laporan Perubahan Ekuitas LPE — Pelaporan: Laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
Laporan Realisasi Anggaran LRA — Pelaporan: Laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.

M

Mata Anggaran Kegiatan MAK — Akuntansi: Kode klasifikasi anggaran yang menunjukkan jenis belanja/pendapatan secara rinci sesuai bagan akun standar Kemenkeu.
Modul Penerimaan Negara MPN — Penerimaan: Modul penerimaan negara yang merupakan bagian dari SPAN dan berfungsi sebagai sistem pengelolaan penerimaan negara secara elektronik melalui kanal-kanal pembayaran resmi (bank/pos persepsi).

N

Neraca — Pelaporan: Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Nomor Transaksi Penerimaan Negara NTPN — Penerimaan: Nomor unik yang diterbitkan oleh sistem MPN sebagai bukti sah penyetoran ke kas negara melalui bank/pos persepsi.

O

OM-SPAN — Aplikasi: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara — aplikasi monitoring transaksi SPAN secara real-time yang digunakan satker, KPPN, dan kantor pusat DJPb.

P

Pajak Penghasilan PPh — Perpajakan: Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Diatur dalam UU 7/1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU HPP.
Pajak Pertambahan Nilai PPN — Perpajakan: Pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang/jasa yang terjadi karena pemakaian faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan. Tarif umum 12% berdasarkan UU HPP.
Pejabat Pembuat Komitmen PPK — Perbendaharaan: Pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar PPSPM — Perbendaharaan: Pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP — Penerimaan: Penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, antara lain penerimaan SDA, pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU.
Pengguna Anggaran PA — Perbendaharaan: Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L (umumnya Menteri/Kepala Lembaga) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pada unit kerjanya.
Penyertaan Modal Negara PMN — APBN/APBD: Pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya.
Piutang — Akuntansi: Hak pemerintah untuk menerima pembayaran/penyerahan barang/jasa dari pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat perikatan.

R

Rencana Kerja dan Anggaran K/L RKA-K/L — Penganggaran: Dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut Bagian Anggaran K/L, berisi rencana kerja dan anggaran setiap K/L sebagai dasar penyusunan DIPA.
Rencana Penarikan Dana RPK — Perbendaharaan: Dokumen yang berisi rencana penarikan kebutuhan dana atas DIPA satker dalam satu tahun anggaran yang dirinci per bulan. Disusun sebagai dasar penyediaan kas oleh KPPN.

S

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA — APBN/APBD: Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (tidak diakumulasi). Digunakan sebagai sumber pembiayaan tahun anggaran berikutnya.
Sistem Akuntansi dan Keuangan Terpadu Indonesia SAKTI — Aplikasi: Aplikasi yang digunakan satker K/L untuk mendukung pelaksanaan SPAN, mencakup modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, GLP, dan pelaporan. Berbasis web sejak 2022.
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN — Aplikasi: Sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan keuangan negara di Kementerian Keuangan, yang mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, dan pelaporan.
Standar Akuntansi Pemerintahan SAP — Akuntansi: Prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, ditetapkan dalam PP 71/2010 berbasis akrual.
Standar Biaya Khusus SBK — Penganggaran: Satuan biaya yang merupakan hasil perkalian dari beberapa SBM dengan volume tertentu, atau satuan biaya yang disusun berdasarkan analisis khusus untuk kegiatan spesifik K/L.
Standar Biaya Masukan SBM — Penganggaran: Satuan biaya berupa harga, tarif, dan indeks yang digunakan sebagai komponen masukan untuk menyusun komponen kegiatan dalam penyusunan RKA-K/L. Ditetapkan tahunan oleh Menkeu.
Surat Perintah Membayar SPM — Perbendaharaan: Dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA, yang ditujukan kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
Surat Perintah Pencairan Dana SP2D — Perbendaharaan: Surat yang diterbitkan KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM yang diterima.
Surat Permintaan Pembayaran SPP — Perbendaharaan: Dokumen yang diterbitkan PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. SPP menjadi dasar penerbitan SPM oleh PPSPM.

T

Tambahan Uang Persediaan TUP — Perbendaharaan: Uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Wajib dipertanggungjawabkan dalam 1 bulan.
Treasury Single Account TSA — Perbendaharaan: Sistem rekening tunggal Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia untuk pengelolaan kas pemerintah secara terpusat, mengintegrasikan seluruh saldo rekening pemerintah.

U

Uang Persediaan UP — Perbendaharaan: Uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Glosarium Istilah Keuangan Negara

A

Akuntansi Akrual — Akuntansi

Anggaran Kas — APBN/APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD — APBN/APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN — APBN/APBD

Aset — Akuntansi

B

Badan Layanan Umum BLU — Kelembagaan

Badan Pemeriksa Keuangan BPK — Kelembagaan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP — Kelembagaan

Belanja — APBN/APBD

Bendahara Pengeluaran — Perbendaharaan

Bendahara Pengeluaran Pembantu BPP — Perbendaharaan

C

Catatan atas Laporan Keuangan CaLK — Pelaporan

Chart of Account COA — Akuntansi

D

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA — APBN/APBD

Defisit Anggaran — APBN/APBD

Direktorat Jenderal Anggaran DJA — Kelembagaan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb — Kelembagaan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK — Kelembagaan

E

e-Rekon — Aplikasi

Ekuitas — Akuntansi

G

Ganti Uang Persediaan GUP — Perbendaharaan

H

Hibah — APBN/APBD

I

Indikator Kinerja Utama IKU — Penganggaran

K

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN — Kelembagaan

Kementerian/Lembaga K/L — Kelembagaan

Kuasa Pengguna Anggaran KPA — Perbendaharaan

L

Laporan Arus Kas LAK — Pelaporan

Laporan Operasional LO — Pelaporan

Laporan Perubahan Ekuitas LPE — Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran LRA — Pelaporan

M

Mata Anggaran Kegiatan MAK — Akuntansi

Modul Penerimaan Negara MPN — Penerimaan

N

Neraca — Pelaporan

Nomor Transaksi Penerimaan Negara NTPN — Penerimaan

O

OM-SPAN — Aplikasi

P

Pajak Penghasilan PPh — Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai PPN — Perpajakan

Pejabat Pembuat Komitmen PPK — Perbendaharaan

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar PPSPM — Perbendaharaan

Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP — Penerimaan

Pengguna Anggaran PA — Perbendaharaan

Penyertaan Modal Negara PMN — APBN/APBD

Piutang — Akuntansi

R

Rencana Kerja dan Anggaran K/L RKA-K/L — Penganggaran

Rencana Penarikan Dana RPK — Perbendaharaan

S

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA — APBN/APBD

Sistem Akuntansi dan Keuangan Terpadu Indonesia SAKTI — Aplikasi

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN — Aplikasi

Standar Akuntansi Pemerintahan SAP — Akuntansi

Standar Biaya Khusus SBK — Penganggaran

Standar Biaya Masukan SBM — Penganggaran

Surat Perintah Membayar SPM — Perbendaharaan

Surat Perintah Pencairan Dana SP2D — Perbendaharaan

Surat Permintaan Pembayaran SPP — Perbendaharaan

T

Tambahan Uang Persediaan TUP — Perbendaharaan

Treasury Single Account TSA — Perbendaharaan

U

Uang Persediaan UP — Perbendaharaan