Tag: Perbendaharaan
Semua artikel dengan tag "Perbendaharaan" (6 artikel).
-
Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan: PPK, PPSPM, dan Bendahara
Sertifikasi pejabat perbendaharaan adalah pengakuan formal bahwa PPK, PPSPM, dan Bendahara memenuhi standar kompetensi jabatan. Pahami tugas tiap pejabat, larangan perangkapan jabatan, JF PK APBN dan APK APBN, syarat sertifikat PNT/SNT/BNT, hingga perpanjangan dan pencabutannya.
-
SAP Adalah: Standar Akuntansi Pemerintahan dan Bagan Akun Standar
SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pelajari perjalanan PP 24/2005 ke PP 71/2010, kerangka konseptual, basis akrual, SAPP, siklus akuntansi, hingga 12 segmen Bagan Akun Standar.
-
BLU Adalah: Badan Layanan Umum, Fleksibilitas, dan Tata Kelolanya
BLU (Badan Layanan Umum) adalah instansi pemerintah yang menyediakan layanan tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Simak dasar hukum UU 1/2004, perbedaan dengan satker dan BUMN, sebelas fleksibilitas, syarat penetapan status, siklus RSB-RBA, hingga penilaian tata kelola dan kinerja.
-
SPAN dan SAKTI Adalah: Sistem Perbendaharaan Negara dalam Kerangka IFMIS
SPAN dan SAKTI adalah dua sistem inti pengelolaan keuangan negara yang bekerja dalam satu kerangka IFMIS. Simak arsitektur dan enam modul SPAN, 11 modul SAKTI, evolusi MPN dari G1 hingga G3, serta ekosistem pendukung OM-SPAN, MonSakti, dan DIGIT.
-
Treasury Single Account (TSA) Adalah: Konsep, RKUN, dan Pengelolaan Kas Negara
Treasury Single Account (TSA) adalah struktur terpadu rekening pemerintah yang digunakan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran negara. Simak arsitektur RKUN di Bank Indonesia, mekanisme sweeping dan Zero Balance Account, Treasury Notional Pooling, hingga peran SAL dan forum ALCo.
-
Keuangan Negara Adalah: Pengertian, Ruang Lingkup, dan Kekuasaan Pengelolaan (UU 17/2003)
Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Simak ruang lingkup Pasal 2 UU 17/2003, tiga kekuasaan pengelolaan, dan pendelegasian kewenangan Presiden hingga level satker.