Semua Artikel
Semua artikel Canducation — materi CPNS, Juknis SAKTI, akuntansi & perpajakan.
-
Mutual Holding Metode Konvensional
Updated:Mutual Holding Metode Konvensional A. Parent-Subsidiary Mutually Held Kita masuk ke Mutual Holding dengan metode konvensional. Mutual holding dengan metode ini dibagi menjadi dua macam yaitu Parent-Subsidiary Mutually Held (Induk-Anak saling memiliki) dan Subsidiary Mutually Held (Anak-Cucu saling memiliki atau Anak1-Anak2 saling memiliki). Perlu diingat bahwa Subsidiary Mutually Held hanya bisa menggunakan metode konvensional saja sedangkan Parent-Subsidiary Mutually Held bisa menggunaka
-
Indirect Holding dan Mutual Holding Terbaru 1
Updated:Indirect Holding (Kepemilikan Tidak Langsung) dan Kepemilikan Timbal Balik (Mutual Holding) indirect holding adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Struktur kepemilikan tidak langsung berbentuk dua jenis afliasi yaitu struktur induk-anak-cucu (father-son-grandson) dan struktur afiliasi terkoneksi (connecting affiliates). Bab ini membah
-
ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD
Updated:ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD A. ASET TETAP 1. Pengertian dan Jenis Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Aset tetap disebut juga Property, Plant, and Equipment; Plant and Equipment; Fixed Assets. Contoh aset tetap diantaranya adalah Tanah (Land), Land Improvement, Bangunan (Building), Mesin (Mach
-
Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat - Materi Terbaru - 1
Updated:Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat A. Pengertian Pendapatan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu * Pendapatan: LO, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (berbusa akasia) * Pendapatan-LRA. penerimaan RKUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak
-
AKUNTANSI ANGGARAN - Materi Terbaru - 1
Updated:A.Pengertian Anggaran dan Akuntansi Anggaran Menurut kerangka konseptual SAP, Anggaran adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran ini disusun untuk periode 1 (satu) tahun, yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja N
-
Laporan Keuangan Pemerintah - Materi Terbaru - 1
Updated:Laporan Keuangan Pemerintah A. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan * UU 17/2003 : -Menkeu selaku pengelola fiskal dan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun L/K (Pasal 8 & 9) -Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran (Penjelasan Pasal 9 huruf 9) -LRA K/L selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja.
-
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT - Materi Terbaru 1
Updated:AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH UU no 15 Tahun 2004 (Pasal 15) tentang Perbendaharaan Negara menekankan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja yang termasuk dalam tanggungjawabnya. B. PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Suatu
-
Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan - Materi Terbaru - 1
Updated:A. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus – Hak Kebendaan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas / kredit. 1. Jaminan Umum Jaminan Umum adalah