SPAN dan SAKTI Adalah: Sistem Perbendaharaan Negara dalam Kerangka IFMIS

SPAN dan SAKTI adalah dua sistem inti pengelolaan keuangan negara Indonesia yang bekerja dalam satu kerangka IFMIS (Integrated Financial Management Information System). SPAN dioperasikan Bendahara Umum Negara untuk memproses pengeluaran negara, sementara SAKTI digunakan satuan kerja sebagai pengguna anggaran dan berperan sebagai feeder bagi SPAN. Keduanya dilengkapi MPN yang menangani sisi penerimaan negara.

Artikel ini membahas konsep IFMIS, arsitektur dan modul SPAN, karakteristik serta 11 modul SAKTI, evolusi MPN dari G1 hingga G3, ekosistem aplikasi pendukung seperti OM-SPAN dan MonSakti, hingga arah pengembangan Super Apps DJPb — berdasarkan Modul Sistem dan Teknologi Perbendaharaan DJPb 2025.

Apa Itu IFMIS dalam Pengelolaan Keuangan Negara?

IFMIS adalah rangkaian sistem informasi terintegrasi yang mengelola siklus keuangan negara secara end-to-end — mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan. Tujuannya bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan menyatukan seluruh proses pengelolaan keuangan negara di atas satu basis data yang konsisten.

Secara struktur, IFMIS terdiri dari dua lapis utama:

• Core FMIS — menangani pemrosesan transaksi dan pengendalian anggaran secara langsung;
• Data Warehouse — mengonsolidasikan data dari berbagai sistem untuk kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan.

Formula F = B + T (+O)

Cakupan sebuah FMIS lazim dirumuskan sebagai F = B + T (+O):

Dalam klasifikasi resmi DJPb, sistem perbendaharaan dibagi menjadi tiga kelompok: Core FMIS (SPAN, SAKTI, MPN), Auxiliary FMIS (sistem monitoring, pelaporan, dan payroll), serta non-FMIS (sistem di luar inti yang tetap terintegrasi, seperti DIGIT).

GFMRAP: Titik Awal Reformasi Sistem

Pembangunan IFMIS Indonesia berakar pada program GFMRAP (Government Financial Management and Revenue Administration Project) yang didukung Bank Dunia. Program ini mencakup empat area reformasi: manajemen keuangan publik, administrasi pendapatan, tata kelola dan akuntabilitas, serta tata kelola proyek dan implementasi.

Dari GFMRAP inilah lahir SPAN sebagai proyek utama, dirancang menggunakan Treasury Reference Model (TRM) dan menjadi bagian dari program Reformasi Pengelolaan Perbendaharaan Negara (RPPN) yang dipimpin langsung Menteri Keuangan.

SPAN: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

SPAN adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan Bendahara Umum Negara untuk memproses seluruh siklus pelaksanaan APBN di sisi pemerintah pusat — dari validasi DIPA, pendaftaran kontrak, penerbitan SP2D, pencatatan penerimaan, hingga penyusunan laporan keuangan.

SPAN diluncurkan resmi pada 29 April 2015 dan menjadi implementasi IFMIS pertama di Indonesia. Sistem ini dibangun di atas platform commercial off-the-shelf Oracle E-Business Suite dan Hyperion Planning, dengan dukungan infrastruktur Data Center dan Disaster Recovery Center.

Aplikasi Silo yang Digantikan SPAN

Sebelum SPAN, DJPb menjalankan beberapa aplikasi terpisah yang datanya tidak saling terhubung:

• Aplikasi Pencairan Dana — penyaluran pencairan dana;
• Aplikasi Bendum — pengelolaan kas dan transaksi bendahara umum;
• Aplikasi Renkas — rencana penarikan dan penerimaan kas pemerintah pusat;
• Aplikasi Vera — verifikasi, rekonsiliasi, dan pelaporan pertanggungjawaban bendahara.

Fragmentasi ini menyulitkan konsolidasi data dan memperlambat penyusunan laporan keuangan. SPAN menyatukan keempatnya ke dalam satu general ledger nasional.

Lima Karakteristik Utama SPAN

Enam Modul SPAN

Sesuai PMK Nomor 154/PMK.05/2014, SPAN terdiri atas enam modul:

Dasar Hukum SPAN

Implementasi SPAN berpijak pada paket tiga undang-undang keuangan negara — UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 — yang kemudian diturunkan melalui PMK Nomor 276/KMK.05/2008, PMK Nomor 154/PMK.05/2013, KEP-151/PB/2013, serta KMK Nomor 124 Tahun 2023 dan KMK Nomor 170 Tahun 2024.

SPAN Next Generation

Setelah satu dekade beroperasi, DJPb mengembangkan SPAN Next Generation (SPAN 2.0). Perubahan paling mendasar terletak pada media komunikasi antarsistem: interoperabilitas yang sebelumnya mengandalkan unggah Arsip Data Komputer (ADK) kini digantikan interkoneksi langsung berbasis Service Oriented Architecture (SOA).

Konsekuensinya bersifat organisasional, bukan sekadar teknis. Dengan otomatisasi koreksi tagihan dan persetujuan pembayaran oleh sistem, peran KPPN bergeser dari pemroses transaksi menjadi mitra konsultatif bagi satuan kerja.

SAKTI: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

SAKTI adalah aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah selaku Pengguna Anggaran. Dalam perspektif sistem informasi, SAKTI dikategorikan sebagai ERP sektor publik.

SAKTI menggantikan aplikasi satker yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri: RKA-KL, SIMAK-BMN, Persediaan, SAS, SILABI, dan SAIBA. Enam aplikasi terpisah, enam basis data, enam kali input — kini menjadi satu.

Karakteristik SAKTI

Sebelas Modul SAKTI

Pada modul transaksional, kewenangan pengguna dipisah menjadi operator (perekaman), validator (validasi data), dan approver (persetujuan pengiriman ke SPAN). Pemisahan ini menegakkan prinsip check and balance secara elektronik sesuai peran pejabat perbendaharaan di satuan kerja.

Perjalanan Implementasi SAKTI

SAKTI BUN

Untuk mengurangi interaksi manual dalam pertukaran data, dikembangkan SAKTI BUN yang digunakan KPPN dan Kanwil DJPb. Pada fungsi transaksi, SAKTI BUN KPPN memproses SPM, MPHL, supplier, dan kontrak; memverifikasi Data Sumber beserta dokumen pendukung; menyetujui UP/TUP; memberi dispensasi perencanaan kas; serta memverifikasi LPJ Bendahara. Pada fungsi monitoring, sistem ini memantau data SPM, kontrak, perencanaan kas, data escrow, RPATA, hingga sanksi SP2S secara real time.

Interkoneksi SAKTI

Melalui Kemenkeu Service Bus dan Web Service API, SAKTI berkomunikasi dua arah dengan lebih dari 40 sistem internal kementerian dan lembaga:

• Krisna (Bappenas) — menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan penganggaran;
• Dukcapil Kemendagri — NIK sebagai single identity login;
• BSSN — sertifikat elektronik untuk otorisasi digital transaksi;
• Inaproc (LKPP) — e-procurement pengadaan barang dan jasa;
• BI FAST (Bank Indonesia) — validasi rekening penerima sebelum pembayaran;
• PLN dan Telkom — pembayaran digital kebutuhan rutin pemerintah;
• OM-SPAN — penyaluran bantuan sosial, subsidi, BOK Puskesmas, BOS, dan Dana Desa.

MPN: Modul Penerimaan Negara

MPN adalah modul yang memuat rangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara, dan terintegrasi dengan SPAN dalam kerangka IFMIS.

Sebelum MPN, penerimaan negara dikelola tiga sistem terpisah: MP3 (Ditjen Pajak), EDI (Ditjen Bea dan Cukai), dan SISPEN (Ditjen Perbendaharaan). Bank dan pos persepsi harus menyesuaikan diri dengan tiga mekanisme berbeda. MPN diluncurkan 30 Oktober 2006 dan berlaku efektif 1 Januari 2007 untuk menyatukan ketiganya.

Evolusi MPN G1 hingga G3

Dampaknya terukur: penggunaan pembayaran tunai turun dari 91% total transaksi pada awal MPN G2 tahun 2014 menjadi hanya 40% pada 2022. Kanal pembayaran kini mencakup dompet elektronik, virtual account, direct debit, kartu kredit, hingga QRIS yang diimplementasikan Februari 2024, melalui mitra seperti Finnet, DANA, Doku, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.

Arsitektur MPN G3: Biller, Settlement, Collecting Agent

Inti MPN G3 terdiri dari Biller Interface, Settlement Service, dan Notification Service, dilengkapi Portal Monitoring BI Reporting, Portal Rekonsiliasi, Portal Penerimaan Negara, serta Portal Konfirmasi/Koreksi.

Terdapat lima biller yang menerbitkan kode billing:

Alur Pembayaran Penerimaan Negara

1. Wajib pajak/bayar/setor membuat kode billing pada sistem biller, atau langsung pada kanal collecting agent yang sudah terinterkoneksi;
2. Sistem Billing menyampaikan notifikasi kode billing kepada Sistem Settlement;
3. Wajib bayar membayar melalui kanal CA; CA melakukan inquiry ke Sistem Settlement untuk memvalidasi kode billing;
4. Setelah pembayaran berhasil, Sistem Settlement menerbitkan NTPN dan memberi notifikasi ke biller;
5. CA menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang memuat NTPN, NTB, dan STAN;
6. CA melimpahkan penerimaan ke Sub RKUN di Bank Indonesia minimal dua kali dalam satu hari kerja.

Batas waktu pelimpahan diatur ketat: transaksi H-1 setelah pukul 15.00 sampai H pukul 08.00 dilimpahkan paling lambat pukul 09.00 hari kerja berikutnya; transaksi H antara pukul 08.00–15.00 dilimpahkan paling lambat pukul 16.30 pada hari yang sama. Disiplin waktu inilah yang menjaga arsitektur Treasury Single Account tetap efektif meminimalkan dana mengambang.

Ruang Lingkup Penerimaan MPN

MPN mencakup empat jenis penerimaan: penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional), PNBP (sumber daya alam, laba BUMN, dan lainnya), penerimaan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan, serta penerimaan perhitungan pihak ketiga (potongan penghasilan ASN, subsidi, iuran pemerintah daerah). Penerimaan hibah dan pembiayaan diatur terpisah di luar modul ini.

Inovasi Single Billing

Praktik operasional memunculkan masalah berulang: tagihan tidak ditemukan, kegagalan pengiriman data billing, dan kegagalan pembayaran. Solusinya adalah pengembangan single billing penerimaan negara — penyamaan teknologi antara biller dan sistem settlement, penyesuaian sistem masing-masing biller, serta penyatuan keduanya agar transaksi berjalan end-to-end dalam satu lingkungan basis data.

MPN juga membangun API Gateway yang kini dimanfaatkan SAKTI (otomasi billing pengembalian belanja), Gaji Web Taspen di pemerintah daerah, BPJS (otomasi billing PFK), serta K/L pemilik tagihan PNBP.

Ekosistem Aplikasi Pendukung

Core system tidak berdiri sendiri. Sejumlah aplikasi pendukung melengkapi SPAN, SAKTI, dan MPN:

OM-SPAN dan Perannya

Dasar hukum OM-SPAN adalah Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 41/PB/2014. Selain monitoring transaksi, OM-SPAN menampilkan hasil kalkulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui fungsi MonevPA. Sejak 2016 dikembangkan menjadi OM-SPAN Next Generation dengan kompatibilitas lintas browser, tampilan yang dapat disesuaikan, dan integrasi layanan bantuan Hai-DJPb. Total penggunanya mencapai 87.689 pengguna.

Pemanfaatannya meluas hingga interkoneksi dengan Siskeudes untuk percepatan penyaluran Dana Desa dan kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk verifikasi penerima bantuan PKH.

DIGIT dan Konsep Super Apps

Mengacu Rencana Cetak Biru TI DJPb 2024–2030, DIGIT dikembangkan sebagai Super Apps berbasis microservices. Sampai Juli 2025, aplikasi yang tergabung dalam DIGIT antara lain SIPKK, Treasury Big Data, Simaspaten, PFK, BPJS, Satu Digipay, BIOS, BAS, PPNPN, Aplikasi Gaji, SIKP, MonSakti, eDJPb, SPRINT, eJafung, dan Gaji KPPN Terpusat.

Pembagian Peran SPAN, SAKTI, dan MPN

Alurnya berurutan: satker menyusun anggaran dan mengajukan tagihan lewat SAKTI; data dikirim ke SPAN untuk divalidasi, di-posting ke General Ledger, dan dicairkan lewat SP2D; sementara MPN mengalirkan data penerimaan secara real-time agar posisi kas negara di SPAN selalu mutakhir.

Keamanan Informasi dan Tata Kelola

Sistem keuangan negara mengelola data yang sangat sensitif. KMK Nomor 411/KMK.01/2023 tentang Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan Kementerian Keuangan menegaskan penerapan prinsip keamanan menyeluruh — dari tata kelola, manajemen risiko, hingga pengendalian internal.

Secara teknis, perlindungan berlapis diterapkan melalui OTP, Multi-Factor Authentication, tanda tangan elektronik bersertifikat BSSN, serta Access Control List. Namun modul DJPb menekankan bahwa keamanan informasi bukan semata tanggung jawab unit TI, melainkan bagian dari budaya kerja: pengelolaan kata sandi yang baik, penggunaan perangkat lunak berlisensi, dan pemanfaatan email kedinasan secara bijak.

Kualitas tata kelola ini tercermin pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diraih konsisten sejak 2016 — periode yang bersamaan dengan operasionalisasi penuh SPAN.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa perbedaan SPAN dan SAKTI?

SPAN digunakan Bendahara Umum Negara melalui DJPb, KPPN, dan Kanwil DJPb untuk memproses transaksi pengeluaran negara, sedangkan SAKTI digunakan satuan kerja selaku Pengguna Anggaran untuk menyusun anggaran, mengajukan tagihan, dan menyusun laporan keuangan instansi. SAKTI berperan sebagai feeder yang mengirim data ke SPAN.

Kapan SPAN mulai digunakan secara resmi?

SPAN diluncurkan resmi pada 29 April 2015 dan menjadi implementasi IFMIS pertama di Indonesia. Sistem ini dibangun di atas Oracle E-Business Suite dan Hyperion Planning melalui program GFMRAP yang didukung Bank Dunia.

Berapa modul yang ada dalam SAKTI?

SAKTI memiliki 11 modul: Administrasi, Referensi, Sinkronisasi Renja-RKA, Penganggaran, Komitmen, Pembayaran, Bendahara, Aset Tetap, Persediaan, Piutang, serta Akuntansi dan Pelaporan. Struktur ini diatur dalam PMK Nomor 158 Tahun 2023.

Apa arti tagline NOW pada MPN G3?

NOW adalah singkatan dari New payment channels, One stop services, With enhanced capacity. Tagline ini merefleksikan tiga penyempurnaan MPN G3: perluasan kanal pembayaran hingga 15 kanal elektronik termasuk fintech dan marketplace, penyederhanaan layanan dalam satu portal, serta peningkatan kapasitas dari 60 menjadi 1.000 transaksi per detik.

Apa itu NTPN dan mengapa penting?

NTPN atau Nomor Tanda Penerimaan Negara adalah nomor identifikasi yang diterbitkan Sistem Settlement MPN sebagai bukti bahwa setoran telah tercatat resmi di kas negara. Bukti penerimaan baru dinyatakan sah apabila wajib bayar memperoleh NTPN dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang juga memuat NTB dan STAN.

Apa yang berubah pada SPAN Next Generation?

Perubahan utamanya adalah media komunikasi antarsistem. Interoperabilitas yang sebelumnya menggunakan unggah Arsip Data Komputer (ADK) diganti interkoneksi langsung berbasis Service Oriented Architecture. Otomatisasi koreksi tagihan dan persetujuan pembayaran juga menggeser peran KPPN dari pemroses transaksi menjadi mitra konsultatif satuan kerja.

Penutup

SPAN, SAKTI, dan MPN bukan tiga aplikasi yang kebetulan dipakai bersamaan, melainkan tiga simpul dari satu arsitektur IFMIS yang dirancang agar data keuangan negara mengalir tanpa input ulang — dari perencanaan di satker, eksekusi di KPPN, penerimaan di collecting agent, hingga konsolidasi di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Arah pengembangannya jelas: SPAN Next Generation berbasis SOA, DIGIT sebagai Super Apps microservices, dan single billing penerimaan negara. Yang menentukan keberhasilannya bukan hanya kualitas sistem, tetapi kompetensi digital pegawai yang mengoperasikannya.

Regulasi dan panduan teknis terkini dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Baca juga pembahasan kami tentang ruang lingkup keuangan negara menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Treasury Single Account dalam pengelolaan kas negara.