OMSPAN-TKD adalah aplikasi yang digunakan dalam perubahan tata kelola Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaannya, diakses melalui alamat spanint.kemenkeu.go.id/tkd.
Artikel ini membahas modul RKP — Rancangan Kegiatan dan Penganggaran — untuk user Pemerintah Daerah, berdasarkan Buku Pedoman Aplikasi OMSPAN-TKD Modul Perencanaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya terbitan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Cakupannya satu alur utuh: dari membaca Rapor SPM, menyusun RKP, mengirim untuk direviu kementerian, sampai penetapan oleh kepala daerah.
Perlu ditegaskan sejak awal: pembahasan ini terbatas pada modul DAU (Syarat Salur) sub-modul RKP. OMSPAN-TKD memiliki modul lain yang tidak dicakup pedoman ini.
Kewenangan User Pemerintah Daerah
Pada modul RKP, user Pemda memiliki tujuh kewenangan:
- Melihat dan mengunduh pagu DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk masing-masing daerah;
- Melihat dan mengunduh Rapor SPM daerahnya;
- Menyusun dan mengirim atau submit RKP;
- Melihat catatan atau koreksi yang diberikan pada Reviu K/L;
- Melakukan perbaikan atas catatan atau koreksi tersebut;
- Melihat dan mengunduh Berita Acara Hasil Reviu K/L;
- Menetapkan RKP DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
Login dan Pengaturan Awal
Buka spanint.kemenkeu.go.id/tkd melalui Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Google Chrome, lalu masukkan username, password, dan captcha.
Langkah yang sering terlewat: ubah Tahun Anggaran pada pojok kanan atas ke tahun yang sedang disusun, lalu klik kirim. Tanpa ini, data yang tampil adalah tahun berjalan, bukan tahun perencanaan.
Konfigurasi Daerah
Sebelum menyusun RKP, siapkan konfigurasi daerah melalui Modul DAU (Syarat Salur) → Sub-modul RKP → Konfigurasi Daerah. Di sini diunggah KOP daerah dan diisi data penandatangan.
| Penandatangan | Data yang diisi |
|---|---|
| Kepala Daerah | Nama lengkap dan jabatan |
| Sekretaris Daerah (dengan pelimpahan kewenangan) | Nama lengkap, NIP wajib diisi, dan jabatan |
Nama dan NIP penandatangan harus sesuai SK Kepala Daerah, karena perubahan data ini langsung memengaruhi seluruh dokumen yang belum dicetak.
Membaca Rapor SPM
Rapor Standar Pelayanan Minimal menjadi dasar penyusunan RKP. Diakses lewat DAU (Syarat Salur) → RKP → Rapor SPM, lalu klik ikon View pada kolom Aksi.
Rapor disajikan per bidang — Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum — dengan unsur berikut:
| Unsur | Arti |
|---|---|
| Indeks SPM Bidang | Nilai capaian SPM daerah pada bidang tersebut |
| Kategori bidang | Predikat capaian, misalnya Tuntas Muda atau Sangat Kurang |
| Indikator SPM | Indikator pembentuk SPM, misalnya Indeks Inklusivitas SMP |
| Nilai capaian | Angka capaian per indikator |
| Kategori | Predikat per indikator: Baik, Sedang, Rendah |
| Mandatory | Bila terisi Mandatory, daerah wajib mengambil minimal 3 subkegiatan pada indikator itu. Bila kosong atau Non Mandatory, tidak diwajibkan |
| Subkegiatan | Daftar subkegiatan yang dapat dipilih untuk indikator tersebut |
Rapor dapat diunduh sebagai PDF lewat tombol "Cetak PDF" atau sebagai spreadsheet lewat "XLSX".
Persiapan Sebelum Menyusun RKP
Admin pemerintah daerah menyiapkan konsep RKP dengan memperhatikan enam hal:
- Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai Rancangan Alokasi TKD untuk total pagu DAU per bidang;
- Perkiraan sisa DAU sampai akhir tahun anggaran sebelumnya;
- Data belanja daerah menurut KUA-PPAS, RKA-SKPD, dan/atau RAPBD;
- Pemenuhan minimal subkegiatan mandatory bagi indikator yang dikenakan kewajiban;
- Ketentuan PMK mengenai Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya;
- Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai peraturan.
Menyusun RKP
Masuk ke DAU (Syarat Salur) → RKP → Penyusunan RKP, klik Buat RKP, pilih tahun anggaran dan jenis RKP "Awal", lalu simpan. Klik ikon View untuk mulai mengisi.
Laman pengisian menampilkan satu sampai tiga tab bidang sesuai pagu daerah. Urutan pengisiannya:
- Isi perkiraan Sisa DAU tahun sebelumnya. Bila belum dapat diperkirakan sampai batas akhir penyampaian RKP, isi 0 lalu klik save.
- Telusuri Indikator Capaian SPM yang dikenakan kewajiban mandatory.
- Pilih minimal tiga subkegiatan mandatory pada tiap indikator berlabel Mandatory. Boleh lebih dari tiga bila daerah memang menganggarkannya di RAPBD.
- Klik ikon edit pada baris subkegiatan, isi jumlah anggaran, jumlah output, dan uraian anggaran. Bila tidak ada perkiraan sisa, isi nilai anggaran dan output sisa dengan 0, bukan dikosongkan.
- Ulangi untuk seluruh subkegiatan mandatory pada seluruh indikator yang diwajibkan.
- Tambahkan subkegiatan non-mandatory bila perlu, misalnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, lewat tombol "Tambah Subkegiatan" dengan Indikator "Non Indikator".
- Klik "Kunci" setelah bidang tersebut selesai.
- Ulangi langkah yang sama untuk bidang berikutnya, misalnya Kesehatan.
Mengirim RKP
- Klik tab Preview untuk memeriksa nilai yang sudah diinput. Pada tahap ini hasil pratinjau belum dapat diunduh.
- Klik tab Submit. Sistem menampilkan Ringkasan RKP beserta Checklist Validasi Final — daftar pemeriksaan otomatis, termasuk apakah tiap indikator prioritas sudah memenuhi minimal tiga subkegiatan dan apakah porsi gaji serta tunjangan ASN masih dalam batas maksimal.
- Bila seluruh validasi terpenuhi, klik Submit RKP, lalu klik Yes pada konfirmasi.
- Status pengiriman dapat dipantau pada tab Status Submit.
Reviu K/L dan Perbaikan
RKP yang dikirim akan direviu empat pihak: Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemenkeu, dan Kemendagri. Pantau statusnya pada kolom Status di Penyusunan RKP.
| Status | Arti |
|---|---|
| Menunggu review | RKP sudah dikirim, belum selesai direviu |
| RKP dikembalikan | Seluruh K/L sudah mereviu dan memberi catatan/koreksi |
| RKP disetujui | Seluruh K/L menyetujui, Berita Acara Reviu dapat diunduh |
Catatan dari K/L muncul pada subkegiatan yang bersangkutan, misalnya besaran anggaran dinilai mengambil porsi terlalu signifikan sehingga perlu dikaji ulang. Pedoman ini menekankan bahwa respons atas catatan memerlukan kolaborasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) — Sekretariat Daerah, Asisten Administrasi Umum, BPKAD, Bappeda, dinas teknis terkait, dan Inspektorat Daerah.
Alur perbaikannya: klik ikon View pada RKP yang dikembalikan, ubah nilai anggaran subkegiatan yang dikoreksi, alihkan selisihnya ke subkegiatan lain pada indikator yang sama, klik Kunci, lalu kembali ke tab Status Submit dan klik Submit Ulang. RKP masuk reviu putaran berikutnya.
Berita Acara Reviu
Setelah seluruh K/L menyetujui, Berita Acara Reviu dapat diunduh dari tab Berita Acara melalui tombol "Download PDF". Dokumen ini memuat daftar kegiatan dan subkegiatan beserta anggarannya, lengkap dengan kolom checklist persetujuan tiap kementerian dan kolom catatan.
Penetapan RKP
Tahap terakhir berada di DAU (Syarat Salur) → RKP → Penetapan RKP. Status awalnya "Menunggu Penetapan".
- Klik ikon ">" pada kolom Tanggal Ditetapkan untuk melihat pratinjau RKP.
- Klik Tetapkan RKP.
- Masukkan password akun pemerintah daerah pada pop-up konfirmasi, lalu klik Konfirmasi.
- Status berubah menjadi "Ditetapkan" beserta nama penetap dan tanggalnya.
Penetapan bersifat final. Sistem memperingatkan bahwa setelah ditetapkan, dokumen RKP tahap tersebut tidak dapat dibatalkan dan menjadi syarat salur. Pastikan seluruh data benar sebelum mengonfirmasi.
Dokumen hasil penetapan ditandatangani secara elektronik dengan sertifikat yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN, dan keasliannya dapat diperiksa melalui QR Code pada dokumen.
Mengunduh RKP yang sudah ditetapkan
Masuk ke Penyusunan RKP, klik ikon View pada kolom Aksi, lalu pada tab Preview klik Unduh PDF.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu OM SPAN TKD?
Aplikasi yang digunakan dalam perubahan tata kelola Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, diakses di spanint.kemenkeu.go.id/tkd.
Apa itu RKP dalam konteks DAU?
Rancangan Kegiatan dan Penganggaran — dokumen rencana penggunaan DAU yang Ditentukan Penggunaannya yang disusun pemerintah daerah, direviu kementerian terkait, lalu ditetapkan kepala daerah.
Berapa subkegiatan minimal yang wajib dipilih?
Minimal tiga subkegiatan mandatory pada setiap Indikator Pembentuk SPM yang berlabel Mandatory. Boleh lebih bila daerah memang menganggarkannya.
Siapa yang mereviu RKP?
Empat kementerian: Kemendikdasmen, Kemenkes, Kemenkeu, dan Kemendagri.
Apakah RKP yang sudah ditetapkan bisa dibatalkan?
Tidak. Sistem menegaskan dokumen RKP yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan, dan penetapan memerlukan konfirmasi password akun.
Siapa yang boleh menandatangani RKP?
Kepala Daerah, atau Sekretaris Daerah yang telah menerima pelimpahan kewenangan. Bila penandatangan adalah Sekretaris Daerah, NIP wajib diisi pada Konfigurasi Daerah.
Penutup
Tiga titik yang paling sering menghambat: lupa mengubah Tahun Anggaran setelah login sehingga data yang tampil keliru, tidak memenuhi minimal tiga subkegiatan mandatory sehingga Checklist Validasi Final menolak pengiriman, dan menetapkan RKP sebelum seluruh data benar — padahal penetapan tidak dapat dibatalkan.
Untuk memahami kedudukan DAU di antara jenis transfer lainnya, baca Transfer ke Daerah: DAU, DBH, DAK, dan Dana Desa. Pedoman resmi dan pembaruannya tersedia pada laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan.