Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak

Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak

1. Surat Teguran diterbitkan jika penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai jatuh tempo kewajiban pembayaran pajak, yaitu setelah….

a) 2 (dua) hari
b) 7 (tujuh) hari
c) 14 (empat belas) hari
d) 21 (dua puluh satu) hari

2. Petugas pajak yang membuat daftar aset penanggung pajak yang akan disita adalah….

a) Penilai
b) Pemeriksa
c) Penelaah Keberatan
d) Jurusita

3. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan penjualan secara lelang adalah….

a) penjualan barang hasil sitaan menjadi terbuka
b) dapat membentuk harga wajar
c) masyarakat umum dapat ikut membeli dengan harga murah
d) dapat menimbulkan efek jera

4. Lelang tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi hal sebagai berikut:

a) Permintaan Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal.B
b) Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
c) Putusan Pengadilan Negeri.
d) Putusan Badan Pengadilan Pajak.

5. Pernyataan berikut yang paling benar, adalah:

a) Pejabat lelang kelas II melaksanakan semua jenis lelang atas permohonan penjual/pemilik barang.
b) Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang merupakan akta otentik.
c) Pengumuman lelang atas barang bergerak dilakukan sebanyak 2 kali.
d) Lelang eksekusi pajak termasuk dalam lelang non eksekusi wajib.

6. Berikut ini yang dapat menjadi dasar penagihan pajak adalah….

a) SK Pengurangan
b) SK Penundaan
c) SK Keberatan
d) SK Persetujuan Angsuran

7. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan Surat  Teguran setelah….

a) 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan
b) 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding
c) 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pencabutan pengajuan keberatan
d) 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan

8. Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Pejabat. Yang tidak termasuk dalam bunyi sumpah Jurusita adalah…

a) langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.
b) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini tiada  sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.
c) senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan tidak membeda­ bedakan orang dalam melaksanakan tugas saya serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
d) setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara,Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

9. Yang merupakan cara penyampaian Surat Paksa adalah….

a) disampaikan secara langsung
b) disampaikan melalui kurir
c) disampaikan dengan menempelkan salinan Surat Paksa di papan pengumuman pejabat yang menerbitkan
d) disampaikan melalui pengumuman di media massa

10. Berikut ini tidak termuat dalam isi Surat Paksa, yaitu:

a) nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
b) dasar penagihan.
c) besamya utang pajak.
d) hak dan kewajiban Wajib Pajak.

11. Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa, maka yang dilakukan juru sita pajak adalah….

a) salinan Surat Paksa ditinggal di tempat kedudukan Wajib Pajak
b) menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman
c) menyampaikan Surat Paksa melalui Pemerintah Daerah
d) menunda penyampaian Surat Paksa untuk disampaikan pada waktu lain

12. Pemyataan yang tidak benar mengenai Surat Paksa yang diberitahukan kepada orang pribadi oleh Jurusita Pajak adalah….

a) orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai
b) salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
c) para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi
d) penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan

13. Tempat lain yang tidak dapat digunakan untuk penitipan barang yang disita adalah….

a) Kantor Pegadaian
b) Bank
c) Kantor pos
d) Kantor kecamatan

14. Larangan bagi Penanggung Pajak dalam penyitaan antara lain adalah….

a) tidak menuruti perintah atau permintaan dari pihak lain
b) membantu Jurusita memasuki pekarangan untuk melanjutkan penyitaan
c) membebani barang tidak bergerak dengan hak tanggungan guna pelunasan utang
d) membuat akte pendirian

15. Tujuan utama penyitaan oleh jurusita pajak adalah….

a) agar wajib pajak tidak dapat berkelit untuk membayar utang pajak
b) menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak
c) mendapatkan benda-benda berharga milik Wajib Pajak yang dapat dijadikan objek lelang
d) untuk mengumpulkan dan memperoleh barang sitaan sebanyak mungkin sebelum dilelang

16. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU PPSP tentang barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan. berikut ini adalah barang yang tidak termasuk dalam obyek yang dikecualikan tersebut. yaitu….

a) barang dagangan berupa makanan dan minuman
b) perlengkapan PP/WP yang bersifat dinas
c) pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya
d) peralatan penyandang cacat yang digunakan PP/WP

17. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diterbitkan setelah lewatjangka waktu….

a) 2 x 24 jam sejak Surat Teguran diberitahukan kepada Penanggung Pajak
b) 2 x 24 jam sejak Pemblokiran dilakukan kepada Penanggung Pajak
c) 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
d) 2 x 24 jam sejak Penagihan Seketika Sekaligus diberitahukan kepada Penanggung Pajak

18. Yang menentukan urutan penyitaan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang akan disita adalah….

a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak
b) Pejabat yang berwenang
c) Pejabat
d) Juru Sita

19. Terkait dengan penyitaan, pernyataan berikut yang tidak benar adalah:

a) Dalam hal Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Serita Acara Pelaksanaan Sita tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
b) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Serita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
c) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Serita Acara Pelaksanaan Sita. Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita. dan Serita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi. dan Serita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
d) Dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir Penyitaan tetap dapat dilaksanakan. sepanjang salah seorang saksi berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa.

20. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang kepemilikannya terdaftar harus berkoordinasi dengan pihak….

a) Pemerintah Daerah setempat
b) Kepolisian
c) Kementerian Perhubungan
d) Dinas Pajak Daerah

21. Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap1   artinya….

a) bahwa Surat Paksa harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya
b) bahwa Surat Paksa dapat dilaksanakan langsung tanpa bantuan putusan pengadilan
c) bahwa agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak, maka diperlukan putusan pengadilan untuk memperkuat eksekusi Surat Paksa
d) bahwa Surat Paksa harus dilaksanakan sesuai syariat suatu agama

22. Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada….

a) pemegang saham bagi suatu Perusahaan Terbatas (PT)
b) Pengawas bagi Yayasan Pendidikan
c) Kepala Urusan Kepegawaian bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) meskipun ada Kepala Perwakilannya
d) petugas Satpam yang berstatus tenaga lepas apabila Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang Komisaris,Direksi atau Pengurus lainnya bagi badan usaha yang bersangkutan

23. Surat paksa untuk WP yang dilikuidasi (bubar) disampaikan kepada….

a) kurator
b) auditor
c) likuidator
d) penerima kuasa

24. Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan….

a) pemblokiran terlebih dahulu
b) meminta izin terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
c) menyampaikan usulan pembukaan Rekening Koran Penanggung Pajak kepada Menteri Keuangan
d) Jurusita meminta kepada Penanggung Pajak untuk memberikan Surat Kuasa kepada bank untuk memberikan lnformasi atau Bukti atau Keterangan (IBK) mengenai saldo rekening koran di bank

25. Pernyataan yang tidak tepat terkait Surat Paksa adalah….

a) Surat Paksa telah memiliki kekuatan eksekuatorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
b) Surat Paksa dapat diterbitkan dalam hal Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak
c) Surat Paksa pengganti tidak mempunyai kekuatan eksekuatorial dan kedudukan  hukum yang sama dengan surat paksa
d) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan penyertaan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak

26. Tujuan dari syarat dihadirkannya saksi pada pelaksanaan penyitaan oleh Jurusita Pajak adalah untuk….

a) menemani Jurusita Pajak jika mengalami kesulitan di lapangan
b) mempertahankan objek sita dari gangguan pihak-pihak yang tidak diinginkan
c) melaporkan hasil penyitaan kepada pejabat yang berwenang
d) meyakinkan pelaksanaan penyitaan sesuai dengan ketentuan

27. Berikut ini adalah berkas penagihan yang tidak perlu disiapkan oleh Jurusita dalam rangka persiapan lelang1   yaitu….

a) Berita Acara Pelaksanaan Sita
b) Laporan Surat Teguran
c) SK Pembetulan
d) Surat Paksa

28. Pengumuman lelang melalui surat kabar harian harus mempunyai oplah/tiras paling rendah….

a) 1.000 di tingkat kecamatan
b) 5.000 di tingkat kota/kabupaten
c) 10.000 di tingkat ibukota propinsi
d) 30.000 di tingkat ibukota Negara

29. Pelaksanaan penjualan secara lelang dilaksanakan oleh….

a) Balai lelang
b) Badan penyelenggara lelang
c) Kantor lelang negara
d) Bursa lelang

30. Salah satu wewenang pejabat lelang adalah….

a) melakukan analisis yuridis
b) meneliti dokumen persyaratan lelang
c) memimpin pelaksanaan lelang
d) membuat risalah lelang

31. Penjualan piutang milik Penanggung Pajak harus dilakukan dengan cara….

a) menagih langsung ke penangung pajak
b) membuat surat permohonan menagih
c) membuat surat pesetujuan pengalihan hak menjual dari penangung pajak ke pejabat
d) membuat berita acara tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak ke pejabat

32. Tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan  apapun, selain penambahan jumlah atau nilai, disebut….

a) penyitaan
b) pemblokiran
c) pencegahan
d) penyanderaan

33. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab dapat dibatalkannya lelang adalah….

a) disampaikan pembatalan oleh penjual kepada Pejabat Lelang secara tertulis dengan alasan
b) permintaan pembatalan diterima Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang
c) ada putusan lembaga peradilan umum yang disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Lelang
d) permintaan pembatalan diterima Pejabat Lelang setelah pelaksanaan lelang

34. Perlakuan bagi barang sitaan berupa deposito berjangka adalah….

a) dipindahbukukan ke rekening kas Negara
b) dijual kepada nasabah
c) dialihkan kepada pembeli
d) disetor ke kas Negara

35. Pernyataan yang tidak benar mengenai penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang dalam rangka penagihan dengan surat paksa adalah….

a) deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke rekening kas negara atau kas daerah atas permintaan Pejabat kepada bank yang bersangkutan
b) obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek, dijual oleh Pejabat melalui bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c) uang tunai disetor ke kas negara atau ke rekening salah satu pejabat yang melaksanakan penyitaan
d) Piutang yang hak menagihnya beralih kepada Pejabat berdasarkan berita acara persetujuan pengalihan hak, dijual oleh Pejabat kepada pembeli

36. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah….

a) penyanderaan tidak dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan
b) penyanderaan tidak boleh dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang sedang ikut pemilu
c) penyanderaan dimulai saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang disandera
d) salinan Surat Perintah Penyanderaan disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara

37 Jangka waktu penyanderaan atau pencegahan terhadap Penanggung Pajak adalah….

a) paling singkat 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan
b) paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 bulan
c) paling singkat 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan
d) paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan

38. Setiap tindakan penyitaan oleh Jurusita Pajak harus didampingi oleh saksi yang syaratnya adalah….

a) 2 orang saksi WNI, dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya
b) 1 orang saksi WNI, dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya
c) 2 orang saksi WNA, dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya
d) 2 orang saksi, dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya

39. Yang bukan merupakan larangan bagi PP dalam tindakan penyitaan adalah….

a) merusak, mencabut, menghilangkan salinan BAPS atau segel sita
b) memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang disita
c) menghindar dari Jurusita
d) membebani dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu

40. Nilai limit dalam pelaksanaan lelang adalah….

a) uang yang disetor kepada kantor lelang/balai lelang atau pejabat lelang oleh calon peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang
b) jaminan pembayaran yang diberikan bank kepada KPKNUBalai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II selaku pihak penerima jaminan, apabila peserta lelang selaku pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya membayar harga lelang dan bea lelang
c) harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang
d) harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang

Soal Essay

Bacalah soal dengan baik dan jawablah pertanyaan di lembar jawaban yang telah disediakan.

1. Jelaskan kapan Surat Teguran diterbitkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 stdd PMK Nomor 85/PMK.03/2010 untuk kondisi-kondisi sebagai berikut:
2. WP tidak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT
3. WP tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan
4. WP mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan
5. WP menyetujui seluruh pembahasan akhir hasil pemeriksaan
6. WP mencabut pengajuan keberatan setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
   1. Berikan minimal 3 (tiga) contoh hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyitaan oleh Jurusita dan jelaskan masing-masing tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut!
   2. Jelaskan mekanisme pelunasan utang pajak terhadap barang-barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang (minimal terhadap 4 jenis barang)!
   3. Sebutkan minimal 4 (empat) hak Penanggung Pajak yang disandera!

41. Alasan dilakukannya penagihan seketika dan sekaligus adalah….

a) Penanggung Pajak akan memindahkan lokasi usahanya
b) Penanggung Pajak berniat untuk meninggalkan Indonesia sementara waktu
c) Penanggung Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP
d) terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda- tanda kepailitan

42. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada Penanggung Pajak, yaitu….

a) tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran
b) tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelaporan
c) tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pendaftaran
d) tanpa menunggu tanggal jatuhnya penyitaan

43. Yang tidak menyebabkan tertangguhnya daluwarsa penagihan pajak adalah….

a) diterbitkan surat paksa
b) dilakukan penyidikan oleh juru sita
c) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
d) diterbitkan SKPKB sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) UU KUP

44. Penagihan seketika dan sekaligus tidak dilaksanakan terhadap….

a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
b) Penanggung Pajak terlambat menyampaikan SPT Tahunan
c) terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya atau memindahtangan-kan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya
d) badan usaha akan dibubarkan oleh negara

45. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat….

a) susunan organisasi
b) perintah untuk menganggsur
c) saat pelunasan pajak
d) tempat pembayaran pajak

46. Berikut ini produk hukum yang diperlukan dalam penghapusan piutang pajak, yaitu….

a) Peraturan Direktur Jenderal Pajak
b) Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak
c) Keputusan Pelaksana Seksi Penagihan
d) Peraturan Menteri Keuangan

47. Wajib Pajak badan karena kondisi seperti di bawah ini tidak dapat diusulkan untuk dihapus piutang pajaknya, yaitu:

a) Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan Penanggung Pajak dapat ditemukan.
b) hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa.
c) dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan
d) hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

48. Tuan Riwi menerima SKPKB PPh orang pribadi tahun 2013 yang diterbitkan oleh KPP pada tanggal 5 Mei 2014. Hak mendahulu yang dimiliki oleh negara apabila terjadi pailit akan hilang setelah….

a) 4 Mei 2017
b) 4 Mei 2018
c) 4 Mei 2019
d) 4 Mei 2020

49. KPP Pratama Z menerbitkan SKPKB PPh Badan tahun 2011 pada tanggal 6 Mei 2016, dengan demikian KPP Pratama Z tidak dapat melakukan penagihan pajak setelah….

a) tahun 2018
b) tahun 2019
c) tahun 2020
d) tahun 2021

50. Terhadap PT Sarmili diterbitkan SKPKB PPh Badan tahun 2009. SKPKB tersebut diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2012 dan dikirimkan kepada WP tanggal 9 Desember 2012. Dalam hal KPP menerbitkan Surat Teguran pada tanggal 9 Desember 2017, maka….

a) hak menagih KPP menjadi tertangguh
b) KPP sudah tidak dapat menagih lagi
c) hak menagih tertangguh sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
d) hak menagih tertangguh sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

51. Yang dimaksud dengan pemegang fidusia adalah….

a) pemilik asli dari barang yang dijaminkan
b) debitur
c) pemberi pinjaman atau kreditur
d) pegadaian

52. Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, spmp atau pengumuman lelang dapat diajukan kepada…

a) Pengadilan Pajak
b) Pengadilan Negeri
c) Mahkamah Agung
d) Pengadilan Tinggi

53. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita dapat diajukan kepada…

a) Mahkamah Agung
b) Pengadilan Pajak
c) Pengadilan Negeri
d) Mahkamah Konstitusi

54. Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak antara lain adalah terhadap….

a) penerbitan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang
b) keputusan Pencegahan dalam rangka tindak pidana khusus
c) penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya sudah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
d) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam pasal 25 ayat (1) dan pasal 26 ayat (1) UU KUP

55.Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan, Penanggung Pajak mempunyai hak atas….

a) penghapusan sanksi denda
b) pemulihan nama baik dan ganti rugi
c) penghapusan sanksi bunga
d) penundaan penyampaian SPT Tahunan

56. Jangka waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan lelang, dihitung sejak….

a) pengumuman lelang
b) pelaksanaan lelang
c) penetapan pemenang lelang
d) pelelangan ulang

57. Berikut ini yang termasuk larangan bagi Penanggung Pajak dalam pasal 23 ayat (1) UU PPSP adalah….

a) merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita pada barang sitaan
b) membebani barang bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan
c) membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan fidusia
d) menggunakan barang yang disita dengan hak tanggungan

58. Sanksi bagi setiap orang yang sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalangi dan menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh Jurusita, adalah….

a) pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp10 000.000,00
b) pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp14 000.000,00
c) pidana penjara maksimal 4 bulan 2 minggu dan denda maksimal Rp10. 000.000,00
d) pidana penjara maksimal 6 bulan 2 minggu dan denda maksimal Rp12. 000.000,00

59. Sanksi terhadap orang yang sengaja tidak memenuhi perintah atau permintaan yang di lakukan menurut UU atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau mengagalkan tindakan dalam melaksanakan UU yang di lakukan oleh juru sita adalah….

a) dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) bulan (2) minggu dan denda paling banyak Rp. 8 000.000,00
b) dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) bulan (2) minggu dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00
c) dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) bulan (2) minggu dan denda paling banyak Rp. 9 000.000,00
d) dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) bulan (2) minggu dan denda paling banyak Rp. 13.000.000,00

60. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan….

a) Surat Perintah Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan
b) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
c) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
d) Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

61. Piutang pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berikut tidak dapat dihapuskan karena….

a) hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa
b) Wajib Pajak masih dalam proses menunggu putusan banding
c) hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
d) dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan

62. Terhadap sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang atas pelaksanaan penagihan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan….

a) Keberatan
b) Gugatan
c) Banding
d) Penundaan Penagihan

63. Sengketa pajak berikut ini yang dapat diselesaikan secara administratif oleh DJP adalah….

a) sengketa akibat penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur
b) sengketa terhadap pelaksanaan Surat Paksa
c) sengketa atas Surat Ketetapan Pajak
d) sengketa terhadap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

64. Sengketa atas kepemilikan barang, yang disita dalam rangka penagihan pajak dapat diajukan kepada….

a) Pengadilan Negeri
b) Pengadilan Pajak
c) Kantor Pajak yang melakukan penyitaan
d) Direktorat Jenderal Pajak

65. Berikut ini bukan merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah….

a) Keberatan
b) Banding
c) Pembetulan secara jabatan
d) Peninjauan kembali

66. Sengketa pajak terkait pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, termasuk penyelesaian sengketa pajak secara….

a) peradilan
b) administrasi
c) permufakatan
d) jabatan

67. Pernyataan berikut yang tidak benar terkait pengajuan banding ke pengadilan pajak dalam rangka penagihan pajak adalah….

a) WP dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar Surat Keputusan Keberatan
b) jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh hingga 1 bulan sejak tanggal  Putusan Banding
c) apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Dirjen Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan
d) jumlah pajak yang diajukan banding sudah menjadi utang pajak sehingga harus dibayar terlebih dahulu

68. Upaya hukum gugatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak terhadap….

a) pelaksanaan Surat Paksa
b) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
c) pemotongan atau pemungutan pajak oleh Pihak ketiga
d) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

69. Atas permohonan banding dari Wajib Pajak, Pengadilan pajak meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai Terbanding dokumen berupa….

a) Surat Tanggapan
b) Surat Uraian Banding
c) Surat Bantahan.
d) Kontra Memori Peninjauan Kembali

70. Hakim tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua untuk memeriksa dan memutus….

a) Gugatan dengan acara biasa
b) Banding dengan acara biasa
c) Sengketa pajak dengan acara biasa
d) Sengketa pajak dengan acara cepat

71. Berikut ini yang bukan merupakan alat bukti di Pengadilan Pajak adalah….

a) pengetahuan hakim
b) keterangan hakim
c) keterangan saksi
d) surat atau tulisan

72. Seorang yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili mereka dalam beracara di Pengadilan Pajak disebut..…

a) Kuasa Hukum
b) Kuasa Khusus
c) Kuasa Pajak
d) Kantor Konsultan Pajak

73. Berikut yang bukan merupakan persyaratan pengajuan gugatan adalah….

a) gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
b) jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
c) jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan adalah 40 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat
d) terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan

74. Pemohon Banding menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu….

a) 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal salinan Surat Uraian Banding diterima
b) 3 (tiga) bulan sejak tanggal salinan Surat Uraian Banding diterima
c) 14 (empat belas) hari sejak tanggal salinan Surat Uraian Banding diterima
d) 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima

75. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial dalam putusan adalah….

a) dengan putusan itu diperoleh kepastian tentang sesuatu sehingga merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti
b) kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat alat negara
c) putusan tersebut bersifat mengikat yang harus dipatuhi oleh para pihak
d) putusan tersebut harus terlebih dahulu disahkan oleh pihak eksekutif

76. Berikut yang bukan merupakan amar putusan Pengadilan Pajak adalah….

a) menolak
b) mengabulkan sebagian atau seluruhnya
c) menambah pajak yang harus dibayar
d) menetapkan sanksi pidana

77. Upaya banding dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu….

a) 3 (tiga) bulan sejak keputusan yang dibanding diterima
b) 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan yang dibanding diterima
c) 14 (empat belas) hari sejak Keputusan yang dibanding diterima
d) 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima

78. Syarat sahnya suatu putusan tidak harus memuat….

a) ringkasan banding atau gugatan dan ringkasan surat uraian banding atau surat tanggapan atau surat bantahan yang jelas
b) pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa
c) daftar nama-nama kuasa hukum
d) pokok sengketa

79. Kota berikut merupakan tempat sidang pengadilan pajak yang berada di luar tempat kedudukan yaitu….

a) Semarang
b) Samarinda
c) Makasar
d) Yogyakarta

80. Berikut pernyatan yang tidak tepat terkait dengan pemeriksaan dalam Hukum Acara adalah….

a) pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan
b) Pemeriksaan dengan acara biasa dapat dilakukan oleh Majelis Hakim atau oleh Hakim tunggal
c) pemeriksaan acara cepat dapat dilakukan oleh majelis yang terdiri dari 3 hakim atau hakim tunggal
d) Untuk keperluan pemeriksaan dengan Hukum Acara biasa, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum

Soal Essay

Bacalah soal dengan baik dan jawablah pertanyaan di lembar jawaban yang telah disediakan.

• Sebutkan objek gugatan yang diatur dalam pasal 23 ayat (2) UU KUP!

• Sebutkan 5 (lima) persyaratan formal pengajuan banding ke Pengadilan Pajak!

• Para pihak yang bersengketa dapat didampingi satu atau lebih Kuasa Hukum dengan surat kuasa khusus. Sebutkan isi dari Surat Kuasa Khusus tersebut!

• Pemeriksaan acara cepat dilakukan jika memenuhi salah satu dari kondisi-kondisi tertentu. Sebutkan 4 (empat) kondisi yang dapat menyebabkan dilakukannya pemeriksaan dengan acara cepat!

81. Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan apabila….

a) Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu
b) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia
c) Badan Usaha akan dibubarkan oleh pemilik modal
d) Terjadi penyitaan atas barang milik istri yang sudah pisah harta oleh pihak ketiga

82. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, yaitu terhadap….

a) biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak
b) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud
c) utang pihak lain yang telah melakukan penyitaan
d) biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan

83. Manakah yang lebih diutamakan dalam pembayaran utang debitur?

a) Hak Mendahulu Negara, Biaya Perkara untuk menyelamatkan barang, Hak Tanggungan
b) Biaya Perkara untuk menyelamatkan barang, Hak Mendahulu Negara, Hak Tanggungan
c) Hak Tanggungan, Biaya Perkara untuk menyelamatkan barang, Hak Mendahulu Negara
d) Hak Mendahulu Negara, Biaya Perkara untuk menyelamatkan barang, Hak Fiducia

84. Cakupan hak mendahulu piutang pajak meliputi….

a) Sanksi administrasi
b) Pokok Pajak
c) Biaya penagihan
d) Semua benar.

85. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. Dalam hal ini maka negara mempunyai kedudukan sebagai….

a) kreditur separatis
b) kreditur konkuren
c) kreditur preferen
d) kreditur primer

86. Saat hilangnya hak mendahulu utang pajak tahun 2008 dan seterusnya adalah setelah lampau waktu….

a) 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat yang menjadi dasar penagihan pajak
b) 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat yang menjadi dasar penagihan pajak
c) 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat yang menjadi dasar penagihan pajak
d) 15 (lima belas) tahun sejak tanggal diterbitkannya Surat yang menjadi dasar penagihan pajak

87. Pengaturan hak Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu daluwarsa penagihan pajak bertujuan untuk….

a) memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi,
b) mengingatkan kepada penanggung pajak tentang kewajiban membayar hutang pajak
c) mengingatkan kepada Juru Sita Pajak agar melakukan tindakan penagihan
d) mengingatkan kepada pejabat penagihan agar melakukan lelang

88. SKPKS PPh Sadan Tahun Pajak 2014 terbit pada tanggal 22 Desember 2015. Pernyataan yang tepat mengenai daluwarsa tindakan penagihan atas penerbitan SKPKS tersebut adalah….

a) daluwarsa tindakan penagihan mulai tanggal 31 Desember 2019
b) daluwarsa tindakan penagihan mulai tanggal 1 Januari 2020
c) daluwarsa tindakan penagihan mulai  tanggal  21 Desember 2020
d) daluwarsa tindakan penagihan mulai  tanggal  22 Desember 2020

89. SKPKST PPh Sadan Tahun Pajak 2015 terbit pada tanggal 14 Februari 2017. Atas ketetapan pajak tersebut Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pembayaran dengan surat tertanggal 2 Maret 2017 yang diserahkan langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tanggal 5 Maret 2017. Atas SKPKST tersebut, tindakan penagihan daluwarsa sejak….

a) 1 Januari 2021
b) 14 Februari 2022
c) 2 Maret 2022
d) 5 Maret 2022

90. Terhadap gugatan yang diajukan, dapat dicabut dan dihapus dari daftar sengketa dengan….

a) Penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang
b) Putusan majelis/hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang atas persetujuan tergugat
c) Putusan majelis/hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang atas persetujuan penggugat
d) Putusan majelis/hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat

91. Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita oleh DJP diajukan kepada….

a) Pengadilan Pajak
b) Mahkamah Agung
c) Pengadilan Tinggi
d) Pengadilan Negeri

92. Serikut ini yang bukan merupakan objek gugatan adalah….

a) SK Keberatan
b) Surat Paksa
c) SPMP
d) Pengumuman Lelang

93. Jangka waktu pengajuan gugatan terhadap terhadap penyampaian Surat Paksa adalah….

a) 7 hari sejak pemberitahuanSurat Paksa kepada Penanggung Pajak
b) 14 hari sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
c) 1 bulan  sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
d) 3 bulan  sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak

94. Apabila Pejabat menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pengadilan mengenai adanya sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, maka….

a) Pejabat melanjutkan pelaksanaan penagihan terhadap barang yang disanggah kepemilikannya
b) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan terhadap seluruh barang yang disita
c) Pejabat menangguhkan pelaksanaan penagihan hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya
d) Pejabat    wajib   menyerahkan   barang    yang   disanggah kepemilikannya kepada Pengadilan

95. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, diancam dengan sanksi pidana berupa ….

a) pidana    penjara    paling    lama    4    (empat)    tahun    dan    denda    paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
b) pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
c) pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
d) pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

96. Upaya hukum yang dapat diajukan Wajib Pajak dalam pelaksanaan penagihan adalah….

a) mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri
b) mengajukan banding ke Pengadilan Pajak
c) mengajukan banding ke Pengadilan Negeri
d) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak

97. Dasar hukum sengketa pajak salah satunya adalah….

a) Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2000
b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
d) Undang-UndangNomor 14 Tahun 2006

98. Berikut yang bukan merupakan penyelesaian sengketa pajak secara peradilan adalah….

a) Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak
b) penyelesaian Banding
c) penyelesaian Gugatan
d) Peninjauan Kembali

99. Di bawah ini yang bukan merupakan upaya hukum yang dapat  dilakukan  oleh Wajib Pajak adalah….

a) Keberatan
b) Banding
c) Pembetulan secara jabatan
d) Peninjauan Kembali

100. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan….

a) peradilan tata usaha negara
b) peradilan agama
c) peradilan tindak pidana khusus
d) peradilan militer

101. Pernyataan yang paling benar mengenai Peninjauan Kembali adalah….

a) Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali
b) Pengajuan Peninjauan Kembali menangguhkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak
c) Wajib Pajak hanya dapat mengajukanPeninjauanKembali terhadap seluruh Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan Wajib Pajak
d) Apabila Peninjauan Kembali sudah dicabut, permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi

102. Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu….

a) 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding
b) 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding
c) 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding
d) 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding

103. Terbanding menyerahkan Surat Uraian banding (SUB) dalam jangka waktu….

a) 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikirim permintaan SUB
b) 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUB
c) 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUB
d) 6 (enam) bulan sejak tanggal dikirim permintaan SUB

104. Pernyataan yang paling benar terkait pengajuan Gugatan adalah….

a) Gugatan diajukan secara lisan dan tertulis kepada Pengadilan Pajak
b) Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan Penagihan Pajak adalah 30 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
c) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan
d) Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan masih dapat diajukan kembali

105. Salah satu yang menjadi alasan Peninjauan Kembali adalah.. ..

a) apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui sebelum perkaranya diputus
b) apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda
c) apabila belum dikabulkannya suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut kecuali yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan
d) apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan yang sudah diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya

106. Jangka waktu pengajuan berkas Permohonan Peninjauan Kembail berdasarkan alasan terdapat bukti yang digunakan dinyatakan palsu dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak….

a) Ditemukannya surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan
di bawah sumpah
b) Putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap
c) Putusan dikirim
d) Diterimanya Surat Keputusan Banding

107. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan syarat mengajukan banding….

a) Mengemukakan alasan dan potensi perpajakan
b) Dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding
c) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding
d) Dilampiri salinan Surat Keputusan yang dibanding

108. Pemeriksaan dengan acara cepat oleh Majelis atau Hakim Tunggal di Pengadilan Pajak dilakukan karena….

a) sengketa materi sudah terpenuhi
b) sengketa pajak merupakan wewenang Pengadilan Pajak
c) dokumen Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan sudah lengkap
d) sengketa berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak

109. Hal-hal berikut yang bukan merupakan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan Pengadilan Pajak adalah….

a) Diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian
b) Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan
c) Berdasarkan asas yurisprudensi
d) Berdasarkan keyakinan Hakim

110. Berikut merupakan alat bukti di Pengadilan Pajak, yaitu….

a) surat atau tulisan, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim
b) surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim
c) surat atau tulisan, keteranganahli, keterangan saksi, sumpah, pengetahuan hakim
d) surat atau tulisan, keteranganahli, keterangan saksi, petunjuk, pengetahuan hakim

Soal Essay

Bacalah soal dengan baik dan jawablah pertanyaan di lembar jawa ban yang telah disediakan.

1. Jelaskan piutang pajak yang dapat dihapuskan baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Sadan!
2. Sebutkan minimal 2 (dua) objek Gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP!