Semua Artikel
Semua artikel Canducation — materi CPNS, Juknis SAKTI, akuntansi & perpajakan.
-
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT - Materi Terbaru 1
Updated:AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH UU no 15 Tahun 2004 (Pasal 15) tentang Perbendaharaan Negara menekankan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja yang termasuk dalam tanggungjawabnya. B. PENGERTIAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT Suatu
-
Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan - Materi Terbaru - 1
Updated:A. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus – Hak Kebendaan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas / kredit. 1. Jaminan Umum Jaminan Umum adalah
-
Hak Milik, Hak Bezit, dan Hak Pakai Hasil - Materi Terbaru 1
Updated:Hak Milik, Hak Bezit, dan Hak Pakai Hasil A. Hak Eigendom / Hak Milik 1. Pengertian Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu bendaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas – bebasnya terhadap benda tersebut asal tidak bertentangan dengan Undang Undang atau ketertiban umum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain (Pasal 570 KUHPer) Kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan dicabutnya hak itu demi kepentingan umum berdasarkan undang-undang den
-
Hak Kebendaan dan Hak Lain yang Mirip Hak Kebendaan - Terbaru 1
Updated:A. Pengertian Hak Kebendaan * Prof Subekti : Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang * Prof Apeldoorn : Hak ~ hak benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda * Prof Sri Soedewi M : Hak Mutlak atas suatu benda. dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapappun juga Dari pendapat para ahli tersebut. dapat disimpulkan bahwa hak kebendaan ad
-
Hak Kebendaan Hukum Perdata - Materi Terbaru - 1
Updated:Hak Kebendaan Hukum Perdata A. Pengertian Objek Hukum Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi permasalahan dan kepentingan para subjek hukum. B. Sistem Hukum Benda * Mengatur seseorang dengan benda. * Zakelijkrecht * Bersifat absolut * Sistem tertutup: Jumlah hak-hak kebendaan adalah terbatas pada apa yang hanya termuat dalam Buku II KUHPerdata: bersifat memaksa (dwingendrecht) C. Pembedaan Macam-Macam Benda 1. Benda
-
Badan Hukum sebagai Subjek Hukum
Updated:Badan Hukum sebagai Subjek Hukum A. Hakikat dan Teori Badan Hukum 1. Definisi badan hukum * Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro Badan yang di samping manusia dan perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum atau badan lain. * Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang disendirirkan untuk tuj
-
Subyek Hukum Perdata - Materi Terbaru - 1
Updated:Subyek Hukum Perdata A. Hakikat Subyek Hukum Dalam dunia hukum. orang (persoon) berarti pembawa hak. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Subyek hokum dibagi menjadi dua. yaitu: 1. Manusia (natuurlijke persoon) Subyek hukum orang adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang setara selaku pendukung hak dan kewajiban. 2. Badan Hukum (rechtpersoon) Subyek hukum badan hukum adalah suatu perkumpulan a
-
Sejarah Berlakunya Hukum Perdata
Updated:Sejarah Berlakunya Hukum Perdata A. Hukum Perdata yang Berbhineka dan Asas Konkordansi Hukum Perdata di Indonesia bersifat berbhineka atau bersifat pluralistik. baik secara etnis maupun secara yuridis. Secara etnis dikatakan bersifat pluralistis atau berbhineka karena hukum-hukum yang berlaku bagi penduduk Indonesia. berbeda-beda dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya. Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa atau B